9.Jika indeks pendapatan perkapita tersebut, kita bandingkan dengan angka kerugian keuangan negara/kasus di tahun 2016, maka perbandingan kerugian keuangan negara perkasus terhadap pendapatan perkapita penduduk Indonesia adalah 63 kali (Rp.3,008M/Rp.47,97 Juta).
10.Angka perbandingan tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap kasus tindak pidana korupsi, negara telah dirugikan sebesar 63 kali pendapatan perkapita penduduk Indonesia.
11.Secara lebih ekonomi, untuk suatu perbuatan korupsi, 63 orang rakyat Indonesia, direbut peluangnya (opportunity loss) untuk hidup sejahtera, hanya oleh satu kasus korupsi.
12.Untuk data tahun 2017 pendapatan perkapita Indonesia naik menjadi Rp 51,89/tahun juta setara US$ 3.876,8. Pendapatan penduduk Indonesia tahun lalu naik 8,1% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 47,97 juta/tahun. 
13.Bayangkan ketika melihat pertumbuhan jumlah kasus korupsi dalam tahun 2017 yang jika dibandingkan dengan tahun 2016 naik menjadi 576 kasus dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp.6,5 Triliun. (kasus naik 19,50%) dan jmlh kerugian negara naik 348,27%.
14.Angka tindak pidana korupsi tahun 2017 dibanding tahun 2016 yang tumbuh demikian melesat (19,50% utk kasus dan 348,72% untuk jumlah kerugian negara) sementara pertumbuhan pendapatan perkapita hanya 8,1%.
15.Berapa perbandingan antara jmlh kerugian negara/kasus thdp pendapatan perkapita dalam tahun 2017? Angka kerugian negara/kasus adalah Rp.11.284 Miliar dan Pendapatan perkapita= Rp.51,89 juta. Maka yg terjadi adlh kerugian negara/kasus sebesar 217x angka pendapatan perkapita.
16.Angka 217 x tersebut, sangat mengerikan, bahwa akibat tindak pidana korupsi dalam tahun 2017, 217 orang rakyat Indonesia, direbut peluangnya (opportunity loss) untuk hidup sejahtera, hanya oleh seorang koruptor. It’s a nightmare for Indonesia welfare dream.
17.Dari sisi pertumbuhan, angka kuantifikasi kasus yg naik sebesar 19,50% sedangkan jmlh kerugian negara naik 348,78%. Mata kita akan semakin terbelalak dengan kemarahan yg luar biasa kpd para koruptor, jika melihat angka pertumbuhan pendapatan perkapita yang hanya 8,1%.
18.Angka pertumbuhan tindak pidana korupsi yang demikian spektakuler, adalah indikasi betapa gilanya para koruptor Indonesia. Mereka memang tidak berpikir tentang nasib rakyat yang semakin hari semakin terpuruk dalam kubangan kesulitan ekonomi.
19.Tentang gilanya korupsi ini, Sy kutip pendapat Prof Romli Atmasasmita dalam bukunya Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia (2016:201), mengapa pemberantasan korupsi harus dilakukan dg cara2 luar biasa?
20. Ada pertanyaan menggelitik utk berita yg terbaca kemarin, “apakah sikap warga Lampung Utara ini bukan representasi sikap rakyat Indonesia terhadap korupsi para penyelenggara negara”?
21. Bolehkah Sy menggeneralisasi bahwa sikap masyarakat Lampung Utara tsb, sangat berkorelasi dengan hasil survey LSI yang menyatakan bhw 76,3% responden dlm survey tsb setuju jika Pres.Jokowi menerbitkan Perppu KPK?.
22.Jika Ketum @PartaiSocmed bersikap seperti yang di tuitkannya dlm membela pemberantasan korupsi, sy sungguh memahami, krn perspektif ekonomi dari data yang saya analisis. Bukankah betapa mengerikannya dampak tindak pidana korupsi thdp perekonomian dan kesejahteraan rakyat?.
23. Pun, jika Ketum @PartaiSocmed bersikap membela KPK, sy pikir konteksnya relevan dengan pendapat dari Prof Romli terutama ttg pentingnya KPK diberikan kewenangan extra ordinary measures, utk pemberantasan korupsi yg menyebabkan “economic extra ordinary impacts”?
24.Demikian kulwit ini, mudah2an akan menjadi suatu pemikiran yg akan mengkristalisasikan sikap kita semua dlm menyikapi eksistensi KPK. Selamat malam.
