Thread by @kenndaru

Satu catatan ringkas ttg pembatasan atas HAM. Ada TIGA jenis pembatasan atas HAM yg diakui rejim HAM internasional:

1) Derogation;
2) Limitation;
3) Reservation.

Siyalnya, ketiganya diterjemahkan sbg "pembatasan" dlm teks bhs Indonesia. Bikin rancu pembela HAM lokal.

Derogation, lebih tepat diterjemahkan sbg "pembekuan" atau "pencabutan". Ini berarti warga negara tidak lagi menikmati hak yg telah dicabut atau dibekukan tersebut.

Bersangkut dgn Derogation inilah kita temui non-derogable rights. Hak2 tsb tdk boleh dibekukan dlm kondisi apapun

Jadi, sekalipun dlm keadaan perang, hak kebebasan beragama, misalnya, tak boleh dibekukan. Tak boleh, dgn alasan "sedang perang" atau Darurat Militer, seseorang dipaksa memeluk agama tertentu.

Itupun msh ada kekecualiannya, yakni ttg Hak untuk Hidup dlm keadaan perang.

Lha iya dong, masa dlm keadaan perang ga boleh membunuh?

Aku tak akan membahas detil soal ini, hanya menunjuk pada aturan khusus HAM selama perang yakni Konvensi Jenewa. Kapan2 lah kita bahas.

Untuk hak yg bukan termasuk non-derogable, Derogation aka pembekuan hak hanya boleh dilakukan dlm keadaan darurat. Nah ini yg panjang dan rumit aturannya.

Singkatnya, dlm keadaan darurat, kebebasan bicaramu bisa dicabut. Ga boleh demo, mngritik pemerintah boleh dipenjara.

Nah. Karena dampaknya berat (i.e. org kehilangan hak) maka derogation hanya boleh dilakukan dlm keadaan yg sangat khusus dan harus bersifat sementara. Negara boleh menyatakan keadaan darurat tp musti jelas kadaluwarsanya kapan. Ga boleh diperpanjang tanpa batas.

Kukira gara2 lost in translation pd istilah "derogation" inilah bnyk aktipis HAM ngotot pembatasan atas kebebasan berpendapat hanya boleh di dalam keadaan darurat.

Agak2 gimana gitu ya... Tapi sad thing about Indo adalah adat malas membaca, apalagi belajar bahasa asing.

Limitation, itu pembatasan tanpa menyenggol hak inti. Ini yg terjadi kemarin ketika pmrintah membatasi pengiriman gambar dan video via medsos. Kebebasan berpendapat tdk diutak-utik, cuma dibatasi media ekspresinya.

Dalam hal Limitation inilah tujuh syarat yg diurai General Comment 34 utk ICCPR dapat diberlakukan utk menilai apakah Limitation ini absah.

Terakhir, Reservation. Ini apa ya terjemahan yg pas? Reservasi? Hakok kayak pesen tiket kereta?

Intinya gini: pemerintah bilang ke PBB, "Gw ttd ini perjanjian, tp tetep ga mau ikutan mengakui pasal yang ini atau yg itu."

Reservation harus dinyatakan ketika proses aksesi /ttd.

Indonesia, misalnya, menyatakan bhw hak menentukan nasib sendiri sdh final utk seluruh wilayah Indonesia. Jadi, meributkan apakah Papua/Aceh/Sumbar boleh merdeka sesuai ICCPR, ga relevan. Dunia mengakui bhwa "perjuangan kemerdekaan" dlm wil RI adlh pelanggaran kedaulatan RI.

Contoh lain, Argentina melakukan reservation thdp pasal 15 ICCPR, sehingga standar internasional ttg pemidanaan tdak berlaku baginya. Argentina hanya akan memberlakukan standar nasional atas pemidanaan.

Reservation ini sah, selama tdk melanggar hak2 lain.

So, bedakan dgn hati2 "pembatasan" yg diberlakukan; apakah derogation, limitation atau reservation?

Dan, please, belajarlah salah satu bahasa resmi PBB. Biar bs baca dokumen aslinya. Terjemahan ke bahasa Indo bs mengandung lost in translation.