Thread by @__MV_llestari__

KLB DEMOKRAT BERAROMA MLB PKB
.
.
.

Bukan tentang kubu yang satu lebih sah dibanding dengan kubu yang lain, sejarah sepertinya akan kembali berulang.

Kita dibawa dan diingatkan pada situasi MLB Parung Bogor dan MLB Ancol saat PKB mengalami perpecahan tahun 2008.

📷BettyJiang

Ada beberapa hal yang hampir serupa terjadi antara cerita tahun 2008 saat PKB menuju perpecahan dengan cerita KLB Demokrat kali ini.

1. PKB lama, adalah Partai dimana seorang mantan Presiden menjadi salah satu pengurusnya, demikian pula SBY yang juga pernah menjadi Presiden kini salah satu pengurus pada Partai Demokrat.

2. Gus Dur Presiden ke 4 RI menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro dan mirip-mirip pada jabatan SBY sebagai Ketua Majelis Partai pada PKB adalah juga Presiden ke 6.

3. Menurut PKB lama, tanpa restu Dewan Syuro tak mungkin diadakan MLB. Demikian pula saat ini Demokrat juga menyampaikan hal yang sama, tanpa ijin dari Ketua Majelis Tinggi, KLB itu ilegal.

4. PKB saat itu berharap pada pemerintah agar MLB di Ancol dibatalkan dengan menimbang seorang mantan Presiden didalamnya, hari ini pun Demokrat berharap yang sama pada pemerintah.

5. Tanpa mengantongi ijin dari Ketua Dewan Syuro, MLB Ancol berlangsung dari 2-4 Mei 2008 sedangkan Demokrat Non Cikeas melangsungkan KLB di Sibolangit tanggal 5-7 February 2021 juga tanpa surat dari Ketua Majelis Tinggi.

6. PKB Muhaimin dalam MLB di Ancol memiliki niat ingin memyelamatkan partai, demikian pula niat yang sama dipakai sebagai alasan KLB Demokrat di Sibolangit.

Apakah nasib SBY akan sama dgn nasib almarhum Gus Dur yg meski sama-sama pernah menjabat Presiden & namun SBY sebagai Presiden tak intervensi saat itu seperti halnya Presiden Jokowi tak harus intervensi saat ini karena rasa sama-sama pernah menjabat Presiden?

Kita lihat saja.

Namun sejarah mencatat bahwa siapa pun tak berjarak dengan pemerintah, pasti pihak itu yang menang.

"Akan kemanakah arah KLB ini dan siapa paling diuntungkan?"

Sama dengan MLB Ancol yang akhirnya diakui sebagai PKB yang sah oleh Menkumham saat jaman SBY dan kemudian PKB Ancol masuk dalam gerbong Partai pendukung Pemerintah dan Ketumnya bahkan menjadi Menteri Tenaga Kerja,

bukan mustahil toh kalau KLB Sibolangit justru yang akan eksis dkemudian hari dan kemudian bergabung dalam gerbong pemerintah?
.
.

"Koq jahat amat sih?"

Sejak kapan politik baik?

PDI tahun 1996 Pemerintah Orde Baru memenangkan kubu Soerjadi dan bu Mega harus menerima.

PKB tahun 2008, PPP tahun 2016 dan Partai Berkarya tahun 2020 adalah contoh yang lain dan semua yang dimenangkan, selalu yang lebih dekat dengan pemerintah.

"Trus apa untung Pemerintah bila mereka yang di Sibolangit gabung?"

Salah satu pengurusnya menjadi Menteri jelas tidak, sudah tak ada tempat atas hal itu. Tapi bila benar pada akhirnya nanti Demokrat Non Cikeas itu jadi sah, pasti suara oposisi di Parlemen makin "njomplang".Artinya seluruh program pemerintah dijamin makin tak ada hambatan lagi.

"Waduh..., brarti kalau sampai ada perubahan UU tentang Pilpres dan Jokowi bisa menjabat 3 periode, gawat dong?"

Itu mblandang namanya..!!

"Tapi kalau rakyat menghendaki bagaimana? Bukankah di Rusia sudah terjadi? Demikian pula di China bukan?"

Ini bukan sesuatu yang perlu dibahas. Ini bukan seperti pak Jokowi mau. Beliau pernah secara spesifik menolak hal tersebut.

Namun ketika berbicara tentang potensi yang dimiliki pemerintah,

dengan kekuatan di Parlemen yang seperti itu, tak ada yang tidak mungkin apalagi hanya sekedar merubah sebuah UU.
.
.

"Ada potensi jadi diktator dong?"

Pak Jokowi?

Diktator..??

Hehehehe..., suara ketawanya saja wagu koq...
.
.
.

Koreksi : 5 - 7 Maret 2021.