Thread by @saididu

1. #kebijakanpublik. Sehubungan dengan banyaknya kebijakan pemerintah akhir-akhir ini yg terkesan coba-coba atau grasa-grusu, sambil menikmati perjalanan kereta dari Cirebon ke Jakarta, saya buat kultwit singkat ttg proses pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah.

2. #kebijakanpublik. Pemerintah adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola pemerintahan. Instrumen yang digunakan oleh pemerintah mengelola negara adalah kebijakan yg diwujudkan dalam berbagai bentuk aturan yang tertulis agar bisa menjadi pegangan hukum

3. #kebijakanpublik. Bentuk tertulis kebijakan : 1) Undang-Undang (dibuat bersama DPR), 2) Perpu, 3) Peraturan Pemerintah, 4) Peraturan Presiden, 5) Keputusan Presiden, 6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, 7) Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga, 8) Keputusan/Peraturan Lainnya

4. #kebijakanpublik. Khusus Keputusan atau Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau aturan di bawahnya dibatasi hanya berupa keputusan terhadap hal2 yang sudah diatur dan diamanatkan oleh aturan yang lebih tinggi - hanya sebagai rincian pelaksanaan yg telah "dilimpahkan"

5. #kebijakanpublik. Hal yang sangat prinsip dari kebijakan publik yg akan diambil oleh pemerintah adalah bahwa pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan apapun yg bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada karena pada dasarnya pemerintah adalah pelaksana UU

6. #kebijakanpublik. Kebijakan yang diambil atau dipilih pemerintah pada dasarnya adalah pilihan alternatif cara atau mekanisme untuk melaksanakan Undang-Undang dalam rangka mencapai Visi/Misi serta target yang ingin dicapai oleh pemerintah.

7. #kebijakanpublik. Jika ada hal yang ingin dicapai atau dikerjakan atau diatur oleh pemerintah sementara belum tersedia Undang-Undang yg bisa dijadikan landasan hukum atau Undang-Undang yg ada sdh tidak cocok maka pemerintah bisa mengajukan pembuatan UU atau revisi UU.

8. #kebijakanpublik. Undang-Undang yg banyak mengatur kebijakan publik adalah UU APBN yang ditetapkan tiap tahun. Pembuatan dan pelaksanaan APBN tersebut juga terikat oleh UU lain sehingga program yang dimasukkab dalam APBN juga adalah pelaksanaan UU lain

9. #kebijakanpublik. Kebijakan publik hanya akan bisa berjalan efektif jika :
1) secara hukum memiliki legalitas
2) secara birokrasi dpt dikerjakan
3) secara ekonomi dan/atau finansial memberikan manfaat/menguntungkan
4) secara politik dapat diterima
5) secara sosial rasional

10. #kebijakanpublik. Banyaknya kebijakan yg terkesan grasa-grusu akhir-akhir ini spt : 1) kenaikan harga BBM, 2) pembebasan investasi asing, 3) pembebasan abu bakar basyir, 4) pengangkatan bbrp pejabat, dll yg sdh diumumkan dan dibatalkan berarti kajiannya kurang komprehensif

11. #kebijakanpublik. Kedudukan Menteri adalah sebagai pembantu Presiden sesuai sektor masing-masing dan memiliki kewenangan membuat kebijakan yg sudah ada aturannya atau membuat aturan mekanisme pelaksanaan atau membuat keputusan yg sudah diamanatkab peraturan yg lbh tinggi

12. #kebijakanpublik. Menteri Koordinator adalah pembantu Presiden yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral sebelum disampaikan pada rapat Kabinet atau Rapat Kabinet Terbatas.
Menko tidak memiliki kewenangan eksekusi secara sektoral dan berlaku eksternal

13. #kebijakanpublik. Proses pengambilan keputusan kebijakan publik : 1) kebijakan sektoral, dilakukan koordinasi teknis dg kementerian atau lembaga yg terkait
2) kebijakan lintas sektoral, koordinasi oleh Menko dilanjutkan dg Rapat Kabinet atau Rapat Kabinet Terbatas

14. #kebijakanpublik. Kebijakan yang diambil lewat sidang Kabinet dan sidang Kabinet terbatas umumnya adalah kebijakan yg berada dalam wilayah abu-abu penafsiran aturan yg ada atau menyangkut kepentingan luas atau strategis atau terkait dengan masalah yg bobot politiknya tinggi

15. #kebijakanpublik. Kebijakan yang diambil lewat Rapat Kabinet atau Rapat Kabinet Terbatas umumnya tdk menjadi obyek pemeriksaan hukum krn pertanggungjawabannya lbh bersifat politik - kecuali jika terbukti ada pelanggaran pidana dalam pelaksaannya.

16. #kebijakanpublik. Karena pada dasarnya Menteri adalah pembantu presiden maka tanggung jawab publik dan politik terhadap semua keputusan Menteri adalah tanggung jawab Presiden - demikian juga jika berhasil maka hasilnya adalah untuk yg mengangkat, yaitu Presiden

17. #kebijakanpublik. Tanggung jawab pidana jika terjadi pelanggaran Undang-Undang terhadap pelaksanaan kebijakan publik berlaku secara berjenjang sampai ke tibgkat Menteri - kecuali jelas2 bahwa kebijakan tersebut diperintah oleh Presiden maka mekanismenya lewat impeachment

18. #kebijakanpublik. Kita harus membedakan antara sikap politik dengan kebijakan publik. Sikap politik adalah strategi yg ingin dijadikan landasan untuk membuat kebijakan publik, sementara kebijakan publik adalah landasan cara dan mekanisme utk melaksanakan program

19. #kebijakanpublik. Sbg contoh, tdk akan menambah utang, tdk akan membagi-bagi jabatan, tdk akan impor adalah sikap politik, tapi menambah utang, membagi2 jabatan, dan melakukan impor adalah kebijakan. Pemerintahan yg baik adalah yg membuat kebijakan sesuai dg sikap politiknya

20. #kebijakanpublik. Tidak sedikit kebijakan publik yg diambil akhir2 ini yang bertolak belakang dengan sikap politik yang pernah diucapkan. Kebijakan publik seperti itu memang sangat rawan terhadap kritikan sosial dan menimbulkan dinamika politik yang tinggi

21. #kebijakanpublik. Dalam menilai ketepatan atau kebenaran suatu kebijakan publik harus melihat semua variabel yg menjadi pertimbangan saat kebijakan tersebut diambil. Jika tdk sama maka kita tidak bisa membandingkan suatu kebijakan yg sama dalam waktu dan kondisi yg berbeda

22. #kebijakanpublik. Salah satu teori merancang kebijakan publik adalah melalui pendekatan system. Dalam pendekatan system yg diutamakan adalah tujuan yg hendak dicapai sesuai dengan yg dibutuhkan masyarakat (needs analysis). Dari tujuan itulah dicari cara yg efektif (kebijakan)

23. #kebijakanpublik. Perumusan kbjkn berbasis system harus merumuskan: 1) output yg dikehendaki, 2) output yg tdk dikehendaki, 3) input terkontrol, 4) input tidak terkontrol, dan 5) input lingkungan. Hal tsb dihadapkan pada masalah hukum, politik, ekonomi, birokrasi, dan sosial

24. #kebijakanpublik. Sebagian besar kebijakan publik mrpkn implementasi sikap politik yg dipilih oleh pemerintah - tidak terkecuali terhadap prioritas dalam penegakan hukum. Karena Jaksa Agung dan Kapolri dipilih dan diangkat oleh Presiden maka sulit terlepas dari sikap politik

25. #kebijakanpublik. Kebijakan publik adalah strategi utk implementasi sikap politik hendaknya dg pendekatan sistem dan akan efektif jika sdh mempertimbangkan aspek Hukum, birokrasi, politik, ekonomi, dan sosial.
Hal ini sdh dicontohkan oleh City dan hasilnya nyata. Slmt malam