Thread by @amnestyindo

Diusulkan sejak 2012, RUU PKS belum juga disahkan, sementara banyak penyintas belum mendapat keadilan.

#SahkanRUUPKS
A THREAD

Indonesia darurat kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan meningkat 792% selama 12 tahun terakhir.

Kenapa RUU PKS harus disahkan?
1. Rumusan definisi kekerasan seksual di peraturan perundang-undangan masih memuat banyak celah yang mendorong terjadinya ketiadaan hukuman atau impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual.

2. RUU PKS berpihak pada korban dan pemulihan serta hak-hak korban, meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya, dan restitusi.

3. KUHP hanya mengatur dua jenis kekerasan seksual. Sementara RUU PKS menguraikan definisi 9 jenis kekerasan seksual.

RUU PKS memuat pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. RUU PKS juga mencakup kekerasan berbasis gender online.

4. RUU PKS merumuskan hak korban, saksi, dan keluarga korban.

5. Terdapat larangan kriminalisasi korban. Korban tidak dapat dipidana pencemaran nama baik.

6. Mencakup alat bukti lain selain yang ditetapkan KUHAP: keterangan korban, surat keterangan psikolog dan/atau psikiater, rekam medis, rekaman pemeriksaan penyidikan, informasi elektronik, setiap data yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dan pemeriksaan rekening bank.

7. Adanya kewajiban menyediakan pendamping kepada korban di tiap tingkat pemeriksaan.

8. Merumuskan larangan sikap yang merendahkan korban kepada penyidik, penuntut, hakim, dan penasehat hukum.

9. Keabsahan keterangan saksi atau korban disabilitas, keluarga sedarah dan semenda (pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum).

10. Korban dapat memberi keterangan melalui teleconference dan/atau menggunakan keterangan korban dalam bentuk rekaman audiovisual dalam hal korban tidak dapat hadir dalam persidangan
karena mengalami kegoncangan jiwa
atau alasan lainnya.

Tidak ditemukan pasal-pasal dalam RUU PKS yang dianggap pro-zina, LGBT dan aborsi karena RUU PKS secara khusus (lex spesialis) menangani kekerasan seksual. RUU PKS fokus pada perlindungan korban, hukuman dan rehabilitasi pelaku agar kekerasan seksual tak terjadi lagi.

8 tahun sejak diusulkan, anggota DPR lintas komisi, terutama Komisi VIII, masih saja berdebat tentang substansi, judul, dan pemidanaan dalam RUU PKS. Sementara itu, korban berjuang mencari keadilan sekaligus melawan berbagai dampak kekerasan seksual baik fisik maupun mental.

Desak Ketua @DPR_RI Puan Maharani memprioritaskan RUU PKS di Prolegnas 2021 dan segera #sahkanRUUPKS tanpa penundaan kembali. Beri dukunganmu di pena.amnesty.id/ruupks.