Tweet

NitNot ❘

1 Jun, 51 tweets, 12 min read

BADAI PASTI BERLALU
.
.
.
.
Hari Lahir Pancasila
.
.
.

Seperti memberi permen agar anak tak lagi ingat apa yang telah membuatnya marah atau menangis karena satu dan lain hal dilakukan oleh Soeharto sejak awal dia memerintah negeri ini.

Penguasa Orde Baru memberi sebuah hadiah berupa peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai ganti hari lahir Pancasila pada 1 juni.

Hal tersebut terjadi pada tahun 1970 di mana pemerintah Orde Baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) melarang peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Sejak tahun 1970 an, secara perlahan nama Soekarno dan peran pentingnya dalam turut serta menjadikan Pancasila sebagai dasar negara ini dibuat kabur.

Film kolosal dari Janur Kuning, Serangan fajar hingga pemberontakan G 30S PKI sengaja dibuat oleh rezim itu demi membuat lupa ingatan kolektif rakyat Indonesia tentang lahirnya Pancasila sekaligus sebagai iming-iming. Permen itu bernama cerita heroik Pancasila yang sakti.

Pancasila di bawah Soeharto lebih pantas diingat dibanding bagaimana dia lahir. Tanggal 1 Oktober lebih bermakna dibanding 1 Juni.

Mengubur ingatan tentang Soekarno dan menampilkan sosok pahlawan hebat dengan berjibun jasanya sejak perang

kemerdekaan hingga pemberontakan PKI ditampilkan oleh rezim Orde Baru demi sosok Soeharto.
.
.

Saksikan saja 3 film tersebut maka kesimpulan bahwa negara ini merdeka dari Belanda dan menyelamatkan negara dari para pemberontak adalah karena jasa Soeharto.

Yang lain-lain hanya sebagai pelengkap. Tak ada yang lebih pahlawan dari seluruh pahlawan selain Soeharto.
.
.

Selama 32 tahun pemerintahannya, ideologi barunya terbangun sempurna. Anak-anak ideologisnya tersebar merata pada birokrat dan militer.

Pada birokrat mereka dipimpin dan digerakkan dalam satu mesin bernama fraksi Karya Pembangunan, pada militer mereka terkumpul dalam fraksi Abri. Keduanya ada di DPR dan menjadi wakil rakyat.

Apa yang telah ditanamnya selama lebih dari 32 tahun itu berakar sempurna. Kuat daya cengkramnya telah merambah pada seluruh sendi kehidupan masyarakat. Akar itu tetap akan menumbuhkan tunas meski pohon di atasnya tumbang.

Dan benar, pohon besar dalam rupa rezim Orde Baru itu mampu dibuat roboh oleh reformasi 1998. Fraksi Karya pembangunan sebagai rumah para birokrat runtuh tahun 1999. Dengan dibubarkannya dwi fungsi Abri oleh almarhum Gus Dur,

fraksi ABRI pun tak lagi memiliki makna sebagai sebuah bangunan.
.
.

Meski pohon itu tumbang pada 1998, akar yang telah menyebar rata itu kembali menumbuhkan tunas. Berserak mereka tumbuh dalam kecil-kecil tunas namun dengan akar yang tetap masih memiliki cengkraman kuat.

"Apa buktinya?"

Warnanya berbeda, bentuknya pun tak mirip apalagi sama. Mereka berwarna agama dengan bentuk simbolis dalam rupa jubah. Ada yang putih, ada pula yang hitam. Teriakan mereka adalah bukti mereka tak suka dengan Pancasila. Khilafah mereka gaungkan.

Namun ketika kita lebih cermat melihat, bukan pada agama dan jubah yang mereka kenakan harus membuat kita takut, pada mereka yang berdiri di belakang semua itulah kita harus waspada. Mereka hanya proxy yang mudah dimanfaatkan.

Dipakai ketika dibutuhkan dan dibuang ketika mereka tak lagi berguna.

Uang digelontorkan tanpa jeda akan membuat mereka terus tumbuh dan bergerak. Dari mana uang itu mengalir, tengoklah ke mana akar itu sudah menjerat.

Dari jalin menjalin akar pohon yang tampaknya telah tumbang itulah kita harus mencari.

Dan itu terbukti dengan jelas. Tunas dalam rupa HTI dan FPI kita cabut, tunas lain tumbuh dalam waktu singkat. Mereka terganti dengan kecil-kecil tunas dan makin tersebar merata.

Kita berpikir pada bulan puasa kemarin tak ada lagi sweeping karena efpei sudah tumbang, pemda dengan Satpol PP nya justru tampil dan itu terjadi pada banyak daerah. Pun provokasi atas banyak hal berbau agama tak berhenti hanya gara-gara dua ormas besar itu dibubarkan bukan?

"Apa bukti masih ada banyak anak ideologis Soeharto berada di belakang gerakan ini?"

Tak bijak kita menuduh anak ideologis Soeharto di belakang gerakan tersebut apalagi membiayai. Itu terlalu vulgar.

Namun disisi lain, sungguh teramat naif lah bila fenomena tersebut tak memiliki tali-temali.

Bila kita cermat, bila kita mau melihat dengan teliti, ceria ekspresi dari mimik muka Jokowi sebagai Presiden tampak berubah drastis sejak tahun 2016 itu.

Beliau merasa seperti ditusuk dari belakang.
.
.

Sama seperti Gus Dur ketika dilantik menjadi Presiden, semangat Jokowi awal adalah rindu beliau ingin mendamaikan dua kutub tercipta sebagai bagian dari sejarah bangsa ini yang tak pernah bersatu yakni orde lama dan orde baru.

Jembatan terputus sebagai pemisah adalah peristiwa G30S PKI.

Gus Dur tumbang sebelum rekonsiliasi itu pernah terwujud. Gus Dur dibuat jatuh bukan mustahil karena salah satu penyebabnya adalah gagasan tersebut.

Kekuatan Orde Baru tak ingin berbicara dan membahas peristiwa kelam di tahun 1965 namun tidak dengan Gus Dur.

Pun pada pemerintahan Jokowi, rekonsiliasi nasional menjadi bagian penting bagi awal pemerintahannya. Melalui Menkopolhukam, gagasan itu dimulai.

Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Sejarah digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta pada 18-19 April 2016. Ide atas simposium itu diadakan adalah untuk mencoba menempatkan tragedi 1965 secara jujur dan proporsional dalam kesejarahan bangsa.

Simposium yang digagas Forum Silaturahmi Anak Bangsa ini berlangsung atas dukungan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI Purn. Luhut Panjaitan dan sebagai Ketua Ketua Panitia Pengarah adalah Letjen TNI Purn Agus Widjojo.

Tak butuh waktu lama, simposium tandingan yang diinisiasi oleh beberapa pensiunan militer dibuat di Balai Kartini Jakarta pada tanggal 1-2 Juni 2016. Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pengarah.

Menjadi luar biasa adalah ketika Menhan Jenderal TNI Purn. Ryamizard Ryacudu hadir dan memberi sambutan. Di sini, 2 menteri Jokowi berdiri pada sisi yang saling berlawanan. Menkopolhukam dan Menhan.

Turut meramaikan pada simposium Balai Kartini adalah Rizieq Shihab dan Sri Edi Swasono. Keduanya hadir sebagai pembicara.

Mereka menolak gagasan rekonsiliasi Nasional tersebut dengan alasan bahwa rekonsiliasi itu sudah berjalan secara alamiah. Tak perlu lagi harus diungkit.

Semangat simposium di Aryaduta itu sangat mungkin terkait dengan penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan sekaligus sebagai hari libur nasional ditetapkan oleh pemerintah.

Namun atas desakan kuat pihak simposium Balai Kartini, Presiden tak mampu berbuat banyak. Rekonsiliasi nasional gagal total.

Desakan mereka terbaca oleh para penasehat Presiden sebagai ancaman besar dan maka Presiden harus bersikap hati-hati pada niat tersebut.

Ketegangan terjadi. Kotak berisi kutukan itu sudah terlanjur dibuka dan roh dendam telah lepas terbang. Perselisihan dalam debat dan demo dengan narasi Jokowi harus turun mulai dibuat. Jokowi dianggap menyentuh wilayah sakral di mana Gus Dur pun pernah mereka

tumbangkan karena melakukan hal yang hampir mirip.
.
.

Tekanan demi tekanan mulai terjadi. Roh kebencian mulai beterbangan dan hasrat tulus tak lagi memiliki kuasa membendung desakan sangat kuat tersebut.

Ahok terpeleset dengan salah ucapanya di kepulauan seribu pada September 2016 seolah seperti minyak menyiram sekam menciptakan api membuat suasana semakin panas.

Tindakan cepat Jokowi mengganti Luhut dengan Jendral tua yang sarat pengalaman dan luas jaringan koneksi

yakni Wiranto pada Oktober 2016 tak serta merta membuat adem suasana. Ledakan demo tetap terjadi.
.
.

Namun, melihat demo 4 November 2016 yang lebih terkenal sebagai istilah 411 adalah murni masalah Ahok tanpa mata tertuju pada dua simposium itu,

sama dengan makan duren tanpa hidung mencium aroma menyengat. Itu jelas mustahil.
.
.

Pun demo yang lebih massif, lebih besar dari sisi jumlah yang hadir yakni pada 2 Desember 2016 atau demo 212 di mana pada peristiwa itu Panglima TNI Gatot Nurmantyo secara benderang menunjukkan

pilihan posisinya. Ini pun tak mungkin terlepas dari jejak marah mereka karena simposium dibuat oleh Jokowi dan benderang mereka dalam tuntutan Jokowi mundur semakin tampak.
.
.

Marah mereka dengan simposium Aryaduta semakin tampak ketika TNI di bawah panglima Gatot kembali menggaungkan nonton bareng film G30S PKI pada tahun berikutnya. Ini tak terlepas dengan sakti Pancasila yang mereka anggap lebih heroik.

Padahal atas perintah Jenderal Yunus Yosfiah sebagai menteri penerangan, dan Juwono Sudarsono menteri pendidikan pada th '98 film tersebut tak lagi layak diputar baik di TVRI maupun TV swasta. Atas peristiwa itu, masuk akal kah bila panglima Gatot adalah anak ideologis Soeharto?

Yang jelas, sejak saat itu juga, sejak mereka merasakan sendiri efektifnya tekanan dari gerakan massa 411 dan 212 di mana isu agama sangat mampu membuat tekanan itu benar-benar tak dapat dilawan negara, mereka memaknainya sebagai bentuk perlawanan paling efektif.

Sejak saat itu, Presiden memang terkesan dan tampak tertatih ketika isu agama dipakai sebagai cara mereka melawan.

BADAI BERLALU MESKI MENINGGALKAN LUKA CUKUP DALAM.

"Koq hingga hari ini Presiden masih juga tampak tunduk pada tekanan?"

Hingga tahun 2021 ini, militan pasukan mereka dalam rupa ormas HTI dan FPI telah dibubarkan. Bersih-bersih KPK dengan TWK nya telah mendata 75 orang yang dianggap tak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup, dan sudah ditindak.

Bahwa hal tersebut tak serta merta membuat perlawanan terhadap Presiden berhenti, itu bukti kuat dan jauh akar Orde Baru telah merambah pada banyak institusi negara. Itu juga dapat dilihat pada bukti pilpres 2019

di mana pada Jokowi mereka tak memilih meski telah 5 tahun bekerja bersamanya.
.
.

Dan terakhir, cara mereka bereaksi pada simposium di Aryaduta, adalah bukti mereka tak lagi harus menyembunyikan identitas mereka sebagai anak ideologis Soeharto.

Bukankah karena terbukanya topeng itu, Presiden Jokowi menjadi tahu bagaimana harus bersikap? Paling tidak hal tersebut dapat kita buktikan pada diri Gatot bukan? Seperti mbah Amin, dia tak punya tempat bagi cita cita besarnya nanti.

Mereka tampak semakin lemah dan gundah.

Hingga akhir pemerintahan Jokowi di 2024 nanti, kekuatan mereka pasti akan semakin mengecil. Masih ada dan itu menjadi tugas penerusnya.

Itu lebih realistis bila melihat skala rusak 32 tahun plus 10 tahun pemerintahan sebelum Jokowi yang terkesan abai pada ormas-ormas anti Pancasila tersebut. Bahkan Megawati pernah menguslkan ditetapkannya 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila pada SBY namun hanya janji didapat

Bila cahaya sebagai harapan dapat membuat kita semakin optimis, dari Jogja sinar itu dimulai.

Dari sana meski kecil dan lirih, suara Indonesia Raya kita dengar. Dan banyak daerah kini mulai mengikutinya bukan?

Pancasila akan tetap akan menjadi dasar negara ini. Pancasila selamanya akan menjadi bagian dari hidup kita.

Pancasila adalah pemikiran yang berbasis kepada filsafat yang sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Pancasila juga diaplikasikan dengan prinsip aksiologi di mana dia bertumpu kepada akal.