Thread by @HeyLawID

Hai sahabat Heylaw, kalian pasti kaget kan dengan terpilihnya Abdee Slank menjadi komisaris PT Telkom Indonesia Tbk, yang merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) bergerak dalam bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi

serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Abdee Negara atau biasa disebut Abdee Slank sendiri telah terjun di dunia musik sejak tahun 1988 dimulai dengan belajar musik di sebuah sekolah musik, kemudian bergabung di grup Slank pada tahun 1997.

Dengan pengalamannya yang kaya di bidang musik dan menjadi salah satu musisi legend di Indonesia, tidak membuat Abdee tinggi hati dan merasa puas. Maka dari itu, Abdee tidak hanya bergerak di bidang musik namun juga membuktikan eksistensinya di organisasi dan juga pemerintahan.

Kita dapat melihat trade record Abdee, yaitu pernah menjadi tim sukses Jokowi di Pemilu 2014 dengan membentuk Gerakan Revolusi Mental – Salam 2 Jari, sebagai tim pakar Ditjen HKI Kemenkuham tahun 2013 dalam membuat UU Hak Cipta

serta pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN), sebagai dewan pengawas LMKN tahun 2015, sebagai anggota Badan Pengawas Pengelolaan Sampah Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2016, dan lain-lain.

Dari berbagai pengalaman tersebut yang menjadi gong utama adalah diangkatnya Abdee Slank menjadi komisaris PT Telkom Indonesia Tbk oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Namun jabatan komisaris bukan pengalaman pertama bagi Abdee,

karena ia juga menjabat di poisisi yang sama di 2 perusahaan yaitu PT. Sugih Reksa Indonesia tahun 2020 hingga sekarang, dan PT. Nagara Sains Ekosistem tahun 2021 hingga sekarang. Waduh selain itu, faktor apa aja sih yang menjadikan Abdee terpilih menjadi komisaris.

Nah dasar hukum penetapan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN ada pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan

Pembubaran BUMN, Permen BUMN No : PER-04/MBU/2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Yang mana berdasarkan pasal 27 UU No. 19 Tahun 2003 dinyatakan bahwa komisaris diangkat dan diberhentikan dilakukan oleh

RUPS yang juga perlu memperhatikan perysratan pengangkatan sesuai dengan pasal 4 Permen BUMN No : PER-04/MBU/2009. Masa jabatan yang diberikan adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali sekali lagi, sesuai dengan pasal 28 UU No. 19 Tahun 2003.

Menjadi seorang komisaris pun tidak mudah karena dibebani oleh tugas dan kewenangan antara lain yang diatur dalam pasal 31 UU No. 19 Tahun 2003 jo. Pasal 108 dan Pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007 terkait kewenangan pengawasan serta kewajiban terhadap perseroan itu sendiri.

Jangan lewatkan berita hukum yang menarik tentunya bersama minHey!
@threadreaderapp
#slank #BUMN