Thread by @RidhaIntifadha

Di linimasa, setiap ada kasus kejahatan yang baru diungkap ke publik, selalu muncul tanya: kok baru skrng? Kenapa nggak dilaporkan ke pihak berwajib dulu?

Nah. Di kriminologi, kami mengenal istilah viktimisasi sekunder atau viktimisasi lanjutan/berulang.

Apa sih itu?

UTAS

Secara sederhana, istilah ini merujuk pada penderitaan dan/atau kerugian yang dialami oleh korban setelah menjadi korban dari kejahatan primer.

Kejahatan primer maksudnya kejadian kejahatan yang sebenarnya terjadi.

Nah penderitaan tsb dapat berupa victim blaming yg dapat berdampak pd psikologis dan memicu trauma semakin dalam bagi korban.

Mereka yg dapat melakukan viktimisasi sekunder biasanya merupakan anggota keluarga sendiri, masy sekitar, penyedia layanan sosial, hingga penegak hukum.

Istilah ini juga kerap secara khusus ditujukan pada perlakuan dan penanganan terhadap korban yg tdk sesuai oleh aparat hukum, spt polisi, pelayanan utk pendamping hukum, dan persidangan (Wolhuter et al, 2009: 33).

Sumber: lib.ui.ac.id/file?file=digi…

Artinya viktimisasi sekunder bisa terjadi saat kenyamanan dan keamanan yg seharusnya diperoleh dari proses hukum itu justru dirasa tidak ada.

Pertanyaan semisal: kok bisa sih, knp tidak melawan, knp diam, kenapa tdk teriak/minta pertolongan mjd ciri dari viktimisasi sekunder

Sebelum mengalami viktimisasi sekunder, korban sudah mengalami rasa bersalah, rasa malu, tidak berharga, dan perasaan negatif lainnya.

Dengan adanya stigma dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap korban, hanya akan menambah penderitaan psikis hingga ia merasa kewalahan.

Saya sendiri memandang istilah ini juga sangat erat kaitannya dg kejahatan yg berfokus pada korban spt kekerasan seksual, penipuan, bullying, hazing, dsb.

Beda dg kejahatan yg berfokus pada pelaku spt korupsi misalnya.

Dan… begitulah, saya berharap melalui utas ini, kita mjd lebih peka dan sensitif thd keadaan korban, lbh mengerti posisi korban, dan bisa lbh berpihak pada korban.

Jangan sampai korban sudah terjatuh, tertimpa tangga apalagi di zaman sosial media.

Akhirul Kalam
Wallahu A’lam

Izin menjawab. Ini pendapat pribadi.

Bagi pihak yg pertama kali mendapatkan cerita langsung dr korban, “kewajiban”-nya mendengarkan dan menghindari judging apalagi blaming.

“Sunnah”-nya adalah menawarkan bantuan (psikolog, aparat, dsb). Keputusan atas itu tetap ada di korban.

https://twitter.com/dedeawe/status/1489357434695352324

Bagi saya, alasan yg dapat memperkuat posisi korban adalah sistem hukum yg memihak padanya. Korban sejatinya tdk butuh dipublikasikan. Ia butuh keadilan.

Tantangannya adalah ketika pelaku punya kuasa, hukum jd tumpul dan ketika ada perhatian publik utk mengawal, hukum jadi kuat.

https://twitter.com/studiklub/status/1489326729793454082

Sebenarnya ini bisa jadi menimpa siapa saja atas kejahatan khususnya yg berfokus pada korban. Contoh lainnya: pelecehan seksual di KPI maupun pemaksaan aborsi oleh Bripda Randy Bagus.

Berapa lama korban siap utk memproses keadilan? Entahlah. Setiap kasus itu unik. 😅

https://twitter.com/jonijuliar/status/1489446203624652801

Di kriminologi, kami membaca pola dan salah satunya viktimisasi sekunder ini. Bukan berusaha melakukan pembenaran atas viktimisasi atau penundaan hukuman.

Lalu solusinya apa? Salah satunya: membangun sistem hukum yg aman dan nyaman bagi korban utk memperoleh keadilan

https://twitter.com/mkusumawijaya/status/1489232913782624263

Sebenarnya untuk kasus kehilangan barang, kita tetap harus mengurus surat kehilangan—meskipun memang seringnya harus diikhlasin aja. Haha.

Kenapa butuh surat kehilangan? Agar mengurangi potensi kita tertuduh sbg pelaku saat barang yg hilang itu dipakai utk kejahatan.

https://twitter.com/fadbeck/status/1489462838888337408