Thread by @__MV_llestari__

EFPEI LAPORKAN INDONESIA PADA PENGADILAN INTERNASIONAL DEN HAAG BELANDA
.
.
.

Tim advokasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia melaporkan kasus penembakan enam anggota laskar efpei ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.

Mereka tak puas atas hasil rekomendasi Komnas HAM Indonesia. Kemarin, mereka berharap rekomendasi "boom", yakni terjadi pelanggaran berat oleh aparat negara. Itu adalah Kepolisian Republik Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi.

"Apakah terkait adanya perasaan sia-sia sudah muncul peluang dengan telah terjadinya korban tapi tetap tak mampu mengusik Presiden?"

Tendensius itu namanya. Ga baik, Tuhan tidak senang dengan pikiran-pikiran seperti itu.🙄

Mungkin benar adanya tentang agenda lain ingin mereka capai terhadap harapan putusan yang mereka nanti atas rekomendasi Komnas HAM, namun "ujug-ujug" selalu berujung ke Jokowi, suudzon itu namanya

Apa daya putusan berbicara lain. Mereka sekarang ingin bercerita ke Belanda, ke Mahkamah Internasional yang ada di Den Haag.

Tidak hanya itu, tim advokasi ini pun juga telah melaporkan kejadian itu ke Committe Against Torture (CAT) yang bermarkas di Jenewa, Swiss,

pada 25 Desember 2020.(Tribun-video.com Kompas)
.
.

Itu adalah hak mereka. Bahkan bila mereka pingin cerita ke Menhan Amerika pun, tak ada yang boleh melarang.

Pelaporan terhadap kasus ini ke Mahkamah Internasional oleh Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas tewasnya enam laskar FPI akan dipimpin oleh Amien Rais.

TP3 merupakan bentukan Amien Rais yang juga sebagai Ketua Partai Ummat, bersama para koleganya.

"Haruskah kita khawatir?"

Indonesia bukan negara anggota Mahkamah Internasional. Sampai hari ini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma.

Statuta Roma adalah, sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court).

ICC dibentuk pada Tanggal 17 Juli 1998, dalam konferensi Diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ingat nelayan China yg selalu ngeyel dan merasa benar meski mereka sedang nyolong ikan di perairan kita? Bahkan melawan ketika Bakamla kita mengusir mereka dari perairan Natuna?

Padahal, PBB dibawah Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea) 1982, telah menyatakan bahwa Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada saat penandatanganan keputusan tersebut, delegasi China hadir.

Hal ini dapat diartikan bahwa mereka menerima apa yang telah menjadi keputusan UNCLOS.

"Apakah kemudian China meratifikasi UU ini?"

Ternyata banyak negara belum meratifikasi aturan ini termasuk didalamnya China dan Amerika Serikat, dua negara yang sering memanfaatkan laut tersebut sebagai ZEE resmi kita.

Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, kedalam UU Nasional negara bersangkutan.

China tidak pernah mengadopsi UU tersebut dan maka China sulit untuk dapat dianggap bersalah atas pelanggaran tersebut. Paling tidak, nelayan dari China itu tidak pernah dapat dihukum di China karena tidak pernah melanggar hukum di negaranya.

Untuk ICC pada Statuta Roma, sama dengan China pada UNCLOS, Indonesia tidak pernah mengapdosi UU itu menjadi UU yang berlaku di negara kita.

Penegak hukum yang bertugas pada cerita 6 militan efpei tak mungkin dapat diadili apalagi dianggap bersalah pada aturan yang kita tak punya. Itu logika paling dasar.

Pada sisi yang lain, Mahkamah Internasional pun bukan peradilan pengganti atas sistem peradilan nasional suatu negara.

Mahkamah Internasional hanya akan bekerja pada saat negara anggota Statuta Roma tersebut bermasalah.

Itu pun bila negara-negara tersebut dianggap mengalami kondisi tidak mampu (unable) dan ga punya niat (unwilling).

Mahkamah Internasional juga tidak dirancang untuk menggantikan peradilan nasional dari anggotanya.

Mahkamah Internasional hanya akan bertindak sebagai jaring pengaman apabila sistem peradilan nasional megara anggota "collapsed" atau secara politis terjadi kompromi dengan kejahatan sehingga tidak bisa dipercaya.

Bagaimana dengan kondisi HAM Indonesia?

Yang jelas, Indonesia bukan anggota Statuta Roma. Jauh panggang dari api.

Kesia-siaan akan mereka tuai. Tapi, namanya juga usaha, masa harus kita cela?
.
.
.

tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-06…