Thread by @ferrykoto

Entah kenapa kawan2 ini, padahal PIMPINAN TERTINGGI sdh perintahkan BANTU PEMERINTAH @jokowi, tapi koq malah provokasi rakyat dg narasi "Pemerintah lebih memilih memakai dana abadi pendidikan dibanding mengalihkan anggaran Infrastruktur".

Padahal PERPPU sebut sebaliknya!!

Padahal jelas dalam PERPPU bahwa pemerintah lebih memprioritaskan penanganan #Covid19 dgn mengalihkan anggaran yg sudah ditetapkan di UU APBN 2020, TERMASUK anggaran Infrastruktur, bahkan yg telah di anggarkan u/ DAU, daerah diberi kewenangan alihkan untuk penanganan #Covid19

Sementara program2 pusat, tentu termasuk infra disebut dgn jelas di PERPPU, bahkan saking jelasnya tak perlu dijelaskan di penjelasan, DIGESER anggarannya untuk #covid19

Tak perlu ahli bahasa apalagi Doktor Hukum u/ jelaskan psl 2 (1) huruf c, PERPPU ini.

Verry Clearly !!!

Soal dana abadi pendidikan, ITUPUN jelas bahwa PEMERINTAH karena keadaan darurat, makanya PERPPU ini dibuat, meminta diberikan kewenangan menggunakan Dana Abadi pendidikan dan akumulasinya. Tapi bukan yg telah dianggarkan berjalan, tapi akumulasi sebelumnya.

Soal penggunaan Dana Abadi Pendidikan ini, jelas bukan prioritas utama AKAN DIGUNAKAN. BACA PERPPU nya yg TUNTAS, baru kritisi.

Bukan prasangka dulu, tanpa pernah membaca utuh

Prioritasnya adalah penyesuaian mandatory spending & GESER ANGGARAN lain, utamakan penanganan #covid19

Coba jg baca TELITI, bahkan dlm PERPPU ini berutang tdk diprotitaskan.

Kan kalian juga yg teriak2 PEMERINTAH JANGAN BERUTANG!!

Kan lebih baik kita pakai dana yg ada, yg nganggur, u/ keadaat darurat ini, daripada berutang.

UANG BISA DICARI, NYAWA RAKYAT APA KALIAN BISA GANTI?

Dan saya heran, politisi tapi koq, maaf maaf, jadi BAHLUL begini !!

Itu yang dibuat Presiden kan PERPPU, yg memang kewenangannya dan langsung berlaku, kalian jika tak setuju Challange di PARLEMEN, bukan hasut rakyat dgn narasi menyesatkan!

Wabah melanda koq masih politicking

Ada kewenangan yg diberi konstitusi u/ @DPR_RI menilai PERPPU tersebut. PARPOL yg punya kursi di DPR bisa MENOLAK atau MENERIMA.

Tapi INGAT, Jgn kejadian lagi seperti PERPPU Ormas, MENERIMA DENGAN CATATAN >> Ini membodohi rakyat, karena tak ada landasannya menerima dgn CATATAN!!

PERPPU itu hanya 2 pilihannya bagi @DPR_RI, tak ada pilihan ketiga, TERIMA atau TOLAK. Tak perlu sandiwara TERIMA dengan catatan. Mbuh catatan yang mana, buktinya sampai sekarang UU Ormas tak juga diubah tuh? Tetap PERPPU yang disahkan.

Ndi CATATAN ne? Pencitraan saja.

Ayolah, dukung pemerintah tangani #Covid19 ini. TENTU tetap dikritisi, tapi mengkritisi TAK SAMA DENGAN MEMPROVOKASI, beda sekali.

Saat Darurat wabah #covid19 ini betul mantan Presiden kita, bahwa yg diperlukan KERJASAMA, BUKAN AKSI2 POLITICKING. Sabar ada masanya, nanti 2024.

Semoga pemerintahan Pres @jokowi dapat membawa bangsa ini melewati ujian berat ini.

Catatan, pak Pres jgn juga hanya mendengar orang2 dekat saja, dengarkan juga suara2 kritis yg berbeda.

Demikian, mohon maaf. Yg tersinggung berarti memang provokator mengail saat bencana. 🙏🙏