Ini pernyataan yang sangat tepat dan luput dari perhatian publik.
Robohkan Oligarki bukan berarti menurunkan penguasa yang sedang berkuasa, kalau sekedar menurunkan yang sedang berkuasa untuk kemudian menggantinya dengan penguasa baru yang juga dikuasai oligarki, ya Percuma😭😭
Oligarki sudah menguasai semua sendi kehidupan, bukan hanya penguasa yang saat ini berkuasa, bisa jadi pihak oposisi yang mengkritik penguasa juga sangat mudah dikuasai oleh oligarki.
Roboh Oligarki, harus dilakukan disegala bidang, secara bersamaan.
Memang bukan pekerjaan mudah, tetapi Insya Allah dapat dilakukan.
Modal awalnya adalah kesadaran banyak pihak tentang buruknya kehadiran oligarki dalam kehidupan bangsa ini.
Semua pihak harus sadar dan jangan mau dikuasai oleh Oligarki, semua pihak harus bersedia berkorban.
Apa sih yang menyebabkan oligarki?
Gaya kepemimpinan yang sentralistik, dimana keputusan dak kekuasaan untuk mengambil kebijakan dapat dilakukan oleh hanya satu orang.
Sistem formatur tunggal dalan penyusunan kepengurusan parpol merupakan contoh kongkritnya.
Partai politik yang bersandarkan kepada ketokohan merupakan jalan mudah bagi oligarki untuk mencapai tujuannya.
Cukup hanya menguasai satu orang, satu partai politik dapat diarahkan sesuai keinginan.
Coba Tuips sebutkan partai yang identik dengan tokoh?
Ormas ada juga gak?
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Banyak anggota DPR atau DPRD serta partai politik yg menyiarkan informas tentang kegiatannya untuk bagi bagi sembako disaat pandemi, gak salah sih, bagus.
tapi lebih bagus lagi kalau anggota Dewan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan haknya, Interpelasi soal PCR yg mahal kek
bagi bagi sembakonya gak usah disiar siarkan, nanti bisa jatuhnya ke Riya. mending laksanakan tugas sebagai wakil rakyat, gunakan hak hak anggota dewan untuk memperjuangkan nasib rakyat. masa sih interpelasi untuk Formula E bisa, tapi Interpelasi untuk masalah Covid gak bisa.🤣🤣
makanya aku apresiasi langkah pengajuan interpelasi yang dilakukan oleh @fpdip_jakarta dan @PSI_Jakarta agar menjadi contoh bagi anggota DPR dan DPRD daerah lainnya untuk mengambil tindakan yang sama untuk hal hal yang lebih bertujuan untuk kepentingan masyakarat.🙏
Kalau pakai asumsi Abel Kate ada 3 pasang Capres dan Cawapres dalam All Jokowi Final pada Pilpres 2024, petanya dapat digambarkan sebagai berikut :
@DPP_PPP sebagai anggota Koalisi yang lebih awal bergabung dibandingkan @Official_PAN gak dapat kursi di Pilpres.
tentu bisa saja diterima oleh PPP, dengan kompensasi kursi Menteri Koordinasi untuk Kader PPP. tapi yang harus diingat adalah Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak, ada coattail effect, partai yang tak punya kader sebagai kandidat pilpres akan semakin kecil perolehan Pilegnya.
mari kita kupas tentang Interpelasi yang diusulkan oleh Fraksi PDIP dan didukung oleh Fraksi PSI ini.
pertama pertanyakan dulu, mengapa tak seluruh anggota DPRD dari @fpdip_jakarta mendukung interpelasi yang diusulkan oleh fraksinya sendiri.
hal ini membuat publik bertanya
walau anggota DPR dan DPRD itu adalah wakil rakyat, sudah tak bisa dibantah lagi bahwa yang dirasakan masyarakat bahwa mereka lebih mendahulukan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat.
namanya juga politisi, setiap manuver yang dilakukan untuk keuntungan Partai.
1. Di Dunia Islam, ada sambutan besar atas kemenangan Taliban dan penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Dulu Mujahidin mengalahkan Uni Soviet. Sekarang Taliban mengusir AS seperti dulu bangsa Vietnam mengusir mereka. #AnisMatta
2. Tapi cerita keseluruhannya tidak akan sama dengan apa yang tampak di depan mata. Uni Soviet runtuh setelah kekalahan di Afghanistan. Invasi itu memang kesalahan staregis yang sangat fatal karena menyedot sumber daya dan mendemoralisasi spirit militer dan rakyat. #AnisMatta
Secara normatif alasan yang dijadikan dasar untuk penambahan masa pemerintahan saat ini bisa jadi soal Covid 19 yang belum selesai, tapi publik paham kok bukan itu alasan utamanya.
Lo kok tau ?
Ya iyalah, Krn kebijakannya gak konsisten, Pilkada boleh kok pilpres dan pileg gak.
Lantas apa sih alasan yang sebenarnya?
Publik akan punya dugaan masing masing, ada yang bilang belum kenyang dan balik modal, mungkin juga ada agenda lain.
Agenda apa ya ?
Agenda yang masih belum selesai, pindah Ibu Kota, Proyek kereta cepat, jual Jalan Tol, atau bisa jadi mempersiapkan agar Pak Joko bisa meninggalkan legacy yg lumayan bernilai untuk dijual sebagai pencitraan.
Atau mungkin juga menambah waktu untuk merubah ubah batasan 2 periiode