2024 MILIK SIAPA?
.
.
.
Siapa yang akan diuntungkan atas tak ada pemilu daerah 2022 dan 2023 nanti, jelas partai penguasa atau pemerintah.
.
.
.
Siapa yang akan diuntungkan atas tak ada pemilu daerah 2022 dan 2023 nanti, jelas partai penguasa atau pemerintah.
Artinya, siapa pun calon Plt Bupati, Walikota dan Gubernur di 2022 dan 2023 nanti sudah bisa ditebak banyak akan berasal dari PDIP atau paling tidak adalah mereka yang sangat dekat.
Itu baru dari satu sisi. Kecil dan bukan poin utama. Ada yang jauh lebih besar. Yang jelas, itu akan mengubah peta persaingan perebutan kekuasaan pada 2024 nanti.
Jika ditotal, bakal ada 271 daerah yang akan dipimpin oleh Plt kepala daerah. Sebanyak 101 kepala daerah hasil pilkada 2017 habis masa jabatannya pada 2022, dan 170 kepala daerah hasil pilkada 2018 habis masa jabatannya pada 2023.
Khusus untuk gubernur, bakal ada 27 yang akan habis masa jabatannya, 7 di 2022 dan 17 di 2023.
Plt kepala daerah akan diusulkan oleh Gubernur dan dipilih oleh Mendagri. Sementara Plt Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung oleh presiden.
Plt kepala daerah akan diusulkan oleh Gubernur dan dipilih oleh Mendagri. Sementara Plt Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung oleh presiden.
Sekali lagi, siapa pun Plt kepala daerah dan Gubernur akan diisi oleh mereka yang dekat dengan partai pemerintah.
Bukan soal baik dan tidak baik, curang dan tidak curang ini adalah konsekuensi logis atas aturan yang sudah ditetapkan.
Bukan soal baik dan tidak baik, curang dan tidak curang ini adalah konsekuensi logis atas aturan yang sudah ditetapkan.
Bahwa secara kebetulan menguntungkan partai penguasa, itu cerita yang berbeda.
"Jadi, siapa pun calon presiden yang akan diusung oleh PDIP 2024 nanti pasti menang dong?"
Sangat diuntungkan benar. Tapi otomatis menang ya ga gitu dong..
"Jadi, siapa pun calon presiden yang akan diusung oleh PDIP 2024 nanti pasti menang dong?"
Sangat diuntungkan benar. Tapi otomatis menang ya ga gitu dong..
Minimal PDIP bisa agak suka-suka ketika ingin menetapkan siapa capres. Minimal, tak selalu harus pusing atas survey elektabilitas. Mesin pemenangan dalam rupa kepala daerah dan Gubernur yang berpihak padanya sudah bekerja sejak 2022.
"Dang ding..."
"Dang ding..."
Jangan buru-buru... masih ada Presiden Jokowi di mana tangan dan kapasitasnya juga sangat menentukan.
Bukankah siapa - siapa Plt yg akan diangkat nanti secara hukum tergantung pada kabinet Jokowi? Sangat mungkin siapa capres 2024 yang akan dimajukan sudah akan ditentukan bersama antara Presiden dan partai sebelum para Plt itu diangkat.
.
.
.
.
.
.
Ralat : ... bakal ada 24 yang akan habis masa ....
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
