Thread by @__MV_llestari__

MASIHKAH ADA DEMOKRAT DI 2024?
.
.
.

Apa mau dikata, cermin itu kini telah TERLANJUR RETAK. Dua bayangan buram akan muncul manakala kita bercermin di sana. Mana yang asli dan mana yang palsu sudah bukan falam ranah debat lagi.

Bola ada pada Menkumham. Sialnya, sang Menteri, adalah Yasona Laoly. Dia adalah kader PDIP dimana kita tahu bagaimana pandangan Partai ini akan sosok SBY.

Benar, Demokrat AHY sampai hari ini secara hukum adalah satu-satunya Demokrat yang sah. Secara hukum itu ada dan terdaftar di Menkumham.

Namun secara de facto Demokrat versi Moeldoko pun kini tak bisa lagi ditolak keberadaannya. Ada KLB yang sudah digelar dan diketahui oleh publik.

SK Kemenkumham adalah pukulan telak bagi Demokrat AHY bila hal itu sampai diterbitkan oleh sang Menteri.

"Mungkinkah Menkumham akan menerbitkan SK tersebut?"

Lihat saja sikap pak SBY maupun AHY dalam menanggapi peristiwa KLB Demokrat versi Moeldoko. Baik Ketum maupun Ketua Majelis Partai yang seharusnya berbaik sangka pada Pemerintah justru melakukan hal yang sebaliknya.

Di satu sisi mereka berharap pertolongan pada Pemerintah, namun di sisi lain rasa curiga pada pemerintah mereka tampakkan dalam benderang. Ke duanya selalu menyebut nama Moeldoko dengan kalimat KSP Moeldoko.

Apa yang dapat kita tangkap atas penyebutan KSP yg berarti adalah Kepala Staf Presiden itu secara berulang ulang?

BUKANKAH ITU TAMPAK SEPERTI MENUDUH PEMERINTAH TERLIBAT DI DALAMNYA?

SEHARUSNYA MEREKA TAK PERLU BERSIKAP DAN APALAGI MENGAMBIL JARAK SECARA BENDERANG SEPERTI ITU.

Sangat mungkin, itu adalah hal yang mustahil bila Jokowi tak pernah tahu apa yang dilakukan oleh Moeldoko.

Tapi bukankah itu dalam bisik dan gelap? Tak ada satu pihak pun tahu? Artinya, itu cuma rasan-rasan. Itu bukan benderang. Itu hanya logika pantas. Dan itu tidak pernah ada bukti.

Maka, pilihan berbaik sangka adalah satu-satunya cara mendapatkan dukungan dari Pemerintah.

Atas sikap seperti itu, sepertinya SK dari Kemenkumham hanya masalah waktu saja. Hal itu juga tampak dengan sangat jelas dari cara Menkopolhukam Mahfud MD memberi tanggapan.

"Maksudnya Demokrat Moeldoko akan menang gitu? Trus Moeldoko didukung untuk nyapres pada 2024? Koq mudah banget ditebaknya?"

Sepertinya bukan seperti itu.

Demokrat dengan suara 7,2% butuh teman PKS dan PAN atau PPP bagi terpenuhinya syarat ambamg batas yang berjumlah 20%. Logiskah bila mereka mau?

Bila karena satu dan lain hal SK dikeluarkan oleh Menkumham, penyelesaian atas perkara ini, sepertinya hanya akan berakhir di pengadilan.

Wassalam sudah. Ini akan butuh waktu sangat panjang.

Siapa pun pihak yang kalah akan naik banding dan pada akhirnya, hanya pada tingkat MA perkara ini akan berakhir.

Apa yang terjadi? Sangaaat lama..!!

Di satu sisi, persiapan Pemilu 2024 diprediksi akan harus sudah dimulai di tahun 2022. Ada proses mulai dari pendaftaran partai politik hingga verifikasi oleh KPU hingga ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Di sisi lain, perkara ini tak mungkin akan selesai hingga tahun 2022 bila MA adalah pintu akhirnya.

"Jadi baik AHY mau pun Moeldoko ga mungkin bisa nyapres? Trus buat apa dijadikan rebutan kalau ga bisa jadi kendaraan bagi agenda itu?"

Yang pasti, partai Demokrat akan sangat kesulitan bersiap dalam pesta demokrasi 2024 yang akan datang.

Jangankan memiliki posisi tawar dalam ikut menentukan capres atau cawapres dari partai itu, bersiap dengan benar untuk menentukan siapa saja wakil rakyat yang akan dijagokan dalam pemilu legislatif pun mereka akan kedodoran.

"Oo.., jadi arahnya keluarga itu to rupanya?"

Lho... kog jadi melambung banget.

.
.
.