Thread by @MataNajwa

Selamat malam, selamat datang di #MataNajwa. Saya @NajwaShihab, tuan rumah Mata Najwa.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Kritik atas UU ITE sudah mengemuka sangat lama, problem akut yang hingga kini belum terpecahkan jua.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Produk hukum yang kerap dipakai mereka yang berkuasa, terbukti membuat rentan banyak sekali warga biasa.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Pasal karet yang bisa ditafsirkan dengan seenaknya, kadang dipakai membungkam suara yang berbeda.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Kini Presiden Jokowi yang berinisiatif merevisi, angin segar yang sudah sangat lama dinanti-nanti.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Seberapa mungkin revisi UU ITE bisa direalisasikan, produk hukum mana lagi yang membahayakan kebebasan? Inilah #MataNajwa, Kritik Tanpa Intrik.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Pernyataan terbuka presiden yang minta dikritik jadi polemik. Revisi UU ITE kembali jadi perbincangan publik. Perbincangan yang sama terjadi ketika undang-undang ini direvisi pada 2016. Apa yang berbeda? Mungkinkah kita bebas mengkritik tanpa intrik?
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Sudah hadir di studio #MataNajwa, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, dan pakar hukum tata negara, Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Sebagai sebuah pernyataan formal, itu baik. Tapi, kita harus menunggu, ada kebijakan apa setelah ini?” kata Ketua YLBHI Asfinawati soal pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan rakyat untuk aktif mengkritik pemerintah.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kita khawatir kalau pernyataan politik itu hanya untuk menepis jika ada ketidakberesan dalam pemerintahan," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“(Selain itu) kenapa larinya ke UU ITE saja? Padahal masalahnya (terkait kritik kepada pemerintah dan kebebasan berpendapat) banyak sekali," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“(Pernyataan presiden) itu jadi paradoks. Misalnya soal menyampaikan kritik atau menyampaikan pendapat di muka umum. Ada 3.000 lebih orang (temuan YLBHI) yang ditangkap karena itu," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Dan (dari yang ditangkap itu) yang dibawa ke pengadilan sedikit sekali, itu bukti (penangkapan) sewenang-wenang," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Ini membuktikan Presiden Jokowi tegak lurus dengan demokrasi, dan terus-menerus memperbaikinya,” kata Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman soal pernyataan presiden yang mempersilakan rakyat untuk aktif memberikan kritik ke pemerintah.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Presiden sudah bilang, kalau UU ITE tidak memberi rasa keadilan, presiden minta DPR untuk merevisi. Tahun 2016, revisi pertama juga datang dari Pak Jokowi," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Tidak pernah ada orang yang ditangkap karena menyampaikan kritik. Saya bicara dengan humas kepolisian, kalau ada aduan-aduan, selalu ada upaya menemukan unsur-unsur pidananya," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Banyak sekali sebetulnya orang yang ditangkap karena kritik," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Memang ada masalah tampaknya di UU ITE ini. Kenapa jadi masalah terus menrus, karena kita baru berhadapan dengan dunia digital," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Banyak sebelumnya orang-orang bertanya bahkan sesama aktivis, 'Kira-kira kalau kita bikin meme ini ditangkap, enggak?'. Kekhawatiran seperti itu muncul," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Suasana bahwa takut mengkritik takut dipolisikan memang terasa, pertama saat kita ambil posisi kritik terhadap kekuasaaan, saya juga dilaporkan," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

"Pangkal persoalannya ada dua, pertama di UU ITE yang terlalu ngaret kita gak bisa membedakan mana penghinaan, kritik, begitu orang mengadu tiba-tiba ditendem dengan ujaran kebencian," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kedua, soal objektifitas subjektifitas penegak hukum. Itu diserahkan ke penegak hukum untuk menafsirkan (UU ITE)," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kenaikan (pengguna internet) ini ada korelasi dengan momentum politik, konsideran utama adalah saling lapor antar warga. Ini negara merdeka kebebasannya dijamin," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Sudah terlalu banyak kritik itu, kalau dikatakan naiknya (kasus) UU ITE karena pengguna internet, itu enggak juga," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kalau masyarakat biasa dia (penegak hukum) tidak selektif bahkan langsung ditangkap ketika kasusnya menyangkut politik maka polisi selektif," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kalau dia bersifat delik aduan seharusnya orang yang bersangkutan yang melaporkan. Di situlah polisi harus menyeleksi terlebih dulu," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Untuk kasus bukan delik aduan itu inisiatif polisi. Kasus Ahok bukan delik aduan jadi kalau tidak dilaporkan maka polisi independen dia jadi tersangka atau tidak," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Nuansa politik 2017 ikut mewarnai kasus Ahok ini sehingga polisi enggak bisa bedain delik aduan dan delik umum," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kalau (dari perspektif) HAM, semua (kritik) boleh kecuali melakukan siar kebencian/hate speech. Hate speech itu (indikatornya) kalau berdasarkan agama, RAS, menganjurkan permusuhan,” kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Selain ingin merevisi UU ITE, presiden juga meminta Kapolri untuk lebih selektif (menangani) kasus-kasus saling adu di masyarakat," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Walau pihak kepolisian bilang, mereka tidak meneruskan kasusnya kalau tidak ada unsur pidana," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Ketika kita bilang, benar nggak presiden mikirin rakyat kalau petani ditangkap? Karena mereka (para petani) merasanya seperti itu," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Ada yang dianggap oposan ketika mengkritik pemerintah. Tapi ketika influencer pemerintah men-doxing orang, itu tidak diapa-apakan," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Setelah UU ITE 2008, banyak sekali aduan warga soa UU ITE. Langsung ada revisi setelah ada masukan dari berbagai pihak," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Presiden bilang, tegas, ada pasal karet, dan kemanfaatan untuk hak demokrasi. Presiden sudah jelas tegak lurus dengan demokrasi dan UUD 1945," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kita menunggu masukan masyarakat agar revisi UU ITE ini sesuai harapan masyarakat," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Yang penting niatnya. Tapi ini akan menimbulkan problem baru," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Masalahnya, UU ITE terlalu memberikan ruang lebar kepada penegak hukum untuk menafsirkannya," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Membedakan hasutan, penghinaan, provokasi,itu yang enggak jelas. Akibatnya, mudah sekali menangkap orang kalau penegak hukum punya target atau subjektivitas," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kita ini bicara level UU, kita tidak pernah ingat ada konstitusi lebih tinggi dari itu, yaitu UUD 1945 pasal 28. Tapi kita tidak pernah menghayatinya," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Instrumen HAM misalnya. Anda boleh mengkritik, tapi tidak boleh SARA. Itu sudah jelas. (sedangkan) “antargolongan” itu mesti jelas (definisnya)," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kita harus lihat, jika polisi mau menindak, harus faktual. Apakah benar menimbulkan keonaran dengan sebab akibatnya," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Karena tidak jelas ukuran-ukurannya ini, dan dengan adanya pengaruh dari kekuasaan, segala sesuatu jadi relatif dan tidak jelas," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Perdebatan soal pasal karet UU ITE seolah tak ada habisnya. Meski para korban jeratan pasal ini terpampang di depan mata, tak serta merta membuat diskusi soal pasal karet mencapai satu suara.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Karenanya #MataNajwa mengundang perancang undang-undang dan juga korban UU ITE: Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dan Ketua Paguyuban Korban UU ITE Muhammad Arsyad.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Saya mendengar kutipan dari presiden 'kalau'. Kalaupun 'kalau; dan dianggap menjadi masalahnya dan menyebut pasal karet, saya bertanya yang disebut pasal karet yang mana?" kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Karena dari dia lahir sampai revisi 2 kali di judicial review MK tidak ada yang melanggar UU, sudah teruji," kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Jangan kita menyalahkan UU padahal persoalannya bukan di kitab UU itu," kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Sepanjang yang merasa dihina melakukan delik aduan ya monggo diproses yang terjadi, kan, yang dihina siapa yang mengadu siapa," kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kayak ada bisnis baru kelompok yang datang ke kepolisian untuk melakukan aduan. Mana pasal yang disebut pasal karet soalnya diuji di MK tidak teruji," kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Apanya yang mau direvisi itu, kan, kelembagaan. Boleh saja direvisi, tapi pertanyaan kalau alasannya ada pasal karet tolong dibuktikan. Saya enggak melihat adanya korban dari pasal itu," kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Ini presiden baru bikin political will untuk perubahan kedua. Beliau mengatakan ada saling adu di antara masyarakat. Salah satu yang ikut mengadukan ya pejabat negara," kata Fadjroel Rachman.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kalau tidak ada pasal karet, kita tidak berdebat malam ini. Kalau kita lihat pasal 27 ayat 3 kita bicara subjek dan objek, dalam praktek yang dihina A yang melaporkan B," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

"Yang jadi masalah karena ketidakjelasan akhirnya banyak yang mengadu dan tidak ada batasan sehingga dikembalikan ke penegak hukum," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kalau kita mengkritik kepolisian, kejaksaan, ya tidak boleh merasa terhina karena institusi itu benda mati, enggak punya perasaan. Saya enggak setuju lapor melapor dengan UU ITE karena itu mengganggu demokrasi Indonesia," kata Refly Harun.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kasih tahu ke presiden. Justru UU ini sangat minimum tata laksana kita berinteraksi di dunia elektronik," kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Jangan menafsir dengan kepentingannya dengan sudut pandangnya masing-masing jangan lantas ini seolah-olah diperbaiki karena pasal karet," kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Ada sekitar 1.500 laporan yang masuk terkait UU ITE. Hanya sekitar 50% yang maju sampai pengadilan, selebihnya di kepolisian,” kata Muhammad Arsyad.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Pencemaran nama baik di KUHP, hukumannya sembilan bulan, di pasal UU ITE jadi empat tahun,” kata Koordinator Paguyuban Korban UU ITE Muhammad Arsyad soal multitafsir pasal 27 (3) UU ITE. #MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Artinya enggak ada yang signifikan soal pasal karet. Dan nggak usah buat panguyuban, lah. UU ITE itu untuk mengatur sendi-sendi masyarakat, kok, dalam dunia maya (digital). Demi persatuan bangsa,” kata Anggota Komisi I Fraksi PDIP Effendi Simbolon. #MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Sebetulnya itu jelas pasal karet. Yang ditolak teman-teman panguyuban itu pasal-pasal tertentu, tidak seluruh UU. Yang dibicarakan bukan menghapus UU, tapi menghapus pasal-pasal karet yang korbannya ada di depan mata kita," kata Asfinawati.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Kita pilah-pilih mana korban yang perang dengan penegak hukum, mana yang salah penafsiran, mana yang benar pelaku," kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

“Masih banyak itu manfaatnya UU. Selama kita tidak sengaja melakukan penghinaan di dunia maya, tidak akan ada masalah pada anda. Seluruh dunia punya UU ITE," kata Effendi Simbolon.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik

Presiden telah melontarkan wacana revisi UU ITE. Lalu sejauh mana pemerintah mengkaji dan memandang pentingnya revisi? Sudah bergabung dengan Mata Najwa, Staf Ahli Menkominfo Henri Subiakto.
#MataNajwaKritikTanpaIntrik