Thread by @RidhaIntifadha

Jadi gini..

Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

RUU yang telah disetujui bersama antara Presiden dan DPR paling lambat 7 hari disampaikan oleh pimpinan DPR kpd Presiden utk disahkan mjd UU.

Protesnya jangan cuma ke wakil rakyat yg terhormat 😬

Nah kalau udah disetujui bareng-bareng lewat rapat paripurna... itu RUU belum juga disahin sama Presiden,

maka paling lambat 30 hari sejak disetujui bersama, RUU tsb udah sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Berdasarkan situs, dpr.go.id/uu/prolegnas, kita bisa melihat bahwa setidaknya terdapat
- 22 RUU diusulkan oleh DPR
- 12 RUU diusulkan oleh Pemerintah
- 1 RUU diusulkan oleh DPD

Dan ya, RUU Cipta Kerja diusulkan oleh pemerintah

RUU Cipta Kerja sendiri dinilai begitu cepat pembahasan hingga persetujuan bersamanya karena memang diusulkan oleh pemerintah.

Diskusi sama sahabat: RUU yang biasanya diusulkan oleh DPR maupun DPD itu lambat untuk disahkan

Tahun 2020 kurang dari 3 bulan akan berakhir, dan sejatinya sudah ada bbrp UU yang disahkan

UU 1/2020 diusulkan pemerintah 24 Jan dan disahkan 28 Feb

UU 2/2020 diusulkan pemerintah 1 Mei dan disahkan 16 Mei

UU 3/2020 diusulkan DPR sejak 17 Des 2019 dan disahkan 10 Juni 2020

UU 4/2020 diusulkan pemerintah sejak 1 Juni dan disahkan 5 Agustus

UU 5/2020 diusulkan pemerintah sejak 1 Juni dan disahkan 5 Agustus

UU 6/2020 diusulkan pemerintah sejak 1 Juni dan disahkan 11 Agustus

Dari bbrp UU yg sdh disahkan itu, polanya sama kan? Mayoritas diusulkan pemerintah dan dikebut pembahasannya

Knp bisa terjadi? Saya husnuzhon krn dukungan politik di DPR itu kuat utk pemerintah Jokowi periode kedua. Ini efek koalisi yg begitu gemuk dan tdk kuatnya oposisi. Hehe

Bagaimana dg UU Cipta Kerja?

7 Februari, Presiden mengirim surat ke Ketua DPR. Menyampaikan RUU Cipta Kerja dan menugaskan Menko Bidang Perekonomian bersama 10 Menteri utk dibahas bersama DPR

20 Mei, proses pembahasan dimulai bersama Baleg DPR RI melalui Panja RUU Cipta Kerja

Selama proses pembahasan, rapat berlangsung sebanyak 63 kali. Terdiri atas

- 56 kali Rapat Panja,
- 6 kali Rapat Tim Musyawarah/Tim Sinkronisasi; dan
- 1 kali Rapat Kerja

Pembahasan ini menunjukkan dinamikanya. Semula 79 UU yang akan diubah, lalu akhirnya menjadi 76 UU.

Ada 7 UU yg dikeluarkan dari pembahasan dan 4 UU yg ditambahkan

7 UU yang akhirnya tidak masuk RUU Cipta Kerja adalah

- UU 40/1999 Pers
- UU 20/2003 Pendidikan Nasional
- UU 14/2005 Guru dan Dosen
- UU 12/2012 Pendidikan Tinggi
- UU 20/2013 Pendidikan Kedokteran
- UU 20/2014 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- UU 4/2019 Kebidanan

Adapun 4 UU yg ditambahkan adalah

- UU 6/1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo. UU 16/2009

- UU 7/1983 Pajak Penghasilan jo. UU 36/2008

- UU 8/1983 Pajak Pertambangan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo. UU 42/2009;

Dan...
- UU 18/2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Sumber: ekonomi.bisnis.com/read/20201005/…

Sejak kemarin lini masa sejatinya riuh sekali soal RUU Cipta Kerja ini.

Mungkin selain para pekerja (buruh), kita perlu mendengar suara perusahaan besar, UMKM, dan para pencari kerja yang mungkin kurang terdengar di percakapan kita soal RUU ini

Salah satu sahabat saya pernah berkata mayoritas-minoritas adalah istilah yg hadir dalam demokrasi karena ada musyawarah

“Minoritas tahu diri, mayoritas buka hati,” sebutnya

Dan dlm konteks ini, RUU Cipta Kerja barangkali menyuarakan suara minoritas (mis: perusahaan) itu. 😅

Dan pada akhirnya, utas ini hanya ingin menegaskan: UU itu sejatinya salah satu bentuk nyata dari apa yg kita sama-sama tahu dalam butir Pancasila

Kerakyatan yg dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dlm Permusyawaratan/Perwakilan

Idealnya seperti itu

Akhirul Kalam
Wallahu A’lam

Tambahan unpopular opinion

Dlm salah satu diskusi, kawan saya menyebut: tdk ada pekerja/buruh kalau tdk ada investor/pengusaha yg membuka lapangan pekerjaan

Dan selama ini, kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia terlalu berat ke pekerja

Sumber terkait:
asumsi.co/post/regulasi-…

Kebijakan Ketenagakerjaan yang kurang fleksibel itulah yang ditengarai membuat biaya risiko untuk memulai bisnis di Indonesia menjadi lebih tinggi

Terkait ini, saya teringat pernyataan Presiden soal investasi yg lari ke negeri lain ketika perang dagang terjadi

Kawan saya menambahkan:

UU Cipta Kerja ini membuat aturan main yg relatif lebih seimbang antara calon pemberi kerja dan pencari kerja, antara perusahaan dan karyawannya, antara pabrik dan buruhnya, antara kantor dan tenaga kerjanya

Dia juga menegaskan: jangan bayangin korporat besar. Pemberi kerja terbanyak justru dari UMKM

cnbcindonesia.com/news/202010041…

Dari data Kementerian Koperasi dan UMKM, kita setidaknya memiliki

- Usaha Mikro berjumlah 63,35 juta (98,68%) dg aset kurang dari Rp 50 juta dan omzet kurang dari Rp 300 juta

- Usaha Kecil berjumlah 783.132 (1,22%) dg aset Rp 50-500 juta dan omzet Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar

- Usaha Menengah berjumlah 60.702 (0,09%) dengan aset Rp 500 juta - Rp 10 miliar dan omzet Rp 2,5-50 miliar

- Usaha Besar berjumlah 5.550 (0,01%) dengan aset lebih dari Rp 10 miliar dan omzet lebih dari Rp 50 miliar

Kawan saya tdk menafikan bahwa UU Cipta Kerja cenderung berpihak pada investor dan pengusaha. Mereka turut menanggung risiko yg tidak sedikit dibandingkan pekerja

- Bisnis yg tutup selama pandemi, siapa yg peduli?
- Pembukuan rugi demi tetap bs bayar pegawai, siapa yg peduli?

Meskipun di sisi lain, kita juga mendapati fakta bahwa

- Tenaga kerja yang dirumahkan, siapa yang peduli?
- Tenaga kerja yang dipaksa masuk padahal ada yang positif, siapa yang peduli?

Kawan yg lain menyahut:

Buat yg percaya: ketika pasar tenaga kerja elastis, maka efek logisnya competitiveness. Kl kompetitif, sehat ekonomi.

Buat yg gak percaya: pasar tenaga kerja elastis artinya ruang penghisapan yg merugikan pekerja

Intinya mentok di "keimanan" aja sih ini

Obrolan dg istri pagi ini

“Dg RUU Cipta Kerja, mungkin pemerintah mendorong agar ada pengusaha dlm negeri yg tumbuh dan bermunculan, bkn cuma jadi pekerja”

“Gimana modalnya?”

“Yah. Modal bisa dicari. Investasi bodong aja bnyk yg ‘minat’, apalagi investasi ke bisnis yg legal”

“Di Indonesia, sosialisme lbh kuat akarnya. Negara postkolonial. Sekalinya kapitalisme muncul, yg berkembang crony capitalism. Pengusaha yg besar itu yg dkt dgn kekuasaan. Bisnisnya fokus ke lisensi, bkn inovasi. Kita hrs support kapitalis yg berinovasi”

“Ya.. ga gitu juga sih”