Selamat siang. Sesuai yg saya sampaikan bbrp hari lalu, saya ingin berbagi informasi ttg SiLPA dan pembiayaan, lalu bagaimana kaitan dg utang kita. Mohon maaf karena ada agenda lain, baru sempat siang ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat #SiLPA #utas
1. Pada tahap perencanaan, SiLPA harus sama dg "nol". Artinya defisit yang terjadi = pembiayaan anggaran. Dalam realisasinya bisa saja muncul SiLPA atau SiKPA. SiLPA terjadi apabila pembiayaan anggaran > defisitnya, sedangkan SiKPA sebaliknya, defisit > pembiayaan anggaran.
2. Ada 2 kemungkinan SiLPA terjadi, a) Realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi daripada realisasi belanja negara, yang disebabkan kondisi perekonomian yang semakin membaik. b) Realisasi pembiayaan lebih tinggi daripada realisasi defisit. #SiLPA #APBN
3. Pada 2020, terdapat SiLPA Rp234,7 T. Ini terjadi karena realisasi pembiayaan lebih tinggi dari realisasi defisit (Rp 1.190,9 T-956,3 T). Dg kata lain, SiLPA terjadi karena defisit APBN 2020 sebesar 6,09% lebih rendah dari outlook yang ditetapkan sebesar 6,39% terhadap PDB.
4. Penyebab SiLPA: belanja 2020 tidak terserap seluruhnya shg realisasi defisit < dari yang direncanakan di Perpres 72/2020. Ini dipengaruhi adanya efisiensi & refocusing pada belanja pegawai & melalui belanja barang dg penghematan belanja jasa & perjalanan dinas yg cukup besar.
5. Penyebab kedua: rendahnya belanja yg dipengaruhi oleh Subsidi BBM lebih rendah karena dipengaruhi harga minyak dan volume yang menurun karena penurunan kegiatan masyarakat (Kebijakan PSBB). #SiLPA #APBN
6. Lalu ada ketidakpastian yg tinggi shg beberapa program tdk sesuai jadwal. Contoh, pengadaan vaksin. Alokasi yang semula di tahun 2020 diperuntukkan pengadaan vaksin tdk dapat direalisasikan karena vaksinnya baru tersedia Januari 2021 (krn proses pengadaan, uji klinis dll).
7. Dengan kata lain, jika anggaran tersebut dipaksa habis di tahun 2020, maka yang terjadi justru pemborosan. Ini buruk! Itulah kenapa alokasi vaksin masuk sebagai SiLPA yang di-earmark penggunaannya di tahun 2021. bukankah rakyat yg diuntungkan dg strategi ini?
8. Lalu kenapa ada #SiLPA kok ngutang? Ya karena 2021 kita masih butuh belanja penanganan Covid19 sehingga timbul defisit. Untuk menambal defisit, sumbernya adalah melalui utang dan non utang. Nah, SAL adalah salah satu sumber pembiayaan yang berasal dari non utang. Opo iki?
9. Sedikit mumet ya, bahas SAL (Saldo Anggaran Lebih). SAL adalah akumulasi SiLPA/SiKPA. Kan ada pertanyaan, ada SAL kok ngutang? Seolah-olah dikit2 ngutang kan? Ya selain jumlahnya tak sebesar kebutuhan, penggunaan SAL ini jg tak bisa serta merta. Ada rambu2nya. Begini jelasnya
10. Kita bisa lihat SAL akhir 2019 sebesar Rp212,7 T. Angka itu berasal dari SAL Pada awal tahun 2019 (lihat tabel) Rp175,24 T, penggunaan SAL di tahun anggaran 2019 sebesar Rp15 T, SiLPA sebesar Rp53,39, dan penyesuaian SAL sebesar Rp0,94 T. Kenapa nggak bs semua digunakan?
11. Dari Total SAL tersebut tidak sepenuhnya digunakan semua. Besaran penggunaan SAL tergantung pada kebutuhan pembiayaan defisit Pemerintah serta ketersediaan sumber-sumber pembiayaan lain dengan memperhitungan nilai SAL yang liquid (belum ditentukan peruntukannya).
12. Hal lain, perlu hitung kebutuhan anggaran sd akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. Bisa dilihat bahwa rencana penggunaan SAL 2020 sebesar Rp70,6 T, awalnya Rp25 T. Nilai bisa berubah menyesuaikan kebutuhan, khususnya karena penanganan Covid-19.
13. Selanjutnya di tahun 2020, terdapat SiLPA sebesar 234,7 T yang akan menambah saldo awal SAL di tahun 2021. Penggunaan SAL ini tentunya akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. SiLPA akan digunakan untuk beberapa hal.
14. Penggunaan antara lain mendorong pemulihan kredit Rp66,7 T (dana pemerintah di bank) dan Rp50,74T digunakan untuk program vaksinasi dan dukungan UMKM pada 2021 (carry Over) yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jadi tdk mubazir, justru bermanfaat buat rakyat.
15. Jadi terang kenapa kita berutang, krn masih tingginya pembiayaan pandemi Covid-19, sementara pendapatan negara khususnya pajak masih tertekan. Aktivitas ekonomi masih terbatas dan ketidakpastian masih menyelimuti. Efektivitas penanganan pandemi adl kunci pemulihan ekonomi.
16. Ugal2an? Lha buat menyelamatkan rakyat, berapa pun ongkosnya musti ditanggung. Toh semua dilakukan dg hati2 dan akuntabel. Transparan dan akan diaudit BPK, dipertanggungjawabkan ke DPR. Kami percaya publik setuju dan mendukung niat baik ini.
17. Terima kasih atas semua masukan dan kritik. Pemerintah terus bekerja keras memastikan pelayanan publik dan upaya penanganan pandemi dapat berjalan dg baik. Semoga penjelasan ini memadai. Mari terus bekerja sama, bergotong rotong, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Prastowo Yustinus

Prastowo Yustinus Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @prastow

22 Jan
Jumat sore, ditemani langit Jakarta yang mendung, saya ingin berbagi ttg anggaran vaksin. Dulu pemerintah diminta menggratiskan vaksin karena barang publik. Presiden @jokowi mengabulkannya. Pemerintah memastikan #vaksinasi gratis utk semua. Lalu bagaimana anggarannya? #utas
1. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan prioritas penangangan #COVID19 . Pemerintah ingin benar-benar hadir untuk menyelamatkan nyawa dan ekonomi masyarakat. Ibu pertiwi tak boleh dibiarkan sakit dan menangis. Maka #VaksinasiNasional menjadi salah satu kunci.
2. Langkah utama yang dilakukan adalah penghematan belanja K/L melalui perubahan fokus dan alokasi belanja negara (refocusing and reallocating). Belanja barang dan belanja modal akan dihemat, khususnya belanja non-operasional yang tidak mendesak. #vaksinasi #APBN2021
Read 11 tweets
20 Jan
Menemani makan dan istirahat siang, saya ingin memberi update ttg capaian APBN 2020 dan visi APBN 2021. Semoga nggak bosen ya? Pemerintah saja masih setia menggelontorkan stimulus dan insentif kok..... #utas #APBN2020 #APBN2021
1. Bagaimana #APBN merespons kondisi darurat di masa pandemi? Terdapat 3 pendekatan: (i) extraordinary policy (penyelamatan & mitigasi dampak), (ii) reopening policy, (iii) recovery dan reformasi. Kita memang masih berjuang di fase reopening dan recovery.
2. Extraordinary policy => berikan berbagai stimulus yang diprioritaskan utk mendukung sektor kesehatan, melindungi daya tahan masyarakat miskin & rentan, serta mendukung dunia usaha & UMKM agar terhindar dari pemburukan yg semakin dalam.
#APBN2020 bergerak dinamis & responsif.
Read 15 tweets
16 Dec 20
Baiklah, kita jelaskan ke kak @elisa_jkt demi pemahaman publik yang benar. Kak Elisa terkesan heroik belain Pemda, tapi rawan membenturkan sentimen Pusat vs Daerah di masa pandemi. Beliau gagal membedakan Daerah dan Pemerintah Daerah, & kaitannya dg bencana nasional.

Sebuah utas
1. Kita sepakat covid-19 adalah bencana nasional, artinya penanganannya harus di level nasional, apalagi dampak & cakupan sangat luas dg penyebaran yg masif. Maka diterbitkan Perppu 1/2020 (ditetapkan jadi UU 2/2020), sbg landasan hukum penanganan dampak pandemi. @elisa_jkt
2. Perppu 1/2020 sdh sering saya bahas. Intinya ingin mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi sekaligus. Ada kelonggaran anggaran dg pelebaran ruang defisit, perluasan opsi pembiayaan, refocusing dan realokasi APBN/D, dan kebijakan stabilitas sektor keuangan.
Read 13 tweets
29 Sep 20
Selamat siang. Semoga kita selalu sehat dan bersemangat. Jelang rehat siang, saya ingin berbagi tentang realisasi #APBN sd Agustus 2020 agar kita punya gambaran yg lebih utuh ttg arah kebijakan ekonomi Indonesia. Jaga optimisme, terus waspada. @KemenkeuRI

Sebuah #utas
1. Pantaskah kita murung di saat seperti ini? Memang situasi sungguh tak mudah, seperti digambarkan Paul Valery tahun 1919: palung sejarah sanggup menampung derita kita semua. Sungguh dalam menyayat, miris. Pasca PD II dan pandemi flu Spanyol. Tapi, banyak alasan untuk bangkit!
2. Situasi tak mudah, kondisi sangat berat. Kita semua sadar hal ini. Tak perlu saling menyalahkan, lantaran yg dibutuhkan adalah kerja sama. Warga negara terdampak parah, dunia usaha tersungkur amat hebat. Kita bersandar pada peran pemerintah. Lalu sanggupkah? Tergantung kita.
Read 14 tweets
24 Sep 20
Selamat pagi. Keluar sedikit dari hiruk pikuk, saya akan bahas #RakernasAkuntansi. Nah, apa itu? Kali ini rakernas diselenggarakan secara daring, 22 September 2020. Topiknya ttg tantangan akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. #PEN

Utas
1. Rakernas Akuntansi adalah kegiatan rutin sbg bentuk koordinasi Pemerintah dg para pemangku kepentingan di bidang keuangan dan pengawasan. Maka melibatkan BPK, BPKP, APIP, K/L dan Pemda. Kali ini cukup spesial karena semua fokus menangani pandemi. Uang gede, tanggung jawab gede
2. Sebagai informasi, LKPP dan LKBUN 2019 memperoleh opini WTP dari @bpkri . Ini keempat kalinya. Pencapaian yg patut disyukuri sekaligus menuntut kinerja yg lebih baik lagi. Apresiasi utk BPK, BPKP dan jajaran yg telah mendukung Pemerintah melalui audit dan pengawasan.
Read 10 tweets
19 Sep 20
Selamat pagi. Saya ingin mencoba menambah penjelasan atas kritik Bang @FaisalBasri di twit @zenrs ini agar konteksnya dapat dipahami publik dg lebih baik. Sekali lagi, terima kasih atas masukan dan kritik Bang FS. RAPBN 2021 tdk disusun di ruang hampa, ada pijakan. #utas
1. Pendapat Bang @FaisalBasri ttg alokasi anggaran infrastruktur dlm RAPBN 2021 naik (dari Rp 281,1 T menjadi Rp 414 T) dan anggaran kesehatan turun (dari Rp 87,5 T menjadi Rp 25,4 T), benar belaka. Ijinkan sy mengelaborasi naik-turun ini dari perspektif penyusunan anggaran.
2. Anggaran kesehatan secara nominal memang turun, dari Rp 212,5 T (Perpres 72/2020) menjadi Rp 169,5 T atau setara 6,2% PDB. Ini sdh di atas mandat UU 5%. Yg turun adl alokasi belanja kesehatan non K/L. Anggaran Kemenkes naik dari Rp 78,5T jadi Rp 84T di 2021. Apa maknanya?
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!