Thread by @yanuarnugroho

Meski sudah sy buat episode khusus ttg #kekuasaan di kanal #NALAR (Episode 13), saya coba sampaikan sekali lagi di sini. Khususnya merespon kegusaran sejumlah warganet mengapa rangkaian kumpul2 ribuan orang (you know who) dibiarkan, seolah negara tanpa daya mencegahnya.

Apa yang kita sebut sebagai 'Indonesia', sebenarnya adalah gagasan, konsep, cita-cita, tentang hidup-bersama yang kita idam-idamkan.

Apakah sudah terjadi/teralisasi? BELUM. Dan justru karena itu, kita tidak bisa mengandaikannya begitu saja.

#kekuasaan

Salah satu akar keputus-asaan kita terletak dlm gejala bhw tidak semua orang sepakat dengan cita2 minimal hidup-bersama itu (misalnya 'tertib', 'beragam'). Mengapa?

#kekuasaan

Memakai kata2 spt ‘Indonesia’, ‘bangsa’, ‘umum’, dsb mengandaikan adanya hidup-bersama. Tapi kita tahu itu semua sdh hilangan substansi. Selain retorik keutamaan (solidaritas, belas-kasih, dsb.), barangkali tak ada yg lbh menentukan kondisi hidup-bersama drpd dinamika #kekuasaan.

Bisa dibilang, setiap upaya me-rekonstruksi dan men-dekonstruksi hidup-bersama mengandaikan kepekaan terhadap bagaimana dinamika #kekuasaan berlangsung di masyarakat.

Apa itu #kekuasaan?

Dalam pengertian paling minim, #kekuasaan merupakan kondisi dan kapasitas A untuk membuat B melakukan

1. apa yang A kehendaki terhadap B,
2. juga seandainya B tidak menghendakinya.

Jelas kelihatan, bahwa definisi legal-formal tentang kekuasaan samasekali tidak memadai.

#Kekuasaan mewujud mll tiga proses:

1. Legal-formal: cth. otoritas Presiden mengeluarkan PerPres/PP.

2. Informal: cth. kapasitas konglomerat membeli dan mendesak aparat melakukan penggusuran.

3. Pembentukan preferensi: kapasitas kapten iklan membentuk selera/pilihan konsumen.

Masing-masing kategori tak lebih/kurang penting dibanding lainnya. Dari mana kapasitas itu muncul? Dari pemilikan-kontrol sumber-daya beserta perangkatnya secara asimetris: modal, senjata, doktrin, ketrampilan, proses administratif, dsb.

#kekuasaan

Sifat asimetri itu sendiri netral, dalam arti tidak dengan sendirinya melahirkan 'abuse'. Soal #kekuasaan baru muncul ketika praktik dan pelaksanaannya punya implikasi yang menihilkan shared-life (hidup bersama).

Dari pola-pola di atas segera kelihatan bahwa locus (pusat) #kekuasaan di masyarakat bukanlah tunggal (monocentric), tetapi jamak (polycentric).

Maka menyesatkan untuk menganggap ‘pemerintah’ sebagai satu-satunya pemegang #kekuasaan.

Kalau memang bukan tunggal, apakah siapapun punya kekuasaan? Tidak juga. Beberapa sentra kekuasaan jauh lebih digdaya dibanding lainnya.

Seorang Jokowi jelas lbh berkuasa drpd seorang buruh pabrik, tetapi seorang Michael Bambang Hartono juga lbh berkuasa drpd seorang camat.

Tentu ini bukanlah seluruh cerita. Dlm 'realpolitik', mana lebih kuat: Sinar Mas atau BPN? Riziq Shihab atau Kapolres Jkt Barat?

#kekuasaan

Dalam sosiologi, setidaknya dikenal tiga 'wilayah' yang saling bertumpang-tindih dalam praktik #kekuasaan:

1. penjaga kepentingan publik (pemerintah, parlemen, yudikatif);
2. pasar (bisnis, sektor privat)
3. komunitas (kelompok2 masy, golongan/suku)

Aktor dlm 3 wilayah itu terus memperebutkan #kekuasaan. Hidup-bersama adalah kondisi perimbangan kekuasaan antara ketiga kekuasaan itu. Jika salah satu mendominasi, hidup bersama itu akan remuk.

Pemerintah/negara yg kuat dibutuhkan untuk memastikan praktik #kekuasaan pasar (konglomerasi, liberalisasi) tidak meremuk hidup-bersama. Sama halnya, agar praktik kuasa kelompok2 komunitas (mengatasnamakan agama, suku, dll) juga tidak meremuk hidup-bersama.

Kalau dlm Omnibus UUCiptaKer byk pihak khawatir praktik #kekuasaan bisnis malah difasilitasi negara utk meremuk hidup-bersama (lingkungan, budaya, hak ekosob buruh, dll), apa yg terjadi hari2 ini adlh praktik kuasa semena2 kelompok tertentu yg tak bisa dicegah oleh negara.

Kesemena-menaan ini mahal harganya. Bukan hanya karena kepercayaan publik pada negara/pemerintah bisa anjlok, tetapi nyawa orang tak bersalah ikut jadi taruhan.

Semoga Pak @jokowi yg berjanji menghadirkan negara memahami soal ini.

Tuhan melindungi negeri ini dan kita semua.