Thread by @__MV_llestari__

PASAL PENISTAAN AGAMA KEMBALI MENEMUKAN KORBAN
.
.
SEKALI LAGI
.
.
.

Sebagai sebuah peristiwa, sepertinya itu sudah berlangsung sejak lama. Butuh waktu panjang hingga terlapor ditetapkan sebagai tersangka apalagi berkas lengkap di Kejaksaan.

📷Moma

Dimulai dari adanya laporan, panggilan pertama, kedua, pemeriksaan saksi dan bukti hingga gelar perkara dan terakhir komunikasi ke Kejaksaan.

Jelas itu proses panjang. Jelas, peristiwa itu pasti juga sudah diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan apalagi ini terkait dengan isu sensitif dan terlapor adalah tenaga medis yang saa-saat ini sedang sangat dibutuhkan.

📷YumingHuangArt

Bukan hanya 1, tapi 4. Ini terkait dengan minimnya tenaga medis pada situasi darurat bencana dimana mereka adalah tenaga langka yang justru sedang sangat dibutuhkan.

Berita kita terima, empat orang nakes tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tidak ditahan karena pertimbangan terkait hal sensitif itu juga. Ancaman hukuman atas pasal yang disangkakannya adalah 5 tahun. Itu cukup alasan bagi penyidik untuk menahan para tersangka.

Berita kita terima, ke 4 tenaga medis tersebut disangkakan pasal 156 huruf a juncto Pasal 55 ayat 1 tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

"Loh koq penistaan agama? Emang mereka ngapain?'

Informasi berkembang, mereka memandikan jenasah yg bukan muhrimnya. Dan sang suami tak bisa terima atas peristiwa tersebut.

Menjadi menarik adlh adanya informasi bahwa keempatnya memenuhi unsur diduga telah melakukan tindak pidana atas hadirnya saksi ahli. Atas kesaksian ahli.

Dari sini pun, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ini bukan masalah sederhana. Dari sini dapat kita duga bahwa penyidik pun mengalami kesulitan atas perkara itu. Ada tersirat penyidik tidak terlalu yakin bahwa ini masuk ranah.

"Ahli dari mana?"

Menurut infirmasi yang ada, ini terkait dengan kesepakatan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar, pihak RSUD Kota Pematangsiantar dan Satgas Civid-19 Kota Pematang Siantar pada 24 Juni 2020.

📷Graphicriver

Ini tentang tata cara penanganan jenasah terkait pandemi yang sudah dijadikan aturan main.

Artinya, diduga telah terjadi pelanggaran atas kesepakatan tersebut dan maka terjadi pelaporan. Untuk itu, saksi ahli yang dihadirkan datang dari MUI setempat pun menjadi masuk akal.

Dan sialnya, pendapat saksi ahli, sepertinya mengatakan bahwa itu memenuhi unsur dalam pertimbangannya. Dalam hal ini, sepertinya penyidik pun akhirnya juga hanya pro aktif. Itu konsekuensi logis atas harus dihadirkannya saksi ahli.

Saksi yang bukan melihat, namun dibutuhkan karena unsur kepakarannya.
.
.

"Trus gimana dong? Kasihan mereka cuma melakukan tugas kan?"

Itu tergantung dari pelapor. Ini sepertinya adalah delik aduan. Dia mencabut laporan itu, selesai sudah.

Di sisi lain informasi bahwa bagian forensik pada Rumah Sakit tersebut hanya memiliki 1 dokter, 4 perawat, dan 1 petugas administrasi tentu juga harus menjadi pertimbangan. Ingat ini masa pandemi.

Bayangkan bila 4 perawat itu justru dijadikan tersangka, bukankah akan mengacaukan program negara dalam penganggulangan pandemi ini?

Patut disesalkan adalah sikap Pemko Pematang Siantar dan Manajemen RSUD JR Saragih yang seolah meninggalkan tenaga medis yang dikriminalisasi tersebut.

Lebih sangat disesalkan lagi adalah sikap sang suami. Tapi apa pun ceritanya, tak bijak juga kita hujat.

Dia hanya berjuang demi kebenaran yang dia tahu. Mungkin, akan lebih bijak bila mereka yang mengerti hukum surga neraka tentang tata cara penanganan jenasah menurut agama yang harus berbicara pada si suami itu.

"Mungkinkah ini ada faktor kesengajaan agar penanganan pandemi menjadi terganggu?"

Biasanya, karena ini delik aduan, ketika pada awal pelapor melaporkan kejadian ini, penyidik dapat membuat ruang dialog.

Penyidik memiliki kewenangan mempertemukan kedua pihak sebelum laporan itu diteruskan menjadi penyelidikan.

Kita tidak pernah tahu fase itu sudah dijalankan atau belum, namun ruang dialog seharusnya selalu ada. Tidak semua laporan selalu harus berakhir di Pengadilan.

Sekali lagi, ini masih bisa dibuat tak berlanjut, dan itu hanya ada pada pihak pelapor, YAITU SUAMI YG ISTRINYA SUDAH DIRAWAT DAN DIMANDIKAN KARENA PANGGILAN TUGAS PARA NAKES TERSEBUT

Seberapa besar SANG SUAMI BERIMAN & BERAGAMA , sebesar ampun dan maaf yang dia miliki.
.
.
.