Thread by @kenndaru

Pidato Visi Indonesia Jokowi tnyata nyaris kosong dari komitmen HAM. Mengapa demikian?

Alih2 menghujat, mari kita bedah kondisi real politic Indo yg memang tak kondusif bagi pemenuhan HAM.

*satu utas*

Banyak org mengklaim bahwa pemenuhan HAM adalah "kewajiban pemerintah". Dan demikianlah titah hukum HAM internasional.

Tapi dalam real politic, pemenuhan HAM adalah resultan dari kesetimbangan politik antar kelompok pro-HAM dan anti-HAM dlm masyarakat.

Persoalan HAM adalah persoalan politik yang sama dengan semua persoalan politik lain, yg harus diperdebatkan di parlemen, harus ada anggaran utk pelaksanaannya, hrs ada org2 yg cakap menerjemahkan program politik tersebut jadi aktivitas di lapangan.

Maka, apakah satu "kewajiban pemerintah" akan terpenuhi, akan sangat tergantung dari pertarungan politik yang terjadi di masyarakat: seberapa kuat dukungan yang terukur dan terorganisir terhadap satu isu?

Terlebih dalam kasus2 di mana satu negeri beralih dari kediktatoran menuju demokrasi; satu situasi yg lazim disebut "transisi/peralihan demokratik".

Jgn bayangkan "transisi demokratik" sbg sbuah proses spt transisi manajerial di perusahaan. Ini lebih mirip kocok ulang.

Dalam proses transisi demokratik, kelompok dominan runtuh dan semua kelompok lain dlm masyarakat berebut pengaruh. Yg memenangkan pertarungan ini akan muncul sbg kelompok dominan baru secara politik.

Dalam transisi dari kediktatoran menuju demokrasi, pertanyaan terpenting adalah: bagaimana nasib tentara? Apa yg akan terjadi pada tentara yg melakukan pelanggaran HAM di masa lalu? Seperti apa peran tentara ke depan dalam politik?

Dan, yg namanya "menjawab pertanyaan" ini tidak dilakukan di forum diskusi tapi di gelanggang politik. Jawaban atas pertanyaan ini ditemukan di aksi2 massa, isu-isu, intrik, perdebatan anggaran, dan rebutan kursi legislatif/eksekutif.

Aku akan ambil contoh beberapa negara sbg ilustrasi bagaimana pemenuhan HAM dan penyelesaian kasus HAM masa lalu bergantung pada kesetimbangan politik ini: yg pertama Argentina, yg kedua Afrika Selatan.

Tapi kita break dulu ya, ada yg musti diurus dulu.

Kita lanjut ya....

Dalam soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Afrika Selatan sering disebut2 sebagai satu tolok ukur; dgn anggapan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasinya adlh sebuah kesuksesan.

Tapi, bnyk masalah di balik KKR mereka.

Masalah terbesar Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Afsel terletak pada kputusan untuk memberikan amnesti pada para pelanggar HAM yang bersedia maju memberikan kesaksian penuh dan meminta maaf kepada para korbannya.

Nampak bagus, no? No, it's not good.

Dgn pemberian amnesti pada para pelanggar HAM, lewat syarat yang relatif ringan, akses korban pada mekanisme pemulihan praktis ditutup. Di samping itu, pemberian amnesti ini dipertanyakan sbg "pelanggengan impunitas" pelanggar HAM.

Tp mengapa ANC memutuskan untuk menempuh jalan Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi?

Karena ANC tidak cukup kuat untuk memberi pukulan penghabisan yg akan menghancurkan pemerintahan apartheid berkeping2.

ANC mendapat dukungan penuh dari warga kulit hitam Afsel. ANC pun punya sayap bersenjata yg kuat, Umkontho we Sizwe (MK). Jangan tanya gw kenapa singkatannya MK.

Tapi militer Afsel adalah salah satu yg terkuat di Afrika, tidak pernah meninggalkan top 3.

Rejim de Klerk memang goyah setelah dunia sepakat memberi sanksi ekonomi total pada Afsel akibat penerapan apartheid; tapi sekalipun de Klerk lantas memutuskan utk hapuskan apartheid, kekuatan militernya relatif utuh.

Jadi, ketika de Klerk menawarkan rekonsiliasi pada Mandela, ia masih menguasai instansi pemerintahan dan militer.

Mandela tahu, jika dia tidak terima tawaran ini, memilih untuk terus melawan sampai rejim apartheid hancur sm skali, dia akan kehilangan dukungan internasional.

Bahkan jalan kompromi yg ditempuh Mandela pun sebenarnya tidak mulus. Militan kulit putih terus melancarkan provokasi untuk mendorong pecahnya perang sipil terbuka. Puncaknya adlh pembunuhan thd Chris Hani, sekjen Partai Komunis Afsel, sekutu utama Mandela.

Chris Hani adlh sahabat lama Mandela dlm suka-duka; MK pun loyal pada Hani krn dialah slh satu pendiri sayap bersenjata ini. Pembunuhan Hani dimaksudkan utk memprovokasi Mandela dan MK utk membalas dendam; shg ada alasan tuk perang sipil.

Namun baik ANC, Partai Kom Afsel (SACP) maupun MK menahan diri karena tahu: kekuasaan ada di depan mata. Dukungan internasional jd faktor penentu kemenangan mereka atas apartheid. Jika perang sipil terbuka pecah, dukungan internasional akan hilang.

Jd, sekalipun menang dgn suara 60% dlm pemilu bebas pertama di Afsel 1984, posisi ANC tdk cukup kuat utk menuntut penghapusan impunitas sepenuhnya atas para pelaku pelanggaran HAM di era apartheid.

Karena ANC tidak cukup kuat itulah maka prioritas mereka bukanlah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM masa lalu; diturunkan jadi pengungkapan kebenaran.

Dgn terungkapnya kebenaran, diharapkan ketegangan rasial tak lagi menjadi hantu bagi Afsel di masa depan.

Apakah dipinggirkannya hak korban utk mendapatkan keadilan demi mendapatkan pelurusan sejarah merupakan keputusan yg tepat?

Aku tdk tahu. Yg aku tahu, keputusan itu diambil krn balance of power tdk memungkinkan utk menghukum smua pelaku pelanggaran HAM masa lalu era apartheid.

Panjang ya? Capek gak? Misih panjang ni, gw dinner dulu ya....

((Yaelah, dinner. Makan indomi pake nasi aja ngomongnya dinner.))

Oke. Gw udah kenyang, kocheng2 jg udah senang dpt sisa ikan. Kita lanjut ya....

Sekarang kita ke Argentina. Tanah asal demo Ibu2 Plasa de Mayo, yg caranya ditiru dalam Aksi Kamisan di depan istana sudah beberapa tahun ini.

Satu hal pokok yang membedakan Argentina dari Afsel adlh bahwa di Argentina tdk ada kekuatan terorganisir yg benar2 hadir sebagai tandingan sepadan bagi Junta Militer Argentina.

Gerakan rakyat praktis lumpuh akibat "Perang Kotor" yg dijalankan 1976-1984.

Pemerintahan Militer Argentina tidak jatuh akibat hebatnya perlawanan rakyat maupun tekanan internasional, melainkan karena kegoblokannya sendiri. Salah urus negara, korupsi, penculikan2 dan pembunuhan2. 11-12 lah dgn Orde Baru. Tapi lebih bodoh.

Salah urus luar biasa ini menimbulkan keresahan. Sekalipun awalnya rakyat Argentina mendukung Junta dlm "perang melawan komunisme" pd akhirnya rakyat lihat sendiri betapa jenderal2 ini ga bisa ngurus negara.

Untuk meraih lagi dukungan rakyat, pemimpin Junta Militer, Gen. Leopoldo Galtieri memerintahkan tentara Argentina merebut Falkland aka Malvinas.

Ini nama pulau, ya... bukan nama Bakso.

Ini judi gila2an krn nyenggol Inggris, satu sekutu utama AS.

Malvinas itu sdh lama ga diurus sm Inggris, cuma dikasi satu garnisun yg tak bersenjata lengkap pula. Junta Militer berharap direbutnya kembali Malvinas dr Inggris akan roketkan legitimasi militer di mata rakyat Argentina.

Dan si bego Galtieri salah hitung kartu.

Mungkin karena terbiasa kelihatan perkasa menghadapi sipil tak bersenjata, insting militer Galtieri koslet. Coba saja: begitu Malvinas berhasil direbut, pasukan penyerbu ditarik mundur dan diganti dengan garnisun kelas 2. Galtieri sama sekali tak mengira Inggris akan membalas.

Inggris merebut kembali Malvinas, militer Argentina nampak bodoh dan lemah di mata rakyatnya, dan Amerika Serikat pun marah karena sekutunya disenggol2.

Galtieri kalo maen gaple pasti udah bengkak kupingnya dijepit pake jepit jemuran.

Karena itulah kemudian Junta Militer memutuskan untuk menyerahkan kembali panggung politik pada sipil. Namun, sebelum mereka mundur, mereka menghadiahi diri mereka dgn UU Amnesty, yg memberi pengampunan total thdp para pelanggar HAM.

Dan proses mundurnya Junta Militer ini nyaris saja gagal ketika kemudian nampak jelas bahwa partai Radikal pimpinan Raul Alfonsin akan memenangkan pemilu. Alfonsin dikenal konsisten melawan rejim militer. Tentara tidak senang dan nyaris membatalkan pemilu yg dijanjikan.

John Bushnell, Deputy Chief of Mission Kedubes AS di Buenos Aires (1982-1987) mengisahkan bagaimana dia mencomblangkan pertemuan2 antara para jenderal dgn petinggi partai Radikal untuk mencari jalan keluar dari kemungkinan tentara kembali ngambek.

Yang paling jadi kekuatiran adalah sikap keras Korps Pertama, yg bertanggung jawab atas keamanan Ibukota, terhadap Alfonsin. Jika Korps Pertama tak dapat diyakinkan utk bekerja sama, pemerintahan Alfonsin tdk akan berumur panjang.

Kita tahu kelanjutan kisah ini: pemerintah sipil Argentina membentuk Komisi Kebenaran, yg menyusun Nunca Mas, dokumentasi atas kekejaman militer selama Perang Kotor; tapi sedikit sekali pelanggar HAM yg dihukum sampai hari ini.

Contoh dari Argentina dan Afsel seharusnya menyadarkan kita bahwa "pemenuhan HAM" terlebih "penuntasan kasus HAM masa lalu" akan sangat tergantung pada kesetimbangan kekuatan politik riil antara kelompok pro-HAM dan anti-HAM.

Bgmana dgn Indonesia? Apa kita punya harapan untuk pemenuhan HAM, khususnya penyelesaian kasus HAM masa lalu?

Saat ini, menurutku, berat. Sangat berat.

Baik di Argentina maupun di Afsel, begitu melihat bahwa transisi demokratik bersifat rentan, mereka mengejar apa yang mungkin, bukan apa yang ideal. Mereka kejar dulu pelurusan sejarah. Tanpa pelurusan sejarah, mustahil hal-hal lain bisa dikerjakan.

Dan baik di Afsel maupun Argentina, pelurusan sejarah dikerjakan dalam tahun-tahun pertama proses transisi demokratik.

Ketika ingatan masih segar, ketika tentara berada di posisi nadir pengaruh politiknya, saat itulah kondisi memungkinkan utk pelurusan sejarah.

Indonesia gagal memanfaatkan momentum ini, dugaanku, karena mengejar pemenuhan total sesuai idealisme... padahal kesetimbangan politiknya tidak memungkinkan.

Momentum politiknya hilang. Begitu momentum hilang, kita kudu kayuh lagi becaknya naik bukit.

Dan, baik di Afsel maupun Argentina, partai2 yang dpt dibilang pro-HAM menang pemilu. Itupun masih belum cukup kuat utk dptkan penyelesaian ideal bgi pelanggaran HAM masa lalu.

Apalagi di Indo, di mana kelompok2 HAM malah menyerukan utk terus berada di luar panggung politik.

Di Indonesia, transisi demokratik praktis dikendalikan oleh partai2 tengah (mantan Orba), partai sayap kanan dan tentara.

Kelompok2 HAM dan gerakan rakyat menyerahkan panggung politik pada ketiga kekuatan itu.

Dan skrg mara2 + nyinyir krn politik makin bergerak ke kanan.

Skrg tentara sudah memperoleh kembali legitimasi politik mereka. Kita masih bersyukur karena tidak ada figur yang bisa menyatukan seluruh kekuatan tentara ke dalam satu tujuan, seperti Suharto. Jika ada, Reformasi sudah tamat.

Kelompok2 pro-HAM harus kejar ketertinggalan untuk menyeimbangkan timbangan real politic dengan tentara dan kelompok sayap kanan anti-HAM.

Bgmana caranya? Hayu kita ngupi biar lebi santai dan ga gampang ngegas. Situasi rumit, ngegas pula, Pecah kepala berbi.