Thread by @PartaiSocmed

DUKUNG JOKOWI HADIRKAN MASKAPAI ASING MASUK INDONESIA!!

*Sebuah Utas*

"Kita harus mengundang investasi yg seluas2nya. Jangan ada yg alergi dgn investasi!
Oleh sebab itu yg menghambat investasi semuanya harus dipangkas! Hati2, kedepan saya pastikan akan saya kejar dan akan saya hajar bila diperlukan!"

Jokowi

Solusi mengatasi masalah mahalnya tiket pesawat ini sangat sederhana, yaitu cuma dua:
1. Hapus kartel dengan mengundang maskapai asing masuk ke rute domestik di Indonesia.
2. Hilangkan intervensi negara pada pasar, dengan cara hapus kebijakan TBB-TBA.

Karena masalah mahalnya tiket pesawat di Indonesia sekarang ini disebabkan oleh dua hal:
1. Praktek Kartel
2. Praktek Kartel yg dilindungi oleh regulator.
Maka solusinya pun harus komperhensif, yaitu masukkan kompetitor baru dan pecat regulatornya, Menhub Budi Karya

Kondisi dunia penerbangan komersial kita saat ini sangat tdk sehat, krn market dikuasai oleh 2 group besar yaitu Garuda dan Lion. Satu milik BUMN dan satunya lagi milik pengusaha sekaligus penguasa.
Mmg ada Air Asia tapi rutenya terbatas dan sudah dikerjain oleh traveloka dkk

Dengan posisi bisnis dan politik yg seperti itu maka pelaku duopoli bisa sangat berkuasa, termasuk dalam mengunci agar kompetitor lainnya tidak merusak 'harmoni' yg sudah tercipta.
Caranya adalah dengan mendikte regulator untuk menaikkan tarif batas bawah (TBB).

Dgn kebijakan TBB itu maka kompetitor yg tersisa tdk bisa lagi menawarkan harga murah yg menguntungkan konsumen.
Inilah salah satu dosa Menhub Budi Karya. Indonesia adalah satu2nya negara dimana maskapai dilarang menawarkan harga murah pd konsumennya!
bisnis.tempo.co/read/1216789/a…

Habis ini bakal makin gencar fitnah kami bayaran Air Asia 😂

Padahal banyak pihak menganggap termasuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKI) menyebut aturan tarif tiket pesawat dari Kemenhub tersebut MELANGGAR HAK KONSUMEN.

m.republika.co.id/berita/ekonomi…

Itu tadi adalah penjelasan peran Budi Karya atas Kartel maskapai penerbangan kita saat ini. Tak heran komentar2nya selalu berpihak pada kepentingan korporasi, bukan pada kepentingan rakyat.
Jadi percuma maskapai asing masuk jika Budi Karya masih menduduki jabatannya.

Kembali ke laptop, solusi yg disampaikan Presiden Jokowi untuk menghadirkan maskapai asing sudah sangat tepat. Dgn catatan Menhubnya harus diganti.
Sebab jika ada kompetitor baru dan tarif batas bawah dihapus maka yg menang adalah rakyat Indonesia!

Tapi namanya kartel itu nikmat, bebas mendikte harga tanpa konsumen punya pilihan. Jadi mana mau kenikmatannya itu dihapus, bahkan oleh presiden sekalipun!
Maka muncullah perlawanan2 terhadap keinginan Presiden @jokowi untuk mengundang maskapai asing masuk Indonesia

Salah satunya yg gencar disuarakan adalah isu nasionalisme hingga isu anti aseng. Tapi marilah sekarang kita uji seberapa nasionalisnya maskapai pelaku duopoli itu beserta segala akibat yg ditimbulkannya

Kita mulai dari ini dulu. Sejak harga tiket pesawat melonjak, warga Aceh ramai2 buat paspor. Bayangkan, untuk pergi dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia saja warga negara kita harus lewat negara tetangga dulu.
Dimana letak nasionalismenya kondisi ini? Memalukan!

74 tahun Indonesia sudah merdeka tapi berkat praktek kartel dan ketidakbecusan Budi Karya, maka untuk bepergian dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia warganya harus ke luar negeri dulu.
Nasionalisme macam apa yg sedang dibela dari penolakan masuknya maskapai asing?

Bukan hanya masyarakat umum, tim sepakbola juga terpaksa harus lewat Malaysia dulu hanya untuk laga di wilayah lain Indonesia.
Inikah wujud nasionalisme itu?

Bahkan ada laga yg harus ditunda karena mahalnya tiket pesawat ini. Untunglah kami bukan penggemar bola. Heuheu..

Bukan cuma urusan sepakbola, mahalnya tiket pesawat penerbangan domestik Indonesia telah menghancurkan industri pariwisata Indonesia dan menguntungkan pariwisata Malaysia.
Ayo, dimana letak nasionalismenya ini? Atau sudah bisakah pelaku duopoli dan Menhub kita sebut pengkhianat?

Akibat lesunya industri pariwisata Indonesia karena dampak mahalnya tiket pesawat ini banyak pihak terancam PHK besar2an. Ini baru dari bisnis hotel, belum termasuk restoran, pedagang cinderamata, bisnis packing shiping, travel dan UMKM lainnya

rakyatpos.com/phk-besar-besa…

Dan ini yg paling menyakitkan! Di satu sisi mereka teriak2 melawan keinginan Jokowi atas nama nasionalisme tapi si sisi lain Lion Air justru bisa jual tiket jauh lebih murah di negara lain drpd di negerinya Rusdi Kirana sendiri.
Nasionalisme macam apa ini?

Nasionalisme macam apa yg memaksa rakyat Indonesia menyubsidi rakyat negara lain demi seorang? Nasionalisme ala Rusdi Kirana?
Tak perlu ngarang2 alasan bahwa penerbangan di LN lebih ramai. Bohong! Rute Jakarta-Surabaya itu jauh lebih ramai dari rute Bangkok-Pukhet.

Dari fakta2 diatas dapat disimpulkan bahwa alasan nasionalisme tidak relevan untuk menolak keinginan @jokowi menghadirkan maskapai asing di Indonesia. Justru kondisi sekarang sangat menghinakan kehormatan dan kedaulatan kita sebagai bangsa yg besar.

Selain alasan nasionalisme alasan lain yg sering disampaikan untuk menolak secara halus keinginan Presiden @jokowi adalah "CABOTAGE".

Asas Cabotage inilah yg digunakan oleh Menhub Budi Karya untuk 'menghambat' keinginan @jokowi memasukkan maskapai asing ke Indonesia. Padahal cabotage sama sama sekali bukan halangan masuknya maskapai asing ke rute domestik sebuah negara

Azas Cabotage adalah HAK ekskulsif suatu negara untuk menerapkan peraturan perundang2annya sendiri dalam bidang darat, air, dan udara pada lingkup wilayah yang menjadi kekuasaannya. Azas Cabotage ini adalah hasil dari konvensi Chicago tahun 1994.

Dimana di Indonesia azas cabotage ini diterapkan dengan peraturan kepemilikan perusahaan penerbangan yg beroperasi di Indonesia saham mayoritasnya (min 51%) harus dimiliki oleh badan hukum atau warga negara Indonesia.

Tapi sekali lagi azas cabotage adalah HAK setiap negara yg ikut meratifikasi konvensi Chicago itu, bukan KEWAJIBAN. Namanya juga hak maka boleh diambil boleh juga tidak.

Memang benar kita mengambil hak atas azas cabotage tersebut dgn menetapkan ketentuan pemegang saham mayoritas badan hukum atau warga Indonesia, yg diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PM Perhubungan No. 45 tahun 2015.

Tapi posisi Jokowi saat ini adalah Presiden Republik Indonesia dan Budi Karya adalah Menteri Perhubungan. Jikalau peraturan kepemilikan saham tersebut dirasa jadi penghambat maka Pemerintah boleh mengajukan Revisi UU kepada DPR, toh suara mayoritas di DPR dikuasai oleh koalisi

Ini masalah Menhub Budi Karya itu benar2 niat menjalankan visi Presidennya atau tidak? Jika ada regulasi yg menghambat maka sudah jadi tugasnya sebagai regulator membuat deregulasi. Jika ada UU yg menghambat tinggal ajukan revisi UU.

Bidang pertambangan kita sudah dilakukan liberalisasi sedemian jauhnya sampai2 mengamandemen UUD 1945 (atas peran Amien Rais). Mengapa utk sektor penerbangan yg kondisinya bangsa ini sedang tersandera oleh Lion Air dan Garuda tidak bisa melakukan revisi UU dan Peraturan Menteri?

Azas Cabotage adalah HAK tiap negara untuk menolak masuknya maskapai asing beroperasi di negaranya masing2. Jika ada negara yg ingin membolehkan maskapai asing masuk TIDAK DILARANG oleh azas cabotage.

Dan yg dilakukan oleh Menhub Budi Karya itu bukan menyukseskan visi dan arahan Presidennya tetapi justru menghambat dengan mengatasnamakan azas cabotage. Padahal cabotage itu hak bukan kewajiban!

Jadi jelas, selama Budi Karya tetap di jabatannya maka jangan harap keinginan @jokowi mendatangkan maskapai asing untuk meramaikan kompetisi bisnis penerbangan di Indonesia akan mudah terwujud. Sebab Budi Karya adalah bagian dari masalah itu sendiri!

Jokowi jelas2 minta maskapai asing masuk Indonesia. Jadi kalian yg teriak2 pakai isu nasionalisme untuk menghambat hadirnya kompetitor itu sebenarnya pendukung Jokowi atau buzzernya Budi Karya?

Kembali ke masalah cabotage, trend dunia sekarang mengarah ke open skies policy. Jika ada pengamat penerbangan yg mengatakan; tak ada satu negara pun di dunia yg mengijinkan maskapai milik asing melayani rute domestik negaranya, maka itu tidak sepenuhnya benar.

Sebab negara Brazil baru saja menyetujui UU yg membolehkan maskapai yg 100 persen sahamnya dimiliki asing untuk brroperasi di rute domestik negaranya. Bahkan UU tsb juga melarang maskapai untuk memungut biaya atas bagasi pertama yg dibawa penumpangnya

Tidak cuma Brazil, Australia juga sudah mulai mewacanakan untuk membuka masuknya maskapai asing untuk melayani rute domestik di negaranya agar tercipta kompetisi yg menguntungkan masyarakat

Bahkan Amerika Serikat yg sangat protektif terhadap maskapai nasionalnya mulai banyak suara2 yg menuntut hadirnya maskapai asing masuk untuk meningkatkan kompetisi yg akhirnya menguntungkan konsumen.
usatoday.com/story/travel/f…

Netizen yg cerdas tidak boleh terjebak logical fallacy bernama Argumentum ad Verecundiam. Seolah jika pengamat atau pakar yg mengatakannya sudah pasti benar. Lakukanlah cross check sebelum menyimpulkan.

Kesimpulan, keinginan @jokowi untuk menghadirkan maskapai asing masuk ke Indonesia itu adalah pemikiran yg maju dan sangat mendesak dilaksanakan karena bangsa Indonesia sedang DISANDERA oleh duopoli maskapai penerbangan yg tak punya itikad baik!

Sebab dengan semakin banyak kompetitor yg masuk maka persaingan akan semakin ketat dan pihak yg dimenangkan adalah rakyat Indonesia.

Berbeda dengan kondisi kita saat ini dimana kompetisi tidak ada dan harga diintervensi oleh Kemenhub, maka rakyatlah yg dikalahkan.
Padahal tugas Pemerintah itu menjaga kepentingan rakyat, bukan menjaga kepentingan korporasi!

Sejak lama @jokowi sudah menyampaikan bahwa kunci harga2 murah terletak pada transportasi yg murah juga.
Transportasi mahal akan berdampak pada harga2 yg lain.

Jika maskapai nasional tidak sanggup menghadirkan transportasi murah maka mendatangkan maskapai asing adalah solusinya!
Dan jika Menhub Budi Karya tak sanggup merealisasikan keinginan Presiden maka diganti adalah solusinya!

Sekian kultwit kami. Semoga mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.