Koran Tempo Profile picture
Mar 17 10 tweets 6 min read
Pelabuhan bongkar-muat batu bara di Marunda, Jakarta Utara, jadi satu contoh lagi dampak lingkungan kegiatan bisnis yang tidak diatur secara ketat. #Editorial #KoranTempo
Penduduk di sekitar Marunda harus bertahan selama bertahun-tahun menghirup debu batu bara yang mengotori udara permukiman mereka. #Editorial #KoranTempo
Beroperasi sejak 2018, kegiatan bongkar-muat batu bara di Pelabuhan Marunda tidak memakai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). #Editorial #KoranTempo
Dinas Lingkungan Hidup Jakarta bahkan menemukan 32 pelanggaran atas operasi PT Karya Cipta Nusantara (KCN) dalam mengangkut dan menimbun batu bara di sana. #Editorial #KoranTempo
Butuh dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti protes masyarakat menuntut hak mendapatkan udara bersih itu. Pada akhir 2021, Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan hasil investigasi dan temuan mereka. #Editorial #KoranTempo
Dengan pelanggaran yang begitu jelas, Dinas Lingkungan baru memberikan sanksi administratif. Seharusnya pemerintah segera memerintahkan perusahaan memitigasi abu batu bara yang membahayakan penduduk. #Editorial #KoranTempo
Batu bara akan terus merusak lingkungan jika telah dibakar di pembangkit listrik. Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi menggolongkan abu bawag dan abu terbang (FABA) batu bara sebagai limbah beracun. #Editorial #KoranTempo
Sebelum batu bara kian merusak, pemerintah Jakarta mesti tegas memberikan sanksi kepada PT KCN dalam mengelola penampungan batu bara mereka. #Editorial #KoranTempo
Di era krisis iklim sekarang, pengawasan pemerintah atas operasi bisnis yang merusak lingkungan dan membahayakan manusia seharusnya makin ketat. #Editorial #KoranTempo
Tak ada harga pertumbuhan ekonomi seharga nyawa manusia. Tak ada keuntungan investasi yang sebanding dengan kerusakan lingkungan jangka panjang. Bagaimana pemerintah seharusnya bersikap? Selengkapnya, simak #Editorial #KoranTempo. bit.ly/3CMQRmw

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Koran Tempo

Koran Tempo Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @korantempo

Mar 18
Pemerintah tak semestinya memaksakan pembelajaran secara tatap muka 100 persen. Terlepas dari pentingnya metode seperti ini, pembelajaran jarak jauh (online) yang sudah menjadi budaya di masyarakat selayaknya tetap menjadi pilihan. #Editorial #KoranTempo Image
Belajar dari pengalaman sebelumnya, pembelajaran tatap muka 100 persen tak cukup sekadar memenuhi kriteria yang tertuang dalam keputusan bersama empat menteri. #Editorial #KoranTempo
Sepanjang penularan Covid-19 masih terjadi dan potensi munculnya varian berbahaya masih ada, pembelajaran tatap muka penuh masih berisiko. #Editorial #KoranTempo
Read 9 tweets
Mar 17
Pemerintah akhirnya melepas harga minyak goreng kemasan mengikuti mekanisme pasar. Ketentuan ini diikuti penerapan HET baru untuk minyak goreng curah. Meski harga minyak goreng kemasan melambung kurang dari 24 jam setelahnya. bit.ly/34RkUgk #KoranTempo Pemerintah akhirnya melepas harga minyak goreng kemasan meng
Pemerintah kembali mengumumkan kebijakan baru untuk mengatur harga minyak goreng. Mematok HET minyak goreng curah sebesar Rp 14 ribu per liter. Pedagang dan konsumen meminta jaminan ketersediaan pasokan. #KoranTempo bit.ly/3tjXmKc
Kurang dari 24 jam sejak aturan baru diumumkan, sejumlah toko mulai menjual harga minyak goreng kemasan dengan harga baru. Di toko dan pasar swalayan rata-rata naik Rp 10 ribu. Apakah ketersediaan stok masih terbatas? #KoranTempo bit.ly/3tiapvL
Read 4 tweets
Mar 16
Masyarakat harus mewaspadai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. #Editorial #KoranTempo
Tak ada yang menjamin bahwa perubahan konstitusi hanya menambah kewenangan MPR menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). #Editorial #KoranTempo
Agenda tersebut riskan ditunggangi pihak yang ingin melonggarkan pembatasan masa jabatan presiden. Mereka yang mengusulkan amendemen konstitusi tapi mengabaikan prinsip pembatasan kekuasaan seharusnya malu mengaku sebagai negarawan. #Editorial #KoranTempo
Read 7 tweets
Mar 16
Batalnya SoftBank mendanai pembangunan ibu kota negara (IKN) menyingkap tabir baru. Sejak awal, pemodal asal Jepang itu menyodorkan syarat yang tak masuk akal. Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tawaran investasi kini datang dari Arab Saudi. bit.ly/3MRhMCj #KoranTempo Batalnya SoftBank mendanai pembangunan ibu kota negara (IKN)
Pembangunan IKN terus melaju di tengah kritik soal kebutuhan dana investasi yang mencapai Rp 466 triliun. Sumber Tempo di pemerintahan menyebutkan Softbank mengajukan sejumlah syarat yang tidak masuk akal. #KoranTempo bit.ly/36ikjEK
Sejak awal Maret lalu, rombongan pengusaha dari Kadin Indonesia dan REI berkeliling Eropa hingga Timur Tengah untuk mencari calon investor proyek pembangunan IKN. #KoranTempo bit.ly/3tYrXfz
Read 4 tweets
Mar 15
Terorisme membuat masyarakat takut dan merasa tidak aman. Aksi teroris juga telah merenggut banyak korban tak berdosa. Publik membenci terorisme yang menghalalkan segala cara dan menerabas hukum demi mencapai tujuan. #Editorial #KoranTempo
Itu sebabnya terorisme tak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun. Polisi mesti memberantasnya. Hanya, polisi tidak boleh menggunakan cara-cara yang sama dengan pelaku teror. #Editorial #KoranTempo
Polisi tetap harus melakukannya sesuai dengan prosedur yang benar, menjunjung tinggi hukum dan HAM. #Editorial #KoranTempo
Read 8 tweets
Mar 15
Proses pembahasan amendemen UUD 1945 bakal menjadi bola liar bila publik tak ikut mengawasi. Belajar dari manuver partai yang mendukung penundaan Pemilu 2024, pakar hukum khawatir elite politik memboncengi amendemen konstitusi. bit.ly/35QCrpy #KoranTempo Proses pembahasan amendemen UUD 1945 bakal menjadi bola liar
Sejumlah pakar hukum memperingatkan amendemen UUD 1945 yang bisa melebar ke banyak hal. Dari awalnya hanya masalah kewenangan DPD, menjadi penambahan masa jabatan presiden. #KoranTempo bit.ly/3w8csVg
MPR terus menggulirkan wacana amendemen konstitusi untuk PPHN. Wacana ini dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Di amendemen kedua, masa jabatan presiden dibatasi dua periode. #KoranTempo bit.ly/3KLDwh6
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(