,
15 tweets,
6 min read
Read on Twitter
1. Pak @Jokowi sejak periode pertama sangat concern dengan program tol laut dan poros maritim. Ada dua alasan penting soal tol laut/poros maritim. Pertama untuk mengurangi dwelling time Indonesia yang masih kalah dengan negara lain. 
2. Dwelling time adalah waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat pelabuhan. Semakin lama waktu bongkar muat, biaya logistik semakin membengkak. Sangat tidak efektif dan efisien untuk daya saing ekonomi Indonesia, apalagi kalau mau genjot pertumbuhan Ekonomi.
3. Di Jakarta, Tanjung Priok adalah pelabuhan andalan Indonesia. Saat ini Priok sudah sangat padat. Semua barang bongkar muat terfokus di Priok. Ini sebab utama dweling time kita masih tinggi. Butuh pelabuhan tambahan yang mumpuni. Inget berita-berita ini ?
4. Indonesia adalah negara maritim, sangat potensial untuk dibangun tol laut. Dalam #tollaut, selain prasyarat kapal cepat dengan kapasitas muatan banyak, pelabuhan yang mumpuni (storage yang luas, sdm pelabuhan yang handal) adalah syarat lainnya.
5. Namun dalam perjalanan mewujudkannya, hal ini tak semudah cocote om motivator eh tak semudah balikin telapak tangan. Salah satu problemnya adalah budgeting.
6. Dalam salah satu diskusi, Danang Widoyoko (peneliti, dulu ketua ICW) pernah sebutkan, saat ini rasio hutang BUMN sudah tak memungkinkan bergerak leluasa. Agar tetap sehat, @KemenBUMN baiknya bekerjasama dalam hal pembiayaan pembangunan dg swasta (public private partnership)
7. Lalu ada KCN, yang sedang bangun pelabuhan Marunda khusus bongkar muat barang-barang curah seperti pasir, batubara dsb, sebagai pelabuhan pendamping dari pelabuhan Tanjung Priok yang sudah padat. Walau ada kepemilikan saham BUMN, pembangunan ini tidak gunakan APBN/APBD.
8. KCN saat ini sedang hangat jadi pemberitaan karena tengah berkonflik dengan BUMN Induknya yaitu @KBNPersero. Saya menyebutnya : kisruh. Rawiswis.
9. KCN adalah perusahaan patungan antara KTU (swasta lokal) dan KBN (BUMN), KTU ditunjuk sebagai partner KBN melalui tender (pemenang tender). Dengan total pembiayaan KCN 100 persen dari swasta nasional, udah bener. Sesuai dengan rekomendasi Mas Danang tadi soal BUMN.
10. Mungkin ini sebabnya ketika pihak KBN meminta kocok ulang saham hingga disepakati juga oleh KTU jadi 50-50, dana setoran modal tak kunjung cair. Kabarnya ini tak direstui Ibuk Menteri @KemenBUMN.
Mungkin soalnya adalah efisiensi budgeting di BUMN.
Mungkin soalnya adalah efisiensi budgeting di BUMN.
11. Menurut saya, skema awal kepemilikan saham KBN dan KCN yaitu 15 : 85 sudah benar. Meski tak setor modal, KBN yang BUMN tetap bisa dapatkan 15 persen bagi hasil KCN. KBN bertugas urus perijinan, KTU bertanggung jawab modal dan operasional.
12. Kisruh berkepanjangan ini akhirnya berdampak juga pada negara. Bongkar muat pelabuhan Marunda berkurang hingga 60 persen (note meski ada kisruh, KCN tetap komit membangun pelabuhan Marunda). Untungnya pihak KCN tak hilang akal dengan menawarkan diskon tarif Pelabuhan Marunda.
13. Terakhir, dari kisruh KBN-KCN yang mesti di-bold dan italic adalah soal kepastian hukum investasi. Berubah2nya perjanjian kerjasama ini menunjukkan tidak cukup kuatnya penegakkan hukum investasi di Indonesia. Khawatir, ini akan bikin parno para investasi yang akan masuk.
Investasi adalah bahan bakar dari mesin pertumbuhan ekonomi untuk negara seperti Indonesia. Semoga Pak @jokowi juga @KemenBUMN bisa memediasi para pihak berkepentingan untuk segera bisa menyelesaikan kisruh ini. Demi cita-cita #tollaut 🙏
