Thread by @prastow

Kita ngobrol soal PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ya bukan PPn (Pajak Penjualan). Ntar nyambung ke #pulsa. Pajak ini sdh ada sejak 31 Desember 1983 dan berlaku 1 Juli 1984, melalui UU No 8 Tahun 1983. Ditandatangani Presiden Soeharto & menandai reformasi pajak di Indonesia. #PPN

Lho ternyata #PPN bukan barang baru ya? Jelas bukan. Bahkan usianya sudah 36 tahun dan mengalami berbagai perubahan. Tahun 1983 menandai era baru perpajakan dg berubahnya official assessment ke self assessment (swalapor). Ciri demokratis pajak menguat dan ini sangat penting.

Paket Reformasi Pajak 1983 melahirkan UU 6 Tahun 1983 (UU KUP), UU 7 Tahun 1983 (UU PPh), UU 8 Tahun 1983 (UU PPN), dan UU 12 Tahun 1985 (UU PBB). Sejak 1984, sistem dan praktik perpajakan Indonesia berubah signifikan. Reformasi melibatkan para ahli dr AS dan Belanda.

Saya secara khusus bahas PPN, relevan dg diskusi soal pulsa. PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. Jadi siapapun yg membeli barang atau memanfaatkan jasa yg menurut UU dikenai pajak, ya wajib membayar PPN. Caranya dengan dipungut oleh penjual barang/jasa.

Itulah kenapa PPN disebut Pajak Objektif, karena yg dikenai objeknya yaitu konsumsi. Disebut juga Pajak Tidak Langsung, karena sasarannya konsumen barang/jasa tapi pemungutannya melalui pengusaha di tiap mata rantai: pabrikan>distributor>pengecer>konsumen akhir.

Saya hindari penjelasan terlampau terknis. Ringkasnya gini: PPN dikenakan di tiap mata rantai (multistage), dg mekanisme pengkreditan (Pajak Keluaran-Pajak Masukan). Itulah kenapa PPN berciri netral, ya krn yg dikenai pajak 'pertambahan nilainya', beda dg PPn sblm 1984.

Lalu barang dan jasa apa saja yg dikenai PPN? Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenai PPN, selain yg dikecualikan oleh UU. Kenapa? Ya lebih mudah mengatur yg dikecualikan ketimbang yg dikenai, bisa jutaan item (namanya negative list). Ini daftarnya di UU 42/2009.

Mudahnya: sepanjang tak masuk dalam negative list (daftar barang atau jasa yg tdk dikenai PPN), maka merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Prinsip ini bs dipakai utk menguji: jasa telekomunikasi kena pajak nggak? Kena karena tdk ada didaftar, sejak 1983 lho!

Nah, Pemerintah lalu menerbitkan PP 28 Tahun 1988 yg ditegaskan dg SE-48/PJ.3/1988 ttg Pengenaan PPN Jasa Telekomunikasi. SE ditandatangani Pak Mar’ie Muhammad, Dirjen Pajak saat itu, tokoh hebat yg diabadikan jd nama gedung @DitjenPajakRI

Wah baca surat Pak Mar’ie kita langsung bernostalgia. Di situ disebutkan Perumtel yg menyediakan jasa telekomunikasi satu2nya, kelak menjadi PT Telkom dan melahirkan PT Telkomsel. Saat itu ya blm bicara pulsa atau kartu perdana, yg baru muncul di medio 1990-an. Ingat ya...

Saya ingat, beli kartu perdana yg nomornya sy pakai sampai saat ini, tahun 1998. Waktu itu pengaturan blm sedinamis saat ini tapi sdh diantisipasi dg berbagai penegasan atas konsep PPN. Selanjutnya ya hanya evolusi model bisnis yg semakin canggih dan intangible, seperti pulsa.

Awalnya jasa telekomunikasi melalui sambungan kabel, lalu satelit, terus ke seluler dg pasca bayar, lalu pra bayar. Pulsa kemudian jd babak baru, penanda transmisi jasa telekomunikasi yg bs fleksibel dipindahtangankan dan digunakan. Kini pulsa sebagian besar elektrik bukan fisik.

Kembali ke pulsa. Voucher pulsa ini penemuan hebat yg memungkinkan transmisi jasa telekomunikasi bs dilakukan dg mudah. Pulsalah yg membuat bs berkomunikasi secara fleksibel dan kita memanfaatkan jasa yg menurut UU kena pajak. Jadi jelas ya asal muasal PPN atas pulsa ini?

Jadi gamblang, PPN atas jasa telekomunikasi yg kemudian sarana transmisinya berubah ke voucher pulsa dan pulsa elektrik, sdh terutang PPN sejak UU 8/1983, atau setidaknya dikenai pajak sejak PP 28/1988 yg mengatur secara spesifik ttg PPN Jasa Telekomunikasi.

Jika dulu Perumtel sbg pengusaha yg wajib memungut PPN atas penyerahan jasa telekomunikasi, kini tentu saja wajib dilakukan seluruh provider jasa telekomunikasi. Mekanismenya normal, PPN dipungut di tiap mata rantai dg PPN yg dibayar dapat dikurangkan. Yg disetor selisihnya.

Permasalahan timbul di lapangan, khususnya di distributor dan pengecer sbg bagian mata rantai, terutama yg skala menengah-kecil kesulitan menjalankan kewajiban krn secara administrasi blm mampu. Di lapangan jadi dispute dg Kantor Pajak, ada himbauan dan pemeriksaan pajak.

Dispute di lapangan tak terhindarkan dan timbul ketidakpastian. Kadang ketetapan pajak yg besar sangat memberatkan distributor/pengecer. Tapi petugas pajak tak keliru ketika ada objek ya ditagih. Jika dibiarkan, ada kerugian di kedua pihak. Maka ini dimitigasi @DitjenPajakRI

Terbitlah PMK-6/2021 ini. Yang intinya memberi kepastian status pulsa ini sbg Barang Kena Pajak agar seragam krn kadang dipahami sbg jasa. Lalu pemungutan disederhanakan hanya sd Distributor besar, shg meringankan distributor biasa dan para pengecer pulsa. Enak kan?

Jadi mustinya kebijakan ini disambut baik. PPN atas pulsa (jasa telekomunikasi) memang sdh lama terutang dan tak berubah, pedagang dipermudah, konsumen tdk dibebani pajak tambahan. Tapi kan ada PPh Pasal 22 0,5%? Bagaimana ini? Nah, sedikit saya jelaskan.

PPh 0,5% ini ilustrasinya Rp 500 perak dari voucher pulsa Rp 100 ribu. Ini dipungut tapi bisa dijadikan pengurang pajak di akhir tahun, ibarat cicilan pajak. Bagi yg sdh WP UMKM dan punya Surat Keterangan, tinggal tunjukin dan tak perlu dipungut lagi. Adil dan setara bukan?

Jadi sesungguhnya tak perlu terjadi polemik dan kontroversi. Ini hal yg biasa, bahkan menguntungkan publik dan negara. Semoga penjelasan sy bermanfaat. Mohon bantu jelaskan ke mereka yg msh ragu atau tidak jelas. Mari terus bekerja sama utk kebaikan Indonesia tercinta. Salam