,
15 tweets,
4 min read
Read on Twitter
Buat teman2 yg menyaksikan #DebatKeempatPilpres2019 dan sedikit penasaran dengan klaim/argumen soal kebijakan #hankam para kandidat, berikut beberapa catatan kecil <UTASAN>
1) kedua kandidat scr keseluruhan, mnrt hemat sy, tidak menjawab pertanyaan hankam dengan utuh dan efektif. Mereka lebih fokus mengeluarkan poin2 platform ("stump speech") kampanye yg lalu berusaha dikaitkan dgn pertanyaan.
2) Yang satu menekankan aspek normatif-emosional dan "kejayaan lampau" tanpa teknis kebijakan yg jelas dan yang satu lagi menjelaskan kebijakan yg sdh berjalan utk mnjwb tantangan2 masa kini/depan (meski dibungkus jargon2 dan tanpa refleksi/kerangka strategis).
3) kedua kandidat menggambarkan dua TNI yg berbeda "ekstrem/ideal" ("A Tale of Two TNI?"): antara sangat kuat atau lemah. Kedua gambaran ini tentu tidak akurat dan realistis. Tapi dpt "dimaklumi" sbg strategi retorika kampanye.
Kenyataannya, tentu kita tdk berada di garda terdepan kekuatan militer kawasan (dibanding mis. JPN/AUS/PRC) tp tentu kita tidak "lemah dan tidak berdaya" dalam menghadapi persoalan hankam keseharian. Tp ini mungkin juga cerminan kesulitan studi militer scra umum
Kita tdk bs dgn gampang menggunakan indeks2 kekuatan militer yg ada, terutama website abal2 macam Global Fire Power (55 indikator+metodologi bmslh, tdk transparan, sumber tdk jelas, dll). Jadi STOP menggunakan indeks simplistik dan menyesatkan tsbt.
Bagaimana mengukur kekuatan militer? Ada bbrp cara--semuanya susah dan tidak "mutlak". Ada yg hanya mengukur efektifitas tempur ("diuji" dlm perang), mis. perbandingan casualty rate ala Lanchester Index (en.wikipedia.org/wiki/Lancheste…).
Meski literatur military effectiveness brgkt dr analisa perang dan korban, ukuran2 yg mereka pakai cenderung susah diterapkan buat negara yg blkgan sudah tidak perang lage. Apakah yg dimaksud debat capres kmren soal kelemahan/kekuatan TNI diukur dr segi kemampuan tempur?
Atau mgkn lebih cocok "mengukur" kemampuan militer dr sisi korban perang internal (lihat mis prio.org/Data/Armed-Con…)? Ini juga susah untuk konteks kita belakangan (dr sisi peran polisi, variasi konflik, dll). Intinya, dr segi "performa tempur", sulit menilai TNI hari ini.
Komunitas penstudi militer cenderung menilai efektitas non-combat dgn integration, skill, responsiveness, and quality (sup.org/books/title/?i…) sebuah org mil. Berbagai ukuran ini bisa dimodifikasi utk menilai TNI (tp ini topik lain wktu).
Kembali ke debat, anggaran/alutsista tidak bs dibandingkan kayak kacang. Krn neg X pny anggaran 5% GDP, ga berarti kita jg harus "ikut". Anggaran han harus merefleksikan berbagai pertimbangan strategis yg "unik" ke tiap2 neg. Persoalan alokasi han yg lebih ptg mlh tdk dibhas.
Jangan lupa juga, kekuatan militer sebuah bangsa jg bergantung dr kekuatan ekonomi, sospol dll. Kalau anggaran han kita tiba2 "dipatok" ke ukuran neg2 laen yg tidak masuk akal dan ekonomi kita hancur berantakan, apa gunanya angg han luar biasa tinggi tp tidak sustainable?
Alutsista bukan soal "sy punya 5 anda punya 10, jd sy ketinggalan". Kapabilitas mil lebih dr alutsisa (ada SDM, diklat, dll) dan yg lbh penting, logika dasar strategi militer bukan "mencari sama rata" tapi mencari "keunggulan asimetris" thdp lawan. Tit-for-tat = losing strategy.
Intinya, retorika hankam #DebatKeempatPilpres2019 kmrn cenderung "debat kusir" tanpa menyasar pokok2 persoalan organisasi, operasi, dan strategi militer kita ke depan. Dari sisi ini, kedua kandidat mnrt sy menyia2kan kesempatan penting untuk melangkah lebih maju dan strategis.
Kebijakan han/militer masih jauh dr sempurna dan bth byk perbaikan. Tapi kt sudah di jalur benar, meski lamban dan meleng kanan kiri tidak konsisten. Mari sama2 mencari solusi atas persoalan2 pelik dgn segala keterbatasan yg ada, bkn mencari poin politik atas nama hankam <AKHIR>
