Thread by @__MV_llestari__

KOMNAS HAM VS KASUS
.
.
.
.
.

Bodoh, tak peka, minim kretivitas atau ndableg, entahlah. Seringkali, mereka hanya akan bicara apa yang ingin dibicarakan. Melihat apa yang benar-benar ingin dilihat saja.

Peristiwa Sigi tak mampu dilihat dari sisi pantas sebuah peristiwa dilihat dari sudut pandang yang lebih masuk akal yang seharusnya dilakukan oleh Komnas Ham. Mereka tak bersuara.

Kenapa peristiwa tewasnya 6 orang pengawal rijik demikian mudah mereka caption? Itu sisi pandang mudah dan maka cepat dia berteriak lantang. Ada indikasi kekerasan negara pada rakyatnya. Ada korban meninggal atas akibat peluru milik aparat.

Sah? Yup, itu fungsi komnas Ham. Mengawasi kekerasan negara. Biarkan mereka berdebat dengan kepolisian sebagai salah satu pihak terkait tewasnya 6 orang tersebut.

.

Kenapa mereka seolah lepas tangan pada peristiwa Sigi? Komnas ham, sepertinya memang tak terlalu tertarik berpihak pada korban. Bodoh, atau pura-pura bodoh, atau peristiwa itu tak menghasilkan imbas politik sebagai "gain" positif bagi mereka, mari kita lihat.

Memproses MIT organisasi teroris yang diindikasikan sebagai pelaku terhadap tewasnya 4 orang di Sigi memang bukan wilayah mereka.

Mengutuk MIT sangat mungkin justru cara salah karena secara tidak langsung akan sama dengan mengakui keberadaan MIT sebagai sebuah organisasi.

Di sisi lain, bukan tugas Komnas Ham kritis pada pelaku terorisme. Itu tugas negara.

Namun diam terhadap jatuhnya 4 korban meninggal dengan sangat mengenaskan, jelas tidak tepat.

Tak pantas predikat pembela hak asasi manusia dilekatkan pada badan itu saat mereka diam ketika harus berteriak.

Apa pun ceritanya, ke-4 orang itu meninggal dengan cara tak layak.

Sebab mereka tewas, sangat mungkin dapat dihubungkan dengan lalai negara atas keselamatan warga negaranya.

Apakah jalan pikiran seperti itu tak mereka pahami? Dan maka pantas predikat bodoh kita lekatkan pada para komisionernya?

Seharusnya Komnas Ham marah pada pemerintah atas tewasnya 4 orang di Sigi dengan alasan negara tak hadir. Negara harus mereka tuntut karena tak mampu melindungi warga negaranya.

Mereka tak lakukan itu. Mereka hanya tahu legal formal saja yakni bahwa kekerasan negara adalah ketika peluru aparat di tembakkan pada musuh negara.

Mereka tak mau berpikir jauh bahwa mereka dapat pula menuntut negara karena negara justru tak menembakkan peluru pada gerombolan penjahat demi melindungi warga negaranya.

Kenapa? Cara berpikir para komisionernya hanya sibuk pada para pelaku, bukan korban, juga bukan pihak ketiga yang dapat ditarik sebagai pihak.

Pada edisi cerita 6 orang tewas di jalan tol, pelakunya adalah aparatur keamanan negara dan maka cocok dia berteriak. Dan, kencang sudah mereka berteriak.

Pada edisi ceritas Sigi, pelakunya adalah jaringan teroris MIT. Bukan ranah mereka nyinyir dengan organisasi bukan milik negara, maka, diamlah mereka.

Seharusnya, Komnas Ham dapat menarik pihak ke-3 dalam kasus Sigi, yakni negara.

Namun karena mungkin cara berpikirnya hanya terbiasa "direct" saja, atau gak "mudeng" mereka ketika harus sedikit mengambil sisi kreatif, sunyi senyap, mereka tutup rapat mulut latahnya.

Bahkan mereka, keluarga para korban yang ditinggalkannya, tak didampinginya untuk sekedar etika duka bersama.

Mungkinkah karena korban peristiwa seperti itu tak akan menghasilkan cerita bombastis?

Atau karena pelaku bukan aparat sehingga gaung yang dihasilkannya diprediksi akan sepi? Atau kalau toh dapat membidik negara karena lalai, itu juga tak akan menjadi cerita heboh demi naik pamor mereka? Entah lah..🤔

Tiba-tiba, di luar sana, Presiden Jokowi justru sedang bertindak secara pantas sebagai kepala negara.

.
.
Ketika negara pernah lalai sehingga rakyat yang seharusnya mendapat hak untuk hidup dan merasa aman atas perlindungan negara dan

namun mereka harus tewas karena sebab tindakan pihak lain, dan para komosioner Komnas Ham lupa berteriak, negara justru memberi kompensasi.
.
.

Kelalaian atas kehadiran negara pada suatu saat dulu, tak dilupakan begitu saja.

Negara, meski tak dapat mengembalikan nyawa warganya yang tewas, mengumumkan mengganti dengan sejumlah materi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme dengan total sebesar Rp 39,205 miliar terhadap 215 korban dan ahli waris dari 40 peristiwa terorisme.

Tidak penting apakah Komnas Ham pernah membela mereka atau tidak. Tak penting pula bahwa kompensasi ini adalah hasil inisiatif Komnas Ham demi rasa adil dan kemanusiaan yang menjadi ranah tugasnya atau bukan.

Ini tentang bagaimana Presiden sebagai kepala negara hadir. Ini tentang tulus hati seorang Presiden yang tak melupakan duka rakyatnya.

Ini tentang NEGARA HADIR.

Presiden tak harus menunggu desakan Komnas Ham demi Hak Asasi Manusia rakyatnya yang pernah terlanggar.

Atas peristiwa pelanggaran Ham yang mana?

Korban bom Gereja Oikumene di Kota Samarinda 2016. Kemudian bom Thamrin di tahun 2016, penyerangan Polda Sumatera Utara di 2017, korban bom Kampung Melayu di 2017 hingga peristiwa terorisme Sibolga tahun 2019.

"Katanya, Komnas Ham sudah buat tim untuk menyelidiki peristiwa di Sigi kan?"

Kita lihat saja. Heboh amuknya tak sekuat ketika mereka tampil garang pada peristiwa terbunuhnya 6 orang saat menjadi pengawal jalan tol.
.
.
.
@Andita_4