,
10 tweets,
4 min read
Read on Twitter
Mari bicara data. Jumlah WP diperiksa tahun 2017 hanya 2,88% utk Badan dan 0,45% utk Orang Pribadi. Dari 204.584 SKP, sebesar 193.384 SKP atau 94% tdk diajukan keberatan. Lalu mana yg semena-mena atau berburu di kebun binatang. Bahwa penyimpangan dan kelemahan msh ada, iya.... 
Saya pun kerap mengkritik praktik pemungutan pajak, tapi tak berarti saya harus skeptis. Saya memilih ikut proses perubahan demi perbaikan. Ini SE-15/2018 dikeluarkan @DitjenPajakRI sbg bagian reform: periksa yg tdk patuh! Dibuat kriteria dan peta. Saya apresiasi...
Ini model pemeriksaan menurut SE-15/2018. Sasar yang berisiko tinggi/tidak patuh. Sdg dibangun CRM (Compliance Risk Management) yg hari ini akan softlaunching. Ini perubahan yg dilakukan internal lho...
Ini Peta Kepatuhan yang disiapkan @DitjenPajakRI . Ikuti saja peta ini, kita sampai tujuan dg selamat. Mirip dalam agama: jauhi larangan, laksanakan kewajiban. Aman! Bukankah hal seperti ini fair dan transparan?
Kita kerap bicara sepihak, tak terasa kita jadi corong pengemplang. Bahwa otoritas masih banyak PR agar lebih baik, itu fakta. Tapi berpikiran otoritas serba buruk, itu jorok. Sila simak statistik kepatuhan formal kita....@DitjenPajakRI
Setuju supaya pemeriksa pajak nggak berburu di kebun binatang? Sangat setuju! Maka ada SE-15/2018 ini, agar yang patuh longgar nafas dapat fasilitas, yg relatif patuh dibina, dan yang bandel ngemplang dibinasakan!
Yuk, dengan gagah kita bisa teriak begini: Kami sudah patuh, stop berburu di kebun binatang! Kita perlu komit dan konsisten berubah, menuju yang baik. Inilah esensi tax reform, saling percaya karena pajak itu penting.
Setuju juga kan, pajak itu memanen hasil, bukan memotong ternak? Maka mengupayakan perbaikan demi kebaikan itu tanggung jawab kita semua. Mari tak lagi dikotomikan: otoritas vs wajib pajak, tapi anak bangsa peduli pajak vs pengemplang pajak.
Apa sih yang sudah diberikan Pemerintah? Jorjoran insentif lho....sdh diskon besar2an....nggak kalah sama OVO atau Gopay.....
Oh ya..ini juga inisiatif internal @DitjenPajakRI : Desktop Pemeriksaan (DERIK). Aplikasi yg dibuat utk membantu pelaksanaan pemeriksaan dan menjaga agar proses pemeriksaan sesuatu standar dg governance yang tinggi.
