Saya mengikuti proses pengesahan #UUCiptaKerja kemarin serta protes publik yang menyertainya. Sempat tertegun: semasif itu reaksinya. Saya bukan pakar hukum, saya hanya ingin mengungkapkan kegelisahan sebagai seorang yang sedikit mempelajari dinamika pembuatan kebijakan publik.
Saya berefleksi panjang atas tanggapan/reaksi publik atas #UUCiptaKerja ini. Lepas dari substansi dan politik hukumnya (baca artikel Bivitri di @hariankompas), UU ini dikritik karena tergesa-gesa, tanpa konsultasi publik yang mencukupi, bahkan pembahasan yang tertutup.
Nah, kini setelah mendengarkan penjelasan Presiden @jokowi kemarin, dan membaca mandat UU ini, saya bertanya: bagaimana semua peraturan turunan dari #UUCiptaKerja ini bisa 'dikebut' dalam tiga bulan?
Bahkan, di @hariankompas jelas disampaikan oleh Menko Ekonomi, bahwa menurut arahan Presiden @jokowi, peraturan #UUCiptaKerja ini adalah 34 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden. Dan targetnya diselesaikan dalam SATU bulan. Apakah ini masuk akal?
Bagaimana 34 PP dan 5 Perpres ini selesai dalam satu, atau katakanlah tiga, bulan tanpa menimbulkan masalah baru, khususnya koherensi-nya? Sekali lagi, #UUCiptaKerja ini dikritik karena tergesa2, tanpa konsultasi publik, bahkan pembahasan tertutup. Akankah diulangi masalahnya?
Jadi, bagaimana kita bisa membantu Presiden @jokowi memastikan agar penyusunan peraturan turunan #UUCiptaKerja ini menjaga semangat niat baik UU ini terwujud lewat aturan turunannya? Jawaban saya: konsultasi publik mesti memadai dalam penyusunan aturan turunan UU ini.
Pengalaman sy terbatas. Tapi sejak di UKP4 hingga di KSP, sy terlibat dlm pembuatan cukup banyak Perpres dan PP. Panjang prosesnya. Misal: Perpres e-gov butuh 1th; Satu Data 3th; PP Manajemen PPPK 2th. Tapi ketiganya mgk yg cukup 'utuh' -karena konsultasi publiknya cukup memadai.
Bagaimana kita mendorong kementerian2 ini membuka proses konsultasi publik dlm penyusunan PP/perpres turunan #UUCiptaKerja ini? Secara substansi: Agar concern2 yg selama ini menjadi keberatan bisa di-addressed. Secara politis: mengembalikan trust publik. pemerintah mendengarkan.
Saya mendengar bahwa sudah ada persiapan kementerian menyiapkan draft. Itu bagus. Katakanlah naskah akademik, atau bahan baku apapun utk semua peraturan turunan #UUCiptaKerja ini sudah ada, good. Dan tidak perlu ijin prakarsa, even better. Selanjutnya apa?
Usul saya: perlu kita pastikan -kalau perlu, Presiden @jokowi sndr perintahkan- misalnya: minimal sebulan digunakan utk konsultasi publik seluas2nya agar aturan turunan #UUCiptaKerja ini sesuai semangatnya. Bisa gak ya? Jadi sisa dua bulan utk K/L drafting, PAK, harmonisasi, dst.
We know what 'rush' will cost us; even if we deny it. Seluruh dinamika penyusunan dan pengesahan #UUCiptaKerja ini sudah membuktikan itu -juga berbagai produk hukum sebelumnya. Itu yg saya khawatirkan dengan 'kejar tayang' semua peraturan turunan UU ini.
Itu usulan sy utk memitigasi, mengantisipasi agar kejar-tayang ini dampaknya dikurangi, sekaligus mengkanalisasi kegusaran publik: memastikan ada proses konsultasi publik yg memadai dlm penyusunan aturan #UUCiptaKerja ini. Mgk ini satu2nya cara mengembalikan trust ke pemerintah.
Bayangkan pak Presiden @jokowi berpidato, "Saya perintahkan Menteri2 mendengarkan aspirasi masyarakat. Alokasikan sebulan untuk konsultasi publik dlm penyusunan aturan turunan #UUCiptaKerja ini." Saya yakin sejuta persen akan didukung. Percayalah.
Sekian catatan Sabtu sore basah di Yogya ini. Pesan sponsor tetap menggema: Apapun situasimu, dari dan di manapun kamu berkarya, dengan segala caramu, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia.

Tuhan memberkati negeri ini, dan kita semua yang menjadi warganya.

#UUCiptaKerja

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yanuar Nugroho

Yanuar Nugroho Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @yanuarnugroho

21 Sep
Hari ini, Senin 21 September 2021, saya diundang menjadi penanggap @benjaminbland dalam Webinar @iseas "Understanding @jokowi's Leadership Amidst COVID19 Crisis". Sesuai janji, saya akan twitkan tanggapan saya. Khususnya bagi yg tadi tidak bisa ikut 😁

Sebuah utas
.@benbland menyampaikan paparannya, bagaimana pak @jokowi memimpin Indonesia, menggunakan lensa yang dipakainya saat menulis buku Jokowi: Man of Contradictions. Paparan yg amat menarik. Intinya, tidak gampang memahami kepemimpinan pak Jokowi yang kontradiktif.
Menurut @benjaminbland, pak @Jokowi memimpin 'through personality, not processes; focuses on the people, not the process'. Maka bagi pak JKW, proses, birokrasi relatif lebih tidak penting ketimbang orang, rakyat. Ben benar. Pak JKW selalu mengutamakan rakyatnya.
Read 33 tweets
27 Aug
Tadi sore sy diundang dlm acara "Ngobrol @tempodotco" bareng mas @DamarJuniarto @safenetvoice, Dirjen Aptika @SPangerapan, mb Asfinawati @YLBHI dimoderatori bli @WahyuDhyatmika. Topiknya "Pembungkaman Kritik di Masa Pandemi".

#tribalisme

Rekamannya di facebook.com/TempoMedia/vid…
Terhadap fenomena ini, saya tegaskan sekali lagi: bahwa kita saat ini tengah dalam situasi sentimen #tribalisme. Artinya, "salah atau benar, pokoknya kelompok saya." Ini berkembang dan jadi gelombang besar. Dan ini menjadi semacam 'vicious logic' dari kondisi politik saat ini.
Mengapa #tribalisme terjadi? Pada mulanya adalah keragaman (bhinneka). realitas itu bhinneka. dan ini asumsi dasar politik. karena bhinneka, maka pasti ada konflik kepentingan. itu wajar. tapi meski ada konflik kepentingan ini, kita mau ada tatanan, agar bisa berdampingan (ika).
Read 14 tweets
22 Aug
Setelah rame soal peretasan medsos individu & organisasi, sy mau nerusin ttg urgensi ekosistem pengetahuan inovasi dan integrasinya dlm kebijakan di Indonesia. Mengapa penting?

Retas-meretas ini salah satu indikasi pengetahuan tdk berakar di republik ini. #inisiatifpengetahuan
Pertama, soal kebijakan. Apa kebijakan itu?

Kebijakan adlh pilihan pemerintah utk melakukan atau utk tidak melakukan sesuatu.

Pemerintah tdk bisa menyelesaikan semua masalah. Maka hrs memilih, memprioritaskan: mana yang mendesak, mana yang paling berdampak.
Di dalam membuat kebijakan, ada hasil yg memang diinginkan (intended outcomes), tapi juga ada dampak yg tidak dimaksudkan (unintended consequences).

Pada prakteknya, unintended consequences ini yang sering kali luput atau tidak menjadi pertimbangan saat kebijakan dibuat.
Read 18 tweets
28 Jun
Menyimak video yg ramai hari ini, sdh lama skl rasanya tdk mendengar pak @jokowi semarah ini. Bagi orang Jawa, ini marah, bukan cuma tegas. Lantas apa implikasinya?

Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020

Tadi siang, saya diundang teman2 di @thinkpolicyid bersama prof @ChatibBasri dan @Afutami memberikan catatan mengapa kita semua mesti peduli pada kebijakan publik. Apa kaitannya kepedulian pada kebijakan publik dgn video pak @jokowi tadi?

antaranews.com/berita/1578126…
Sebelumnya, saya diundang Prof Sulfikar Amir dari NTU @sociotalker untuk berbincang2 tentang apa yg bisa menjelaskan kesan lambannya kebijakan pemerintah RI menghadapi #COVID19 ini. Dan saya jawab tegas, rendahnya kapasitas negara (state capacity).

Read 19 tweets
23 Apr
saya dengar dari media dan WAG ttg ditangkapnya @raviopatra. saya kenal pribadi ravio karena slm beberapa saat dia bekerja cukup dekat dgn saya dan saya anggap dia 'anak didik' atau mentee saya. jadi saya akan cerita tentang itu saja. tidak untuk hal-hal lain dulu sementara ini.
saya kenal @raviopatra lewat Open Government Partnership (OGP) ketika saya menjabat sebagai deputi 2 @KSPgoid. indonesia pendiri OGP tahun 2011 bersama 7 negara lainnya. saat ini anggota OGP sudah sekitar 80 negara dan indonesia adalah anggota steering committee (SC).
.@raviopatra saat itu adalah peneliti independen yg menulis tentang capaian keterbukaan pemerintah di indonesia. ini laporannya. silakan dibaca.

opengovpartnership.org/wp-content/upl…
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!