Thread by @__MV_llestari__

KOQ KEJAKSAAN,? MANA KPK?
.
.
.

Pernah memperhatikan apa yang diresepkan oleh dokter saat badan kita panas ?

Biasanya, tiga macam obat diberikan. Vitamin, obat flu dan batuk (bila kita flu), dan terakhir antibiotik.

Diantara tiga macam obat itu, salah satunya selalu tertulis harus dihabiskan?

Dijamin, itu adalah antibiotiknya. Kadang tiga hari, kadang lima hari tergantung pertimbangan dokter.

Fungsi antibiotik adalah membantu membunuh atau memperlemah virus yang membuat badan kita terinfeksi dan indikasinya adalah suhu tubuh kita naik. Tubuh kita sumeng.

Jenis antibiotiknya apa, seberapa dosisnya dan berapa lama harus kita konsumsi, adalah wilayah dokter.

Jangan sok tahu dan bikin aturan sendiri.

Demikian kira-kira ketika KPK didirikan saat Megawati menjadi Presiden tahun 2002. Ada indikasi bahwa Polisi dan Jaksa dianggap sakit parah karena telah terinfeksi virus menahun, virus korupsi, sebuah varian virus orde baru.

Institusi Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tak layak menangani kejahatan Korupsi karena dua lembaga itu dianggap sedang terjangkit penyakit yang sama, KORUPSI.

Apa jenis antibiotik yang harus dikonsumsi oleh dua lembaga itu, dokter saat itulah yang paham.

Yang jelas, "untuk sementara", KPK menggantikan kewenangan Polisi dan Jaksa, penyidikan dan penuntutan bagi peristiwa kejahatan korupsi dengan nilai tertentu.

Sama seperti pasien terinfeksi istirahat adalah salah satu resep selain obat, Polisi dan Jaksa diistirahatkan, atau paling tidak, dikurangi porsi menangani kejahatan korupsi.

Pada periode keduanya, Jokowi menganggap Kepolisian dan Kejaksaan telah sembuh. Keduanya kembali dilibatkan dalam sekala penuh.

Kepolisian dan Kejaksaan langsung tancap gas dan hasilnya adalah Jiwasraya, Century, Pelindo dua, ASABRI dan banyak kasus besar lainnya kembali muncul dan penyitaan sebagai bukti bahwa peristiwa korupsi itu ada mulai dibuktikan.

"Kenapa bukan KPK?"

Menjadi penyidik sekaligus penuntut dengan perangkat komplit plit layaknya KPK, hmm.., godaannya luar biasa. Virus lebih kuat justru telah melemahkan banyak sendi-sendinya. Virus politik dan kepentingan.

KPK sering dijadikan alat politik dan sekali lagi panas tubuhnya harus membuat lembaga ini diistirahatkan. Paling tidak, porsi kerjanya dikurangi.

Mencari manusia setengah dewa itu sulit. Bila ada, pasti sudah dibuat mati duluan.

Dibuat image bahwa manusia seperti itu arogan, mulutnya tak sopan, tak sesuai budaya bangsa, intinya, dia dibuat mati dulu sebelum mulai bekerja.

Ingat Ahok dan Antasari? Sedikit contoh tentang orang yang sulit diajak bengkok.

Benar keduanya bukan setengah dewa, apalagi dewa, namun paling tidak hal baik menempel dan ada pada mereka berdua.

Bak KTP dgn catatan eks tapol jaman Soeharto, keduanya sudah di stempel "orang tak boleh menjabat posisi tertentu" karena predikat pernah menjalani hukuman pidana.

Keduanya dianggap sudah cacat.

Orang-orang seperti itu sudah dibuat jatuh lebih dahulu sebelum dia berkesempatan menduduki posisi tersebut. Orang seperti ini dianggap menjadi ancaman bagi semua pihak karena tak mengenal konsep teman. Orang itu terlalu kaku untuk diajak belok.

"Apakah ini terkait dengan Jaksa Agung yang ingin kembali mengambil kasus-kasus besar itu?"

Sungguh sia-sia bila jaringan yang sedemikian luas dan kuat milik Kepolisian dan Kejaksaan dibiarkan "nganggur" terlalu lama.

Sumeng dan panas tubuhnya akibat infeksi tak boleh selamanya menyandera kemampuan gerak dan kiprahnya.

Agustus tahun lalu ada Pinangki dan beberapa Jendral Polisi terkait Djoko Tjandra kembali harus membuat mereka berbenah.

Potong dan buang organ yang sudah parah terinfeksi, itulah makna pecat Pinangki dan Bonaparte.

Belum lama ini teriakan lantang Jaksa Agung yang memerintahkan jajarannya untuk menarik aset-aset koruptor kita dengar. Kita dukung dan kita apresiasi perintah dan ajakan itu.

Memiskinkan para pelaku korupsi negeri ini, sangat mungkin adlh cara jitu bila hukuman mati masih sulit diwujudkan.

Kepolisian dan Kejaksaan adlh ujung tombak wajah hukum kita. Mereka yg bekerja disana seharusnya adalah para kaku tak mudah bengkok. Para idealis tak mudah silau.

Untuk itulah mereka dibayar. Untuk itulah mereka memiliki dan diberi kewenangan sedemikian besar. Untuk itulah tindakan tegas dan berani harus keluar dari institusi itu.

Bila hari ini KPK justru terlihat lamban dan loyo karena adanya indikasi virus yang sama pernah menginfeksi Kejaksaan dan Polri di masa lalu, istirahatkan dulu saja. Biarkan mereka sibuk dengan keluh kesahnya sendiri. Pada akhirnya rakyat lah yang akan menilai itu semua.

Tindakan operasi besar dengan pemotongan organ terinfeksi parah yang juga pernah dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian sepertinya sudah layak menjadi pertimbangan mendesak.
.
.
.