Thread by @zoelfick

Dua istri TNI sembarangan di media sosial, suami mereka harus menerima hukuman.

Sekelas Dandim, berpangkat kolonel, harus menanggung malu, dicopot dari jabatan, karena ulah istri sendiri.

Ini menarik untuk dibedah. Kok bisa pemahaman ala SJW bisa menjangkiti sampai ke keluarga TNI?

Ini mmg tidak lepas dari keberadaan media sosial, di mana siapa saja bisa menjadi sasaran narasi apa saja, dan dari mana saja.

Jika koran dan TV masih ada lembaga berwenang utk mengawasi dan menegur, media sosial jauh lebih bebas.

Di sanalah, para penebar hoaks dan ide radikalisme sangat leluasa melakukan pekerjaannya.

Sekritis-kritis media spt TV dan koran, masih ada celah buat dikontrol oleh siapa saja.

Sementara di media sosial, cuma sesama pengguna sj yang bisa saling kontrol.

Artinya, media sosial cenderung lebih mudah bagi siapa saja yg punya maksud tertentu utk membawa pengaruh.

Pun, akun-akun media sosial saling terhubung satu sama lain. Saling mempengaruhi, entah sengaja atau tidak sengaja.

Dua istri anggota TNI tadi menjadi contoh, narasi sesat dan membahayakan tidak kenal siapa dan dari mana, sebab bs menyasar siapa saja.

Kedua istri TNI itu lupa jika sosok yang ia cela adalah petinggi juga bagi suaminya.

Ia hampir tak terpikir apa saja konsekuensi dari ketikan singkatnya di media sosial.

Jadilah suami harus menanggung risiko; karier dalam taruhan, dan juga perasaan malu teramat besar.

Apalagi, tingkah istrinya tsb lebih terlihat sbg pengkhianatan ketika suami justru msh berstatus sbg abdi negara.

Pengkhianatan itu sendiri, bagi militer, jelas merupakan sebuah tabu teramat besar.

Jika dlm situasi perang, pengkhianatan begini bs saja berujung tembak di tempat--terlepas hukum bs jadi tidak membenarkan ini.

Jadi, edukasi bermedia sosial tetap dibutuhkan bagi siapa saja. Terutama bagi keluarga para abdi negara sendiri.

Sebab terlalu besar risiko jika istri abdi negara saja bs terpapar hate speech yg justru tertuju kpd pejabat negara.

Jika keluarga abdi negara, sekelas istri seorang Dandim, bs terpapar, maka dapat diduga bahwa pengaruh dr penyesatan opini yg berkembang di medsos mmg sudah masuk ke tingkat bahaya.

Pertanyaannya, apakah dgn ini lantas publik pun perlu dikekang dlm bermedia sosial?

Menurut hemat saya, sih, tidak perlu pengekangan.

Apa yang dibutuhkan adalah edukasi, agar kegiatan bermedia sosial tetap bebas namun lbh positif.

Pun berbagai akun yg sudah terdeteksi getol menebarkan hate speech, sebaiknya diberangus.

Sebab kebebasan berpendapat pun ada pagar-pagar yg tidak bisa dilangkahi.

Namun, ini juga butuh cara dan skenario sebijak²nya, agar kebebasan berpendapat tdk terbelenggu hingga publik takut bersuara.

Mesti ada takaran jelas sejauh mana kebebasan yang bisa dibiarkan.

Sebab fitnah, hasutan, dan sejenisnya, tdk bisa dipandang sbg bagian kebebasan berpendapat.

Selama ini, sori, @CCICPolri sendiri terbilang malas. Akun-akun yg jelas-jelas kencang meniupkan fitnah dan hasutan saja masih sangat leluasa.

Padahal, akun-akun spt itulah yg membius pikiran masyarakat awam hingga gamang di mana harus berdiri di tengah derasnya informasi berkembang.

Mengibaratkan medsos sbg air, dalam takaran tertentu mmg bermanfaat.

Jika terlalu deras tanpa terkendali, bisa mematikan.

Dalam kasus dua istri TNI, mereka baru saja "mematikan" karier suami mereka sendiri.

Jangan lupa, ada persoalan negara sangat serius di balik kasus ini: radikalisme dan memakan korban dari kalangan pejabat tinggi negara.

Dalam "kegentingan" semacam ini, bermain-main dgn isu, semacam menuding bahwa itu cuma drama dlsb, cuma membunuh diri sendiri.

Sebab, bgmpun aparat negara yg berwenang, punya keleluasaan yg tidak kita punya sbg masyarakat biasa.

Mereka bs melakukan apa saja yg dianggap perlu, terlebih dlm kondisi² genting.

Berdiri membela sesama masyarakat mmg tetap perlu. Namun jgn juga terjebak ikut menebar hasutan dan narasi² sesat.