Jumat sore, ditemani langit Jakarta yang mendung, saya ingin berbagi ttg anggaran vaksin. Dulu pemerintah diminta menggratiskan vaksin karena barang publik. Presiden @jokowi mengabulkannya. Pemerintah memastikan #vaksinasi gratis utk semua. Lalu bagaimana anggarannya? #utas
1. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan prioritas penangangan #COVID19 . Pemerintah ingin benar-benar hadir untuk menyelamatkan nyawa dan ekonomi masyarakat. Ibu pertiwi tak boleh dibiarkan sakit dan menangis. Maka #VaksinasiNasional menjadi salah satu kunci.
2. Langkah utama yang dilakukan adalah penghematan belanja K/L melalui perubahan fokus dan alokasi belanja negara (refocusing and reallocating). Belanja barang dan belanja modal akan dihemat, khususnya belanja non-operasional yang tidak mendesak. #vaksinasi#APBN2021
3. Apakah uangnya ada? Ada! Buat rakyat harus disediakan dan diupayakan. Maka APBN 2021 fokus untuk menyediakan anggaran kesehatan, termasuk vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.
4. Meski bukan satu2 jalan keluar, tapi semua sepakat vaksin adalah kunci utama atasi Covid-19. Pemerintah telah menyiapkan anggaran penyediaan vaksin mencapai Rp74 T, yakni dari APBN 2021 Rp18 T, realokasi anggaran PC PEN 2020 Rp36,4 T, serta refokusing dan realokasi belanja K/L
5. Dengan anggaran tersebut, dipastikan semua warga yg memenuhi syarat akan mendapatkan vaksin. Ketersediaan vaksin terus diupayakan dari berbagai sumber, tak lupa wajib disetujui oleh BPOM dan MUI. Sebagai teladan, Presiden @jokowi jadi penerima vaksin pertama.
6. Vaksinasi dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan pasokan dan kalkulasi teknis-distribusi. Tentu prioritas pertama adalah tenaga kesehatan yg ada di garda depan melawan Covid. Mereka berjuang tanpa lelah, bertaruh nyawa agar masyarakat Indonesia tetap aman dan sehat.
7. Selain itu, Pemerintah terus mengupayakan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal, seperti ketersediaan rumah sakit, tempat isolasi mandiri, dan perawatan secara gratis. Jika positif, jangan risau dan takut, melainkan terbuka agar menyelamatkan saudara dan sesama juga.
8. Anggaran #vaksinasi dikelola dg hati-hati, tranparan dan akuntabel, serta tdk mengganggu program prioritas pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan dilakukan dengan ekstra dalam setiap tahap. Untuk itu sinergi K/L, Pemda, APH, masyarakat sipil, dan komunitas2 lain jd kunci.
9. Meskipun vaksin telah tersedia, ikhtiar blm usai. Kita harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak), menghindari 3C (closed spaces, crowded places, close-contact setting) dan lakukan 3T (testing, tracing, treatment).
10. Mari terus bekerja sama, berupaya, bersatu bahu-membahu melawan pandemi. Dengan bergotong-royong dan bersinergi, kita akan mampu menaklukkan covid, bangkit, dan lebih baik lagi. Semoga Tuhan memudahkan seluruh ikhtiar kita. Amin.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Menemani makan dan istirahat siang, saya ingin memberi update ttg capaian APBN 2020 dan visi APBN 2021. Semoga nggak bosen ya? Pemerintah saja masih setia menggelontorkan stimulus dan insentif kok..... #utas#APBN2020#APBN2021
1. Bagaimana #APBN merespons kondisi darurat di masa pandemi? Terdapat 3 pendekatan: (i) extraordinary policy (penyelamatan & mitigasi dampak), (ii) reopening policy, (iii) recovery dan reformasi. Kita memang masih berjuang di fase reopening dan recovery.
2. Extraordinary policy => berikan berbagai stimulus yang diprioritaskan utk mendukung sektor kesehatan, melindungi daya tahan masyarakat miskin & rentan, serta mendukung dunia usaha & UMKM agar terhindar dari pemburukan yg semakin dalam. #APBN2020 bergerak dinamis & responsif.
Baiklah, kita jelaskan ke kak @elisa_jkt demi pemahaman publik yang benar. Kak Elisa terkesan heroik belain Pemda, tapi rawan membenturkan sentimen Pusat vs Daerah di masa pandemi. Beliau gagal membedakan Daerah dan Pemerintah Daerah, & kaitannya dg bencana nasional.
1. Kita sepakat covid-19 adalah bencana nasional, artinya penanganannya harus di level nasional, apalagi dampak & cakupan sangat luas dg penyebaran yg masif. Maka diterbitkan Perppu 1/2020 (ditetapkan jadi UU 2/2020), sbg landasan hukum penanganan dampak pandemi. @elisa_jkt
2. Perppu 1/2020 sdh sering saya bahas. Intinya ingin mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi sekaligus. Ada kelonggaran anggaran dg pelebaran ruang defisit, perluasan opsi pembiayaan, refocusing dan realokasi APBN/D, dan kebijakan stabilitas sektor keuangan.
Selamat siang. Semoga kita selalu sehat dan bersemangat. Jelang rehat siang, saya ingin berbagi tentang realisasi #APBN sd Agustus 2020 agar kita punya gambaran yg lebih utuh ttg arah kebijakan ekonomi Indonesia. Jaga optimisme, terus waspada. @KemenkeuRI
1. Pantaskah kita murung di saat seperti ini? Memang situasi sungguh tak mudah, seperti digambarkan Paul Valery tahun 1919: palung sejarah sanggup menampung derita kita semua. Sungguh dalam menyayat, miris. Pasca PD II dan pandemi flu Spanyol. Tapi, banyak alasan untuk bangkit!
2. Situasi tak mudah, kondisi sangat berat. Kita semua sadar hal ini. Tak perlu saling menyalahkan, lantaran yg dibutuhkan adalah kerja sama. Warga negara terdampak parah, dunia usaha tersungkur amat hebat. Kita bersandar pada peran pemerintah. Lalu sanggupkah? Tergantung kita.
Selamat pagi. Keluar sedikit dari hiruk pikuk, saya akan bahas #RakernasAkuntansi. Nah, apa itu? Kali ini rakernas diselenggarakan secara daring, 22 September 2020. Topiknya ttg tantangan akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. #PEN
Utas
1. Rakernas Akuntansi adalah kegiatan rutin sbg bentuk koordinasi Pemerintah dg para pemangku kepentingan di bidang keuangan dan pengawasan. Maka melibatkan BPK, BPKP, APIP, K/L dan Pemda. Kali ini cukup spesial karena semua fokus menangani pandemi. Uang gede, tanggung jawab gede
2. Sebagai informasi, LKPP dan LKBUN 2019 memperoleh opini WTP dari @bpkri . Ini keempat kalinya. Pencapaian yg patut disyukuri sekaligus menuntut kinerja yg lebih baik lagi. Apresiasi utk BPK, BPKP dan jajaran yg telah mendukung Pemerintah melalui audit dan pengawasan.
Selamat pagi. Saya ingin mencoba menambah penjelasan atas kritik Bang @FaisalBasri di twit @zenrs ini agar konteksnya dapat dipahami publik dg lebih baik. Sekali lagi, terima kasih atas masukan dan kritik Bang FS. RAPBN 2021 tdk disusun di ruang hampa, ada pijakan. #utas
1. Pendapat Bang @FaisalBasri ttg alokasi anggaran infrastruktur dlm RAPBN 2021 naik (dari Rp 281,1 T menjadi Rp 414 T) dan anggaran kesehatan turun (dari Rp 87,5 T menjadi Rp 25,4 T), benar belaka. Ijinkan sy mengelaborasi naik-turun ini dari perspektif penyusunan anggaran.
2. Anggaran kesehatan secara nominal memang turun, dari Rp 212,5 T (Perpres 72/2020) menjadi Rp 169,5 T atau setara 6,2% PDB. Ini sdh di atas mandat UU 5%. Yg turun adl alokasi belanja kesehatan non K/L. Anggaran Kemenkes naik dari Rp 78,5T jadi Rp 84T di 2021. Apa maknanya?
Selamat pagi teman2. Buat para pemerhati utang, pagi ini saya ingin berbagi sedikit ttg concern Asian Development Bank @ADB_HQ . Saat semua negara terpukul covid dan terpaksa menambah utang, ada alternatif solusi penting yg harus kita advokasi. Apa itu: pajak! #utas
1. Presiden ADB Masatsugu Asakawa dlm Pertemuan Tahunan ke-53 ADB menyatakan, penanganan dan pemulihan pascapandemi butuh biaya sangat besar. Maka optimalisasi penerimaan #pajak menjadi keniscayaan. #ADB menaruh perhatian besar. Tak ada pilihan lain: lawan pengelak pajak!
2. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, intermezzo dikit. Kita berkenalan dulu dg istilah teknis: penghindaran dan penggelapan pajak. Kebetulan sy pernah bahas ini. Pembedaan ini penting utk menuntun pemahaman dan solusi yang tepat. #pajak#ADB