Proses pembahasan amendemen UUD 1945 bakal menjadi bola liar bila publik tak ikut mengawasi. Belajar dari manuver partai yang mendukung penundaan Pemilu 2024, pakar hukum khawatir elite politik memboncengi amendemen konstitusi. bit.ly/35QCrpy #KoranTempo 
Sejumlah pakar hukum memperingatkan amendemen UUD 1945 yang bisa melebar ke banyak hal. Dari awalnya hanya masalah kewenangan DPD, menjadi penambahan masa jabatan presiden. #KoranTempo bit.ly/3w8csVg
MPR terus menggulirkan wacana amendemen konstitusi untuk PPHN. Wacana ini dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Di amendemen kedua, masa jabatan presiden dibatasi dua periode. #KoranTempo bit.ly/3KLDwh6
Sejumlah anggota dan pemimpin DPD menolak amendemen UUD 1945 yang membahas pasal tentang masa jabatan presiden. Penolakan direncanakan menjadi sikap lembaga. #KoranTempo bit.ly/3tXBvHV
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
