Thread by @achehsultanate

MASA DEPAN HUKUM POSITIF ACHEH DARUSSALAM

PNAD sudah menyatakan sikap dan pendirian politik bahwa hukum yang berlaku dalam sistem hukum Negara Acheh Darussalam adalah syaria´at Islam, sepertimana diatur dalam Qanun Meukuta Alam yang sejak ratusan tahun yang lampau sudah berlaku.

Hukum positif Acheh Darussalam tersebut dimansukhkan oleh kolonial Belanda, Jepang dan Indonesia; sekaligus menukarnya dengan hukum positif kolonial -setidak-tidaknya sejak 149 tahun (1873-2022) kebelakangan ini.

Selama 76 tahun di bawah jajahan Indonesia, Acheh tidak mampu mengimplementasi hukum positif Acheh (Meukuta Alam), karena berlawanan dengan kehendak politik nasional Indonesia.

Bagaimanapun PNAD bertekad, pada hari, dimana kuasa politik sudah sepenuhnya berada di tangan bangsa Acheh ( baca: PNAD), hari itu juga memansukhkan hukum positif kolonial: KUHPidana dan KUHPerdata Indonesia.

PNAD menghormati dan memberlakukan sepenuhnya Hukum Pidana dan Perdata Adat Acheh Darussalam sejauh tidak berseberangan dengan ketentuan syari´at Islam, yang sudah terbukti beradab-abad lamanya mampu menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat Acheh.

Konstitusi Kerajaan Linge (Adat 45 pasal) misalnya, telah berlaku sejak tahun 1211 Masehi dalam masyarakat Gayo dan diakui di lingkungan hukum nasional negara Acheh darussalam.

Bahkan pemerintah kolonial Belanda tidak melarang memberlakukan. Yang melarang adalah pemerintah Indonesia sejak tahun 1945, dengan dalih unifikasi hukum nasional.

Suhubungan itulah, PM-PNAD melalui halaman facebook meminta, dua pakar Hukum Hukum Pidana dan Perdata Adat; dua Ulama/pakar dalam Hukum Jenayah dan mua´amalah utk melakukan modifikasi ataupun amandemen trhdp rumusan Meukuta Alam dianggap perlu penyesuaian mengikut tuntutan zaman

Seperti sudah kami tulis dalam tesis meraih gelar Doktor di UKM tahun 2016 bahwa, Mukeuta Alam hanya mengatur perkara" yang prinsip dalam tatanan hukum positif Acheh Darussalam; selebihnya diserahkan kepada hukum kebiasaan" yang diakui dan diterapkan dalam hukum internasional.

Itu sebabnya negara-negara sahabat Acheh Darussalam, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Sepanyol, Portugal dan Amerika Serikat, Turki, China dll, tidak ada hambatan apapun sewaktu mengadakan transaksi maupun mengadakan perjanjian bilateral dengan Acheh Darussalam.

Kesemua negara sahabat tersebut mengakui asas hukum dalam Meukuta Alam yang berlandaskan kepentingan dan kemaslahatan bersama tanpa merugikan kedua-dua belah pihak.

Hal ini berjalan selama beratus-ratus tahun lamanya menjadin hubungan persahabatan, perdagangan dan hubungan diplomatik tanpa ada sesuatu yang diperstiakikan. Kita berharap tahun 2022, amandemen hukum positif negara Acheh Darussalam sudah rampung. Insya-Allah!