OPOSISI HARAP WASPADAI JEBAKAN PENCAPRESAN/PENCAWAPRESAN ANIES BASWEDAN 
Menjelang masa pendaftaran pilpres 2019 wacana pencapresan atau pencawapresan Anies Baswedan kembali diangkat ke permukaan. Pada dasarnya ada dua skenarionya, yaitu duet Prabowo-Anies dan duet Anies-AHY
Mereka yg mengangkat wacana tersebut punya masing2 kepentingannya. Kepentingan satu pihak saling berkaitan dgn kepentingan pihak lain, seperti benang kusut.
Namun pada dasarnya masing2 skenario mensyaratkan mengorbankan pihak lain. Duet Prabowo-Anies jelas mengorbankan peluang AHY maju, sementara duet Anies-AHY pastinya mensyaratkan gagalnya Prabowo nyapres
Tapi ada satu perkembangan di detik2 terakhur yg berpotensi membuat posisi pihak oposisi dalam bahaya jika meneruskan niatan mencalonkan Anies Baswedan baik sebagai capres maupun cawapres
Perkembangan tersebut adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri sebagai penyelenggara negara.
Yg mana salah satunya mengatur tentang kepala daerah yang dijadikan calon presiden dan wakil presiden
Yg mana salah satunya mengatur tentang kepala daerah yang dijadikan calon presiden dan wakil presiden
Berikut adalah bunyi pasal 29 ayat 2 PP 32 tahun 2018 itu.
Dalam pasal 29 PP tersebut jelas diatur bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil walikota harus meminta izin pada presiden jika dicalonkan sebagai capres atau cawapres
Selanjutnya dalam ayat 2 disampaikan bahwa jika dalam 15 hari sejak pengajuan izin tersebut presiden tidak kunjung mengeluarkan izin maka secara otomatis dianggap sudah diizinkan
Apa konsekwensi dari PP no 32 tahun 2018 terhadap wacana pencalonan Anies Baswedan sebagai capres atau cawapres dan hubungannya dengan parpol2 pengusungnya?
Kita tahu jadwal pendaftaran capres dan cawapres adalah tanggal 4 - 10 Agustus 2018 ini. Artinya batas akhir pendaftaran (10 Agustus) kurang dari 15 hari. Sebab hingga detik ini belum ada gejala2 pendaftaran capres-cawapres dari kubu oposisi
Anggap saja Anies benar2 dicalonkan lalu mengajukan izin kepada Presiden hari Senin besok. Maka hingga akhir masa pendaftaran (10 Agustus) waktunya kurang dari 15 hari.
Dan karena aturannya jika dalam 15 hari presiden tak mengeluarkan izin maka otomatis izin keluar, maka izin keluar secara otomatis tersebut terjadi setelah lewat masa pendaftaran. Gosong.
Apa konsekwensi dari kondisi tersebut? Pencalonan Anies Baswedan berpotensi membahayakan bahkan menggagalkan pasangan capres-cawapres yg diusung pihak opisisi
Atau setidaknya jika opisisi tetap nekad memutuskan mencalonkan Anies Baswedan maka nasib mereka sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati Jokowi. Ini tentu pilihan yg penuh resiko.
Bagi Jokowi sendiri setelah mengenal kinerja Anies Baswedan baik sebagai menterinya maupun sebagai Gubernur DKI, maka pilihannya adalah menjaga sikap elegan atau menyelamatkan negara. Bukan pilihan yg sulit.
Kiranya parpol2 seperti Gerindra, PD, apalagi PKS menyadari betul situasi ini.
Pencalonan Anies akan lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Sebab selain harus mengorban salah satu antara Prabowo atau AHY. Juga beresiko membuat mereka gagal ikut pilpres 2019.
Pencalonan Anies akan lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Sebab selain harus mengorban salah satu antara Prabowo atau AHY. Juga beresiko membuat mereka gagal ikut pilpres 2019.
Meski Anies Baswedan sendiri sangat berambisi dicalonkan jadi capres atau cawapres namun parpol2 tentu akan berpikir jernih dan tidak akan ambil resiko sebesar itu hanya demi seorang Anies.
Sekian kultwit kami. Semoga mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Terimakasih.
