Thread by @GUSDURians

Sedih setiap mendengar kabar seperti ini. Di negeri yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, untuk beristirahat terakhir kalinya pun dipersulit.

Sudah hampir 76 th kita merdeka. Namun keadilan dan kesetaraan masih terus menjadi catatan dari waktu ke waktu.

#IndonesiaRumahBersama

Kronologi. Pak Totok, jemaat Katolik ST Yosef Mojokerto wafat pada tgl 8 Juli 2021 di RS Gatoel Mojokerto. Ia ditolak untuk dimakamkan di pemahaman Sooko Indah karena disebut khusus muslim. Keluarga kemudian memakamkan di Blitar.

Mendengar kabar itu, Gusdurian Mojokerto membuat surat terbuka untuk Bupati dan wakilnya di media sosial Facebook. Aksi itu memantik perhatian media lokal dan nasional. Berita tentang hal itu pun muncul di banyak media.

Karena belum mendapat tanggapan, tanggal 23 Juli Gusdurian Mojokerto melayangkan surat tertulis kepada Bupati, DPRD, Camat Sooko, dan Kepala Desa Sooko. Teman2 ingin mengklarifikasi apakah makam itu memang hanya untuk muslim?

Jika iya, bagaimana dengan warga beragama lain? Padahal di sana kehidupan masyarakatnya sangat plural. Pemerintah harus memiliki solusi agar hak-hak semua warga negara bisa terpenuhi tanpa diskriminasi.

Surat itu kemudian diunggah kembali di Facebook pada tanggal 24 Juli yang juga mendapat atensi dari khalayak. Kami berharap agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi di mana pun. Karena kita adalah bangsa yang beragam.

Penolakan pemakaman non-muslim di Mojokerto pernah juga terjadi Agustus tahun 2020 lalu. Seorang warga bernama Bu Emy ditolak dimakamkan di pemakaman umum desanya dengan alasan: jenazah Covid-19; non-muslim.

Bu Emy berasal dari keluarga yang kurang mampu. Keluarganya sampai meminta bantuan kepada Pendeta Stave Gunawan. Pendeta sudah mencarikan alternatif di pemakaman Kristen dan Katolik. Namun masih ditolak dg alasan jenazah Covid-19.

Akhirnya pemerintah setempat mencarikan solusi dengan memakamkan di pemakaman Cina daerah Trowulan. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Update: pemerintah setempat menjelaskan bahwa saat ini pemakaman non-muslim sudah diurus. Tinggal menunggu persetujuan dari @kemendagri karena menggunakan tanah negara. Pemda menyebut tidak bisa berbuat banyak dengan alasan belum ada payung hukum yang disahkan.