Thread by @MkomEliya

Secara normatif alasan yang dijadikan dasar untuk penambahan masa pemerintahan saat ini bisa jadi soal Covid 19 yang belum selesai, tapi publik paham kok bukan itu alasan utamanya.

Lo kok tau ?
Ya iyalah, Krn kebijakannya gak konsisten, Pilkada boleh kok pilpres dan pileg gak.

Lantas apa sih alasan yang sebenarnya?

Publik akan punya dugaan masing masing, ada yang bilang belum kenyang dan balik modal, mungkin juga ada agenda lain.

Agenda apa ya ?

Agenda yang masih belum selesai, pindah Ibu Kota, Proyek kereta cepat, jual Jalan Tol, atau bisa jadi mempersiapkan agar Pak Joko bisa meninggalkan legacy yg lumayan bernilai untuk dijual sebagai pencitraan.

Atau mungkin juga menambah waktu untuk merubah ubah batasan 2 periiode

mungkin Pak @Jokowi bisa berpikir out off the box dalam menghadapi masalah yang ada saat ini.

kalau memang tak mau mundur seperti Perdana Menteri Malaysia, mungkin bisa meninggalkan legacy yang baik bagi bangsa dan negara, khususnya dalam Politik.

https://twitter.com/MkomEliya/status/1427219586890440715?s=20

saat Pak Harto Mundur, dan Pak Habibi jadi presiden, beliau meninggalkan legacy yang baik dalam politik. yaitu dibukanya kesempatan bagi partai partai baru untuk berperan serta dalam politik Indonesia.

hapus parliementary threshold, hapus presidential threshold.

permudah partai partai baru masuk menjadi peserta pemilu. agar perpolitikkan Indonesia bisa membangun demokrasi yang lebih baik, DPR yang benar benar wakil rakyat, bukan wakil partai, partai yang benar benar menjadi penyalur aspirasi rakyat, bukan kepentingan oligarki.

kalau memang DPR tak mampu menyerap aspirasi rakyat, karena suara didominasi koalisi penguasa, parpol harus mengevaluasi diri juga, wakil partai di parlemen gak berfungsi maksimal. rubah komposisi MPR, tambah jumlah DPD sehingga lebih banyak dari anggota DPR.

masih ada harapan sih sebenarnya, agar partai partai bisa tetap menjadi sarana penyampai aspirasi masyarakat.

kalau lihat komposisi partai partai di parlemen saat ini memang sangat menyedihkan bagi rakyat.

ada UU yang tak berpihak pada rakyat, tetap gol dirapat paripurna.

jangan senang dengan kondisi seperti ini, pemilu bisa dimenangkan, masyakarat yang kecewa akan semakin bertambah banyak, walaupun sudah memilih di pemilu, karena anggota DPR yang dipilihnya tak mampu memperjuangkan aspirasinya.

partai yang diparlemen mau gak? ya gak maulah!

jadi kesimpulannya, masyarakat harus lebih sadar, bahwa soal soal politik ini bukan saja ranahnya Pak @jokowi

ada partai partai yang memiliki wakil di DPR yang harus di dorong untuk mengevaluasi diri, agar mampu menjadi wakil rakyat yang sebenarnya.

Salam, magrib euy.

lanjut ya,
sekuat apapun dengan metode apapun aspirasi rakyat yang disumbat ini akan meledak suatu waktu. Bangsa ini sudah belajar dari yang terjadi tahun 1965 dan 1998, rasanya gak perlu lagi deh terjadinya pertumpahan darah.

udah dewasa, 76 tahun walaupun masih belia😀

yang dibutuhkan hanyalah kesadaran semua pihak, bahwa sudah gak jaman lagi aspirasi rakyat dinisbikan. panggung sandiwara ini harus segera dihentikan.

banyak yg kecewa, banyak yang tertindas,
jangan menutup mata dan pura pura tak melihat, menutup telinga pura pura tak mendengar

sadarlah wahai para pemimpin, yang di eksekutif dan di legislatif.

sudahkah aspirasi rakyat tersalurkan? ataukah hanya pura pura didengar, pura pura dilihat.

kalau sudah tak sanggup menjadi penyalur aspirasi rakyat, teriak yang keras. biar dylan yang gantikan😀

kalau memang akan ada amandemen, yang diubah itu bukan periode presiden, apalagi perpanjangan waktu berkuasa.

hapus parliementary threshold, hapus presidential threshold, permudah partai partai baru masuk ke gelanggang,

pemilu Jujur adil itu harus benar benar dilaksanakan

kalau memang menyerahkan KPU kepada Komisioner yang konon katanya tak berpihak dan memihak, padahal secara pribadi ybs punya hak pilih, yg artinya besar kemungkinan adanya keberpihakan. eh benar gak?

gimana kalau seluruh parpol punya perwakilan yg jadi anggota KPU, seperti 1999

siapa bilang partai yang ada diparlemen saat ini bisa mengakomodasi dan mewakili aspirasi rakyat? buktinya masih ada partai yang tak punya wakil di DPR, ada partai partai baru bermunculan.

kalau sudah tersalurkan, mengapa harus muncul partai baru?

ayo siapa yang berani bilang?

@threadreaderapp unroll