Thread by @MkomEliya

Banyak anggota DPR atau DPRD serta partai politik yg menyiarkan informas tentang kegiatannya untuk bagi bagi sembako disaat pandemi, gak salah sih, bagus.

tapi lebih bagus lagi kalau anggota Dewan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan haknya, Interpelasi soal PCR yg mahal kek

bagi bagi sembakonya gak usah disiar siarkan, nanti bisa jatuhnya ke Riya. mending laksanakan tugas sebagai wakil rakyat, gunakan hak hak anggota dewan untuk memperjuangkan nasib rakyat. masa sih interpelasi untuk Formula E bisa, tapi Interpelasi untuk masalah Covid gak bisa.🤣🤣

makanya aku apresiasi langkah pengajuan interpelasi yang dilakukan oleh @fpdip_jakarta dan @PSI_Jakarta agar menjadi contoh bagi anggota DPR dan DPRD daerah lainnya untuk mengambil tindakan yang sama untuk hal hal yang lebih bertujuan untuk kepentingan masyakarat.🙏

katanya dukung kebijakan Pak @aniesbaswedan seperti meresmikan Masjid At-Tabayyun Kompleks Perumahan Taman Villa Meruya, kok dukung interpelasi ?

ya iyalah, yang baik didukunglah, gak usah takut dengan interpelasi, karena memang gak salah juga.
cnnindonesia.com/nasional/20210….

aku setuju sih dengan pernyataan bahwa demokrasi kita dalam kondisi kurang sehat. wakil rakyat yang dipilih lebih terasa menjadi wakil partai dibandingkan wakil rakyat. politik kompromistis diamtara partai mengenyampingkan kepentingan rakyat, sangat jelas tidak pada tempatnya.

kalau ada pembelaan dari anggota DPR bahwa mereka sudah memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi kalah dengan suara terbanyak di DPR dan DPRD, pertanyaannya apakah mereka sudah berjuang maksimal, apakah sudah menggunakan hak hak yang mereka miliki, Hak Interpelasi misalnya.

kalau dijawab lagi, percuma Interpelasi, nanti juga kandas di Paripurna karena kalah voting. ku kasih tau ya. walaupun Interpelasi yang diajukan tidak lolos di paripurna, tidak apa apa, setidaknya sudah berjuang secara maksimal. cari cara lain lagi.

gak ada salahnya mencoba.

kenapa sih harus takut dengan Interpelasi. itu memang hak Anggota Dewan, untuk kepentingan masyarakat luas, kalau memang kebijakannya berpihak kepada rakyat, Insya Allah tidak ada masalah. kalau ada kekurangan atau khilaf, bisa diperbaiki dengan adanya Interpelasi tersebut.

misalnya nih contoh, DPR bisa melakukan Interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah soal covid19. bisa diajukan oleh @PDemokrat dan @PKSejahtera , suaranya yg hanya 18% , 104 kursi cukup untuk mengusulkan.

jangan takut kalah, memperjuangkan rakyat itu gak ada kalahnya

kalau nanti kalah dalam voting di Paripurna, setidaknya ada kemungkinan yang mendukung dari 104 kedua fraksi yang mendukung itu, ternyata ada 105 yang mendukung. artinya ada 1 orang anggota Dewan yang berbeda dengan pandangan fraksinya, misalnya anggota itu bang @fadlizon 🤣

selain dapat dimaknai bahwa pandangan anggota dewan tak harus sejalan dengan pandangan fraksinya, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, kalau hal ini terjadi, jadi konfirmasi bahwa sikap kritis Bang @fadlizon selama ini, merupakan sikap yang konsisten. bukan sandiwara🤣🤣

bayangkan kalau ternyata yang mendukung Interpelasi DPR itu lebih dari 105 itu. misalnya yang mendukung jadi 287 anggota dewan dari berbagai fraksi, memang tetap kalah 1 suara, tapi itu jadi bukti bagi rakyat bahwa banyak anggota dewan benar benar wakil rakyat, bukan wakil partai

makanya aku sangat mengapresiasi Interpelasi Formula E yang diusulkan @PDI_Perjuangan dan @PSI_Jakarta karena aku yakin Pak @aniesbaswedan sudah mempertimbangkan sebaik baiknya soal formula E, kalau nanti ada yang salah, ya diperbaiki saja. gak usah takut Pak @ArizaPatria

Dan tentunya aku berharap dan berdoa, Interpelasi yang dilakukan oleh @PDI_perjuangan dan @PSI_Jakarta menjadi riak riak kecil yang akan menjadi Tsunami Interpelasi di DPR dan di DPRD di seluruh Indonesia. jika ini terjadi dapat menjadi obat bagi Demokrasi yang kurang sehat ini.

gak ada yang harus ditakutkan dengan Interpelasi, itu memang hak anggota DPR dan DPRD, gunakanlah semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

gak ada kalah menang dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Anggota Dewan wajib menggunakan Hak Haknya.

namanya manusia, bisa saja pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah melakukan kelalaian dalam mengambil kebijakan,
apakah bisa dijatuhkan, gak jugalah, kalau gak ada salah yang berdampak besar, ndak ada masalah.

kalau Salah Besar, ya bisa aja🤣

makanya aku mengajak anggota DPR dan DPRD, Pandemi Covid19 ini adalah momentum yang sangat tepat untuk membuktikan bahwa kalian itu benar benar wakil rakyat, bukan wakil partai.

ayolah gunakan Hak hak sebagai anggota DPR dan DPRD, Bapak dan Ibu Dewan Insya ALLAH bisa kok🙏

sekali lagi kuulang ya, Menggunakan hak hak Anggota DPR dan DPRD itu bukan soal menang kalah, yang penting sudah berjuang maksimal.

Buktikan bahwa anggota DPR/DPRD itu wakil rakyat, bukan wakil partai.

semangat ya Ibu dan Bapak Dewan.

cc @PDemokrat @PKSejahtera

kepada masyakat yang menjadi pendukung pemerintah atau yang kontra pemerintah, serta Simpatisan partai partai, sebaiknya kita sama sama mendukung Anggota DPR/DPRD untuk menggunakan Hak Haknya sebagai Anggota Dewan. gak usah ditolak tolak, itu memang Hak Anggota dewan.

mari lebih rasional sebagai pendukung/simpatisan partai ataupun tokoh yang menjadi kepala pemerintahan, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. menjadi simpatisan bukan berarti mendukung kebijakan pemerintah yg salah.

pemimpin itu juga manusia, tempatnya khilaf dan lupa

Justru untuk mengkoreksi kesalahan/kelalaian yang dilakukan saat mengambil keputusan, diperlukan masukan/saran, dan kritisi dari semua pihak.

rakyat boleh kok minta wakilnya untuk menggunakan haknya, rakyat juga boleh mengkritisi pemimpinnya kok,

mari sehatkan Demokrasi kita.

sekian, selamat pagi. semoga coretan singkat ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, khususnya untuk diriku sendiri.

mari lebih rasional dalam memberi dukungan, dukung kebijakan yang benar, kritisi kebijakan yang salah, walaupun pemimpin itu keluarga kita sendiri🙏

@threadreaderapp unroll