Masyarakat harus mewaspadai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. #Editorial #KoranTempo 
Tak ada yang menjamin bahwa perubahan konstitusi hanya menambah kewenangan MPR menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). #Editorial #KoranTempo
Agenda tersebut riskan ditunggangi pihak yang ingin melonggarkan pembatasan masa jabatan presiden. Mereka yang mengusulkan amendemen konstitusi tapi mengabaikan prinsip pembatasan kekuasaan seharusnya malu mengaku sebagai negarawan. #Editorial #KoranTempo
Para wakil rakyat dan pejabat yang menginginkan amendemen demi melonggarkan pembatasan kekuasaan adalah pengkhianat konstitusi. Mereka sedang menarik mundur republik ini ke era kegelapan. #Editorial #KoranTempo
Karena itu, hentikan saja rencana mengamendemen UUD meski seperti agenda awal. Toh, PPHN dan penguatan DPD tak mendesak. #Editorial #KoranTempo
PPHN, misalnya, tak penting lagi karena kita sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai panduan pembangunan. #Editorial #KoranTempo
Para politikus harus naik kelas menjadi negarawan. Jika main api ini terus dilanjutkan, bukan tak mungkin seluruh negeri akan terbakar. Apakah rencana mengamendemen UUD akan dilanjutkan? Selengkapnya, simak #Editorial #KoranTempo. bit.ly/34Lr2Xi
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
