Thread by @__MV_llestari__

SIAPA LAYAK MENERIMA TONGKAT ESTAFET JOKOWI
.
.
.

Jika ditotal, akan ada 271 daerah yang akan dipimpin oleh Plt kepala daerah mulai tahun depan. Sebanyak 101 kepala daerah pada 2022, dan 170 kepala daerah pada 2023.

Itu setara dengan 53% dari seluruh jumlah Kabupaten & Kotamadya yang ada di Indonesia.

Khusus untuk gubernur, bakal ada 24 jabatan Gubernur yang akan habis masa jabatannya pada 2022 & 17 lagi di 2023. Dan itu setara dengan 70% dari jumlah seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

Aturan yg berlaku, Plt Bupati & Walikota akan dipilih oleh Mendagri dan Plt Gubernur oleh Presiden.

Namun ketika terkait dgn kebijakan yang ada, bukankah dalam penentuan kabinet 2019 yang lalu pak Jokowi juga pernah membuat pernyataan tak boleh ada kebijakan menteri

namun hanya kebijakan Presiden?
.
.

Dengan kata lain, siapa pun yang nanti akan dipilih menjadi Plt Bupati dan Walikota juga tergantung kebijakan Presiden dong?

Terkait dengan pemilu dan Pilpres pada 2024 nanti, posisi atas penguasaan kepala daerah mulai dari Bupati, Walikota hingga Gubernur jelas adalah nilai strategis.

Itu adalah berkah luar biasa bagi cara politik bekerja. Itu adalah juga tentang bagaimana mesin politik memiliki pijakan dan tersebar merata. Yang jelas, itu pasti adalah sesuatu banget.

" Jadi, siapa pun yang dirujuk oleh Presiden Jokowi punya potensi besar dong?"

Ketika untuk kesekian kalinya pak Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tak ingin dan tak mendukung amandemen UUD '45 terkait masa jabatan Presiden, secara tak langsung beliau telah menempatkan dirinya sejajar dengan sangat sedikit jumlah orang BIJAK yang ada di dunia.

Beliau telah selesai dengan dirinya sendiri.

Padahal, bila benar beliau ingin, itu bukan hal mustahil. Pengaruh & keterwakilannya pada lembaga pembuat undang undang sangat besar. Dukungan rakyat atas kondisi itu pun luar biasa. Jadi seharusnya itu memang bukan pekerjaan sulit.

Namun sekali lagi, beliau menolak. Beliau tahu benar bagaimana cara menempatkan posisi dirinya dengan elegan pada akhir masa jabatannya. Sosok ini pasti akan dikenang bukan hanya sebagai pemimpin hebat, lebih dari itu, beliau adalah pemimpin bijaksana.

Dan itu akan terpatri dengan sangat tegas dalam jejak sejarah bangsa ini sepanjang masa.

Dan maka, siapa pun nanti mendapat tongkat estafet langsung dari tangannya, sepertinya adalah dia yang akan terpilih pada 2024.

Siapa pun yang terlihat menerima tongkat itu dari tangannya akan dilihat oleh pendukungnya sebagai menifestasi dari kehadiran Jokowi itu sendiri. Di mata para pemujanya, sosok itu adalah Jokowi dalam rupa berbeda.

"Kira-kira siapa ya?"

Rendah hati sifat melekat pada dirinya dan santun dalam tutur baik kata mau pun tindakan sebagai akibat, akan membuatnya membuka diri seluas mungkin untuk berbicara dengan partai di mana beliau dulu diusung.

Maka bukan mustahil bila kader PDIP adalah sosok yang kemudian akan muncul. Siapa sosok yang ada dalam benak pak Jokowi, hanya beliau yang tahu. Itu masih akan terus disimpan dalam rapat.

Mungkin bukan satu atau ternyata benar cuma satu misalnya, sekali lagi hanya beliau yang tahu kapan waktu yang tepat berbicara.

"Tapi masak ga ada tanda-tanda?"

Kita hanya punya cara dengan menebak sekaligus berharap. Bila sosok kita tebak harus terukur dengan pencapaian dan kinerja dia sebagai kepala daerah maka Ganjar, Risma Ahok, bahkan Gibran sebagai kader termuda yang sekarang duduk sebagai Walikota solo pantas kita sebut.

Namun ketika berbicara tentang sosok pantas dan hebat yang PDIP miliki, partai itu punya banyak talenta. Ada Hasto, Pramono Anung, Eva Sundari hingga Rieke Diah PitalokNamun ketika berbicara tentang sosok pantas dan hebat yang PDIP miliki, partai itu pa patut kita sebut.

Dan jangan lupa, hari ini, kita mendapat dan memiliki peluang berdemokrasi dengan cara seperti kita nikmati saat ini adalah karena jasa dan perjuangan para pahlawan reformasi. Para mahasiswa '98 yang pernah menggadaikan nyawa dan hidupnya demi demokrasi itu sendiri.

PDIP adalah partai yang paling terkait dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Di sana ada 2 nama besar dan sangat berperan, bahkan tak terlalu berlebihan kita sebut dengan kalimat tokoh sentral dalam terjadinya proses besar bernama reformasi itu sendiri.

Keduanya telah bergabung pada partai itu sejak reformasi dan kini adalah kader senior.

Budiman Soedjatmiko dan Adian Napitupulu. Keduanya adalah tokoh dan pahlawan reformasi yang hingga kini masih sangat aktif dan tak boleh kita tinggalkan.

Keduanya memiliki kapasitas hebat yang layak kita sandingkan dengan banyak tokoh yang lain.

Budiman Soedjatmiko adalah salah satu tokoh sentral pada Peristiwa 27 Juli 1996 di mana sejarah PDIP terikat erat dengan peristiwa itu.

Tanpa peristiwa kudatuli, bukan mustahil tak pernah lahir PDIP.

Budiman harus dihukum dan divonis penjara selama 13 tahun sebagai kambing hitam atas Jakarta membara pada 27 Juli '96 oleh rezim Soeharto.

Budiman sang promotor sekaligus orator "mimbar bebas" pada panggung demokrasi di kantor Pusat PDI Diponegoro 58 adalah salah seorang yang membuat peristiwa itu tercatat dalam sejarah demokrasi kita.

Peristiwa itu terhubung sangat erat dengan demo mahasiswa '98 atau Reformasi dan membuat tumbang rezim diktator Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Pada peristiwa '98 ini, Adian Napitupulu hadir dan menjadi salah satu tokoh penting.

"Puan koq ga disebut?"

Dengan jabatan sebagai Ketua DPR dan pernah juga sebagai Menteri, seharusnya Puan layak menjadi salah satu kandidat potensial. Ini akan terserah pada bu Megawati.

Menjadi sensitif karena terkorelasi pada pada hubungan anak dan orang tua di mana itu juga sedang terjadi pada isu AHY dan SBY dan itu tampak tak menguntungkan dalam politik Indonesia saat ini.

Ga apple to apple dan sangat jauh ceritanya namun itulah realitas politik.

Apa pun tampak enak dijadikan isu, jadilah perkara. Tapi ini kembali pada ibu Megawati sekaligus pak Jokowi.

"Lah Gibran?"

Gibran adalah asset bagi masa depan. Masih banyak hal harus dia pelajari sekaligus harus mencari cara bagi membangun pondasi bagi dirinya sendiri.

Jabatan Walikota Solo adalah kawah Candradimuka yang harus dia lalui. Dia tak akan muncul sebagai salah satu calon 2024 nanti.

"Ahok pernah dihukum dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Ganjar, masih digunjing dan belum clear benar dengan isu E-KTP dan Budiman juga pernah dipenjara dengan vonis 13 tahun kan? Mana boleh dicalonkan?"

Ganjar tak boleh divonis dengan tidak boleh dicalonkan. Itu belum terbukti. Bahwa akan menjadi sasaran tembak negatif, itu biasa dalam politik namun bukan hal mustahil akan membuatnya terhambat dari sisi intern.

Kasus Ahok memang dilema dan akan menjadi debat tak berkesudahan. Itulah Ahok sang fenomenal. Untuk aturan sesuai hukum yang berlaku hingga saat ini, Ahok diperkirakan masih akan sulit.

Budiman pernah menolak grasi dari Presiden Habibie. Grasi akan membuat predikat sebagai terhukum atau narapidana akan terus melekat dan itulah yang kini masih melekat pada Ahok.
Amnesti diberikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999.

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Dengan amnesti, Budiman tidak lagi memiliki predikat terhukum atau narapidana.

Dengan demikian status Budiman Soedjatmiko sama dengan siapa pun yang tak pernah dihukum. Dia tak terganjal oleh aturan tersebut.

"Kalau Ganjar yang paling tinggi surveynya tak dicalonkan, mana mungkin menang lawan Prabowo dan Anis?"

Dengan menguasai 70% Provinsi dan lebih dari 50% Kabupaten dan Kota karena diangkatnya Plt oleh Presiden dan Mendagri pada 2022 dan 2023, jelas sesuatu yang sangat berbeda.

Ruang gerak pak Jokowi dan bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP jelas sangat leluasa.

Bukan lantas pasti menang, bersatunya semua lawan politik dalam satu ikatan dan satu kepentingan bersama adalah lawan seimbang bagi posisi penguasa kali ini.

Dan itu sudah dilakukan. Itu sudah mulai terlihat saat AHY dan JK bertemu.

Tampak masih kecil dan tak berarti, namun ketika Cikeas tak lagi minta posisi tertinggi, itu adalah awal baik bagi oposisi mencapai titik temu dan itu akan terlihat seperti bola salju.

Bila bola itu makin membesar, jelas adalah lawan yang tak boleh dibuat abai meski keuntungan awal telah mereka dapat.

Seperti apa bola itu besar, ketika muncul 3 kubu Capres dan berlangsung persis seperti Pilgub DKI dimana putaran pertama capres yang kalah serta merta akan bergabung dengan lawan dari capres PDIP.

"Trus PDIP kalah kan?"

Itulah pentingnya capres sebagai manifestasi sekaligus representasi seorang Jokowi. Dia adalah Jokowi dalam rupa yang berbeda dan para pemilih yakin bahwa dalam dirinya ada sosok Jokowi hadir di sana.

Tongkat estafet itu harus terlihat ketika sedang diberikan oleh pak Jokowi. Di sana kepastian bahwa program kerja pak Jokowi akan dibuat terus berjalan dan apa yang sudah di mulainya dengan sangat baik tak akan terbuang sia-sia

seperti apa yang selalu menjadi kekhawatiran banyak pihak dan maka ingin pak Jokowi mau menjabat untuk yang ketiga kalinya.
.
.

"Dari nama-nama itu, siapa kira-kira yang paling tepat dan sesuai dengan keinginan pak Jokowi?"

🤔... itu pertanyaan buat pak Jokowi.

Siapa yang kita butuhkan, sepertinya adalah orang yang mengerti kemana dunia sedang dan akan menuju.

Infrastruktur yang telah dan akan masih dibangunnya, seharusnya adalah modal utama bagi siapa pun yang akan menggantikannya kelak.

Menjadi satu dari 5 negara paling berpengaruh pada 2030 seperti yang diramalkan banyak pihak tak mungkin karena sebab jualan barang mentah. Pasti karena terkait dengan banyak inovasi kita lakukan.

Dengan kata lain posisi itu baru dapat kita capai ketika kita mampu membuat bangsa ini maju dalam teknologi.

"Budiman dong?"

Emang Adian, Hasto, Pramono , Risma, Eva Sundari, Rieke ga pinter apa?
.
.
.

Koreksi :

Khusus untuk gubernur, bakal ada 24 jabatan Gubernur yang akan habis masa jabatannya. 7 pada 2022 & 17 lagi di 2023. Dan itu setara dengan 70% dari jumlah seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.