Thread by @KontraS

Kultur kekerasan nyatanya masih mengakar dalam institusi Kepolisian. Belum lama, penyiksaan berujung kematian menimpa Alm. Hermanto yang diduga disiksa oleh sejumlah petugas Polsek Lubuklinggau Utara dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari korban.
daerah.sindonews.com/read/689639/72…

Berbagai bentuk ketidakadilan dialami Alm. Hermanto dan keluarga. Mulai dari penangkapan yang tak disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan, tidak ada informasi mengenai alasan penangkapan ke ke pihak keluarga, hingga adanya luka-luka di sekujur tubuh korban.

Penyiksaan yg dilakukan oleh anggota Kepolisian ini begitu brutal, sehingga ditemukan luka lebam sekujur tubuh, luka di lengan sebelah kanan, luka pada hidung, bibir atas dan bawah pecah, leher patah, tangan kanan patah, dan jari kelingking patah

Ironinya, KontraS juga menemukan dugaan rekayasa kasus oleh Kepolisian yang teridentifikasi dari tidak adanya alat bukti sah yang dapat mengarahkan Alm. Hermanto sebagai pelaku dari kejahatan yang dituduhkan.

Jelas dlm peristiwa ini kepolisian tidak mempertimbangkan prinsip legalitas, necesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal. Bahkan Kepolisian sempat menyatakan bahwa korban meninggal karena takdir & keluarga dihalang-halangi untuk melihat kondisi jenazah.

Alih-alih memberikan hukuman maksimal terhadap para pelaku, justru 4 orang tersangka dgn inisial AR, AL, RD, BD disangkakan dengan Pasal 170 dan/atau 351 Ayat (3) KUHP yang kami nilai tergolong ringan, mengingat para tersangka merupakan bagian dr anggota aparat keamanan.

Tak hanya itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa terdapat upaya dari Kepolisian untuk menyelesaikan persitiwa pidana ini dengan jalan damai atau kekeluargaan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Kota Lubuklinggau. Namun, keluarga menolak ajakan damai tersebut.

Praktik pelanggaran HAM semacam ini kembali menambah deretan hitam kinerja Kepolisian yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Lemahnya pengawasan, resistensi, minimnya evaluasi, dan koreksi harus menjadi agenda perbaikan utama.

Polres Kota Lubuklinggau harus mengusut secara tuntas kasus upaya paksa sewenang-wenang, penyiksaan, dan penggunaan kekuatan berlebihan secara profesional, transparan & akuntabel. Mengingat kasus ini memiliki dimensi pidana, etik, dan pelanggaran HAM.