Kekerasaan terhadap perempuan tidak hanya dapat berasal dari keluarga terdekat, lingkungan sekolah atau pekerjaan namun juga dapat berasal dari kebijakan negara. 
Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada 2020 mencapai 299.911. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja, Oktober 2020 lalu.
Buruh perempuan semakin mengalami kondisi yang pelik. Mereka terpaksa juga harus menghadapi situasi kerja yang semakin buruk.
Dalam kaitan dengan ancaman krisis iklim pun, perempuan lah yang akan menjadi korban lebih banyak.
Omnibus Law semakin memperburuk konflik lahan, kriminalisasi masyarakat adat, dan merugikan masyarakat terdampak dari aktivitas pertambangan dan pelemahan pemberantasan korupsi.
Omnibus Law semakin memperburuk konflik lahan, kriminalisasi masyarakat adat, dan merugikan masyarakat terdampak dari aktivitas pertambangan dan pelemahan pemberantasan korupsi.
Lantas bagaimana kaitan Omnibus Law dengan Perempuan dan bagaimana perempuan dapat terlepas dari cengkeraman oligarki?
Yuk tonton diskusi “Perempuan dalam Cengkeraman Oligarki” dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Live di Instagram @GreenpeaceID, malam ini pukul 19:00 - 20:00 WIB.
#KalahkanMonsterOligarki
#16hariantikekerasanterhadapperempuan
#KalahkanMonsterOligarki
#16hariantikekerasanterhadapperempuan
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
