Kalau banjir sudah datang, macam-macam pernyataan menyalahkan muncul.
"Salah mereka nih buang sampah sembarangan!",
"Salah pemerintah nih nggak menanggulangi banjir dengan baik",
dan yang paling absurd "Salahnya hujan nih!"
Hemmm emang bener salahnya hujan?
[UTAS]
Curah hujan dalam beberapa bulan ke belakang memang sedang meningkat, dan berbagai kejadian banjir terjadi di beberapa titik di Indonesia. Ingat dong bencana banjir di Kalimantan Selatan pada Januari lalu? Apakah curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dimana-mana?
Banjir disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor diantaranya:
1. Fenomena iklim musiman (musim hujan, la Niña, perubahan iklim) 2. Biofisik (topografi, sistem sungai / drainase, tanah) 3. Unsur antropogenik (tata guna lahan, deforestasi, sistem kanal / drainase, pola pemukiman)
Lalu apa penyebab terjadinya banjir di Kalimantan Selatan? Yang paling krusial adalah terkikisnya lingkungan Tata guna lahan dan deforestasi.
Dengan hilangnya hutan mengakibatkan suhu yang semakin naik, dan berkurangnya kualitas lingkungan di Wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito dan Sub DAS di wilayah Kalimantan menjadi semakin kritis.
Tata guna lahan & deforestasi tak terkendali yang didorong oleh penebangan kayu, perluasan pertanian skala besar, serta pertambangan yang diberikan izin oleh pemerintah berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan di wilayah DAS Barito & Sub DAS di wilayah Kalimantan Selatan.
DAS Barito telah kehilangan 1 juta tutupan hutan selama 1990-2019 hingga tinggal 49%. Di 3 Sub Das Barito bagian Kalimantan Selatan lebih parah lagi, masing- masing Sub Das Negara (16 %) Sub Das Martapura (20%) dan Sub Das Alalak (0 %)
Wilayah ini sebagian besar sudah diberikan izin dimana 63% atau 3, 3 juta hektar untuk konsesi untuk Tambang, Sawit, HPH dan HTI. Titik- titik lokasi banjir ini terhubung dengan konsesi dan wilayah DAS yang kritis.
Hilangnya hutan di Kalimantan dalam jangka waktu yang panjang meningkatkan suhu lokal serta menjadi semakin sensitif terhadap kekeringan dan curah hujan yang tinggi. Wilayah Sub DAS Barito menjadi wilayah yang sering terbakar di musim kemarau dan banjir di musim hujan.
Selama periode La Niña (curah hujan tinggi), area yang gundul dengan sistem drainase yang disalurkan di dalam perkebunan, termasuk bekas lubang tambang tidak lagi dapat menyerap air dalam jumlah besar karena hilangnya hutan sebagai fungsi penyangga dan cadangan air.
Yuk kita sama-sama sadar bahwa krisis iklim sudah di depan mata! Nyatanya suhu rata-rata global naik 1,1 derajat celcius dari suhu pra-industri, bulan September 2020 lalu tercatat sebagai suhu paling panas sepanjang sejarah.
Indonesia menjadi salah satu dari sembilan negara asia paling terdampak pada perubahan iklim, namun survei di 23 negara menempatkan Indonesia sebagai urutan tertinggi yang tidak percaya pemanasan global dipicu manusia.
Jika hal ini terus terjadi maka bencana terkait iklim seperti banjir dan kebakaran hutan akan terus terjadi, bahkan bukan tidak mungkin intensitasnya akan naik lebih banyak lagi. Mari sama-sama menjaga bumi tempat kita hidup, agar manusia tidak akan terus dihantui oleh bencana.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Tahun 2020, DPR & Pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba di tengah Pandemi demi menyelamatkan industri tambang batubara. Bagaimana UU Minerba dan UU Cipta Kerja berkontribusi membuat bencana banjir seperti di Kalsel lebih parah dan lebih sering terjadi di masa depan?
Salah satu perusahaan batubara yang baru saja merasakan ‘kenikmatan’ UU Minerba adalah PT Arutmin Indonesia, milik Bakrie Group, yang kontraknya diperpanjang untuk beroperasi dalam jangka waktu 2x10 tahun di lahan lebih dari 57.000 hektare di Kalimantan Selatan.
Lalu PT Adaro milik keluarga Erick Thohir (Menteri BUMN) yang memiliki konsesi tambang batubara 31.380 hektar di KalSel juga dapat perpanjangan izin. Tak hanya mengatur perpanjangan izin, UU Minerba juga mengatur fleksibilitas perluasan lahan hanya dengan persetujuan menteri.
Kerusakan ekologi yang belum juga menjadi perhatian serius pemerintah @jokowi, mengantar pada bencana yang kembali mengawali awal pergantian tahun. Banjir Kalsel di awal tahun ini bukanlah yang pertama terjadi, tapi justru menimbulkan dampak yang kian parah.
Tingginya curah hujan masih dijunjung sebagai faktor. Padahal, laju #krisisiklim yang terus diperparah oleh ketimpangan lingkungan hidup atas kepentingan lahan industri menjadi penyebab utama.
Perlu selalu kita sadari bahwa keseimbangan ekologi bukan hanya perihal pelestarian lingkungan ataupun ekosistem alam di luar sana, tapi juga soal hajat hidup yang dekat dengan kita semua. Soal bencana yang semakin marak mengancam nyawa.
Omnibus Law Lebih Buruk Daripada Peraturan Zaman Kolonial!
Meskipun katanya atas nama investasi untuk rakyat, tapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini justru berpotensi memperparah konflik agraria dan bencana ekologis di Indonesia. ((Sebuah Utas)) #TolakOmnibusLaw
Kok lebih buruk daripada peraturan zaman kolonial?
Bagaimana tidak, dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengatur ketentuan jangka waktu hak atas tanah di atas hak pengelolaan menyebutkan bahwa …
Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini dapat diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) & hak pakai (HP).
Bandingkan dengan hak sejenis di masa kolonial yakni hak erfpacht yang “hanya” 75 tahun #TolakOmnibusLaw
👩⚕️ : Min, sebenarnya apa sih hubungannya kebakaran hutan dan korupsi?
👩🚒 : Berikut beberapa kasus korupsi kehutan di Riau yang saat ini masih dilanda kabut asap.
Sudah tiga gubernur Riau yang tertangkap kasus korupsi, dan dua diantaranya terkait dengan sumber daya alam.
1. Gubernur Riau Rusli Zainal ditangkap karena korupsi izin kehutanan. Ia sahkan BKT-UPHHKHT yang sebabkan penebangan hutan alam dan merugikan negara senilai Rp265 M.
2. Gubernur Annas Mamun, yang juga mantan Bupati Rokan Hilir, ditangkap KPK di kawasan Cibubur karena menerima sejumlah uang dari pengusaha terkait alih fungsi lahan. #korupsikehutanan
Gelombang tanda tanya akan #HGU yang tak kunjung terbuka untuk publik semakin berderu. Apa sesungguhnya yang ditakutkan jika HGU dibuka?
Bongkar faktanya bersama dalam Konferensi Pers di @YLBHI besok!
Pekan lalu, kami tertegun ketika Menteri ATR/BPN @djalil_sofyan menyatakan menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) dengan alasan membahayakan kepentingan nasional, khususnya industri sawit. #BukaHGU
Padahal HGU merupakan informasi yang seharusnya bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, apa sebenarnya alasan @atr_bpn menolak #BukaHGU?