Thread by @__MV_llestari__

MENALAR LANGKAH PRESIDEN
.
.
.

Seandainya Presiden Afghanistan melegalkan opium diperdagangkan pada beberapa wilayah tertentu dengan alasan tertentu pula, kira-kira siapa yang akan berteriak marah?

Taliban. Itu pasti.

📷Ba-bamail

Kenapa? Apakah karena itu barang terlarang oleh agama?

Bila demo besar terjadi, pasti narasi bahwa itu merupakan barang tak baik dan dilarang bagi agama pasti akan mereka pakai.

Namun bagaimana bila pada thn 2016 saja, Taliban mendapat keuntungan lebih dari 40 triliun rupiah atas transaksi opium yg mereka perdagangkan?

Dan mereka bilang itu halal dgn alasan mereka sedang berperang. Nanti, setelah tak ada perang lagi, penjualan itu akan mereka hentikan.

Itu alasan yang mereka sampaikan pada wartawan BBC.

Minuman keras pada sisi yang lain, adalah produk yang juga dilarang oleh agama. Dengan sedikit perbedaan karena pada banyak negara minuman beralkohol ini sering dibuat legal, hukum tak seketat pada jenis narkoba.

Namun ini masuk dalam bisnis tertutup. Hanya orang tertentu boleh melakukan bisnis tersebut dan ini pun dengan persyaratan ketat.

Biasanya, terkait dengan orang-orang kuat dan dekat dengan penguasa. Biasanya, mereka juga didukung oleh aparat.

📷Zedge

Pada tahun 1990an, PT Arbam*** didirikan karena itu dipakai bagi legalitas bisnis keluarga kayu harum. Bukan menjadi distributor atau importir, lebih hemat lagi PT itu hanya jualan sticker sebagai penanda saja.

Botol miras yang ditempel sticker itu, berarti sah. Berarti tak mungkin kena rasia.

PT itu dibuat demi bisnis minuman keras dan penguasa berdiri di belakang kepentingan besar ini. Monopoli.

Siapa pemain dan pemegang bisnis itu saat ini, seharusnya tak jauh dari mereka yang punya akses atas kekuasaan. Sangat mungkin masih pada orang-orang pada kelompok itu.

Yang jelas ketika googling PT Sarinah adalah pemain utamanya. Namun benarkah hanya dia, siapa yang tahu?

Perpres No 10 tahun 2021 dimana sebagian klausul adalah tentang pengaturan investasi bagi produk minuman beralkohol dan itu diutamakan pada wilayah Bali, NTT , Sulawesi Utara dan Papua pasti terkait dengan isu sensitive.

"Apa yang ditakutkan oleh pemain lama?"

Ada aturan tentang besaran investasi dengan minimal jumlah adalah 10 miliar rupiah di luar investasi tanah dan pabrik, tentu bukan jumlah yang besar.

Artinya, investor pembuatan minuman keras beralkohol itu dengan mudah akan dapat menuhi syarat tersebut.

Anggap saja pabrikan Jack Daniels, Black Label atau produk wine dari Perancis tertarik, bukankah Bali adalah pasar luar biasa? Dan ketika mereka punya kesempatan berproduksi di Bali misalnya, bukankah produk mereka akan mematikan bisnis para importir?

Pasar bagi produk itu pada hotel di Jakarta, Bandung dan banyak kota besar di Indonesia pasti terangkut.

Siapa yang terimbas langsung? Pasti pemain lama itu to?

"Trus kenapa pak Jokowi mencabutnya kalau itu memang menguntungkan negara?"

Kita tak pernah tahu. Kita hanya bisa menebak kemana itu harus menjadi logis.

Yang jelas, pasti bukan tes ombak seperti banyak orang memberikan komentar sebagai pintarnya Presiden menjebak mereka yang siap demo dan namun batal.

Ga kegatelan juga seorang Presiden bikin pengumuman hari ini dan kurang dari sebulan kemudian dibatalkan hanya demi senang mereka terjebak.

Sepertinya, ada hal besar. Bahwa mungkin alasan masuk akal adalah demi kondusif suasana, itu sangat bisa diterima.

Bukankah reaksi positive dari para pendukung tak terlalu menggema seperti kebiasaan setiap beliau membuat perpres?

Sangat mungkin, dengan dibatalkannya apa yang sudah diumumkan, aturan justru akan kembali pada aturan lama.

Karena klausul yang dibatalkan itu mengatur tentang boleh pada 3 provinsi, sangat mungkin kini investasi juga boleh dilakukan di mana saja. Ini alasan paling logis.

"Ya silahkan saja. Buktinya selama ini ga ada kan yang mau inves pada bidang itu?"

Dulu iya..

Kenapa? Pasti digrebek oleh mereka yang berbaju daster. Dulu mereka sangat perkasa bukan?

Namun, pasukan dan juga afiliasinya itu kini telah dibubarkan. Siapa pun demo dengan bendera seperti itu, apalagi menggerebek dengan kekerasan, pasti berhadapan dengan tegas aparat.

Aparat punya alasan terhadap aksi mereka yang sudah dibubarkan.

Artinya, mereka yang mendesak Presiden untuk membatalkan apa yang sudah diumumkannya, tak akan mendapat apa yang mereka ingin.

Sangat mungkin pula bila dalam waktu dekat ini, sepertinya Presiden akan mulai dicerca atas sikap plin plannya. Tak masalah. Mereka justru semakin masuk dalam jebakannya.

Presiden punya surat sakti, yakni UU Ciptaker di mana beliau memiliki alasan harus menjalankan perintah Undang Undang.
.
.
.