Thread by @__MV_llestari__

M I R A S P A N A S
.
.
.

Sepertinya, pemegang saham dua perusahaan minuman beralkohol milik PT Multi Bintang (MLBI) yakni produsen Beer Bintang dan PT Delta Djakarta Tbk pemegang merk Anker Beer bakal sumringah.

📷BehanceNet

Saham mereka sempat rontok sejak RUU Larangan Minuman Beralkohol dibahas sejak 2019 lalu.

Gubernur DKI, mungkin juga salah satu pihak turut sumringah. DKI memiliki saham sebesar 26.25% pada PT. Delta Djakarta tbk.

Pemegang yang lain adalah San Miguel Malaysia dengan kepemilikan 59,33% dan publik sebanyak 15,42%.

Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangai Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Bisnis minuman beralkohol tampaknya akan kembali menggeliat.

Namun harus diingat, ini khusus untuk penanaman modal baru dan hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

📷BoredPanda

Bila ada investasi baru, akan diarahkan di sana.

Penanaman modal tersebut pun harus ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

"Loh ini kan minuman ga baik, kenapa diijinkan?"

Sinis masyarakat terhadap konotasi negatif atas sebutan mabok, telah sampai titik tak baik. "Lebih baik mabok beer dibanding mabok agama."

📷Tendencee

Itu jelas tidak benar. Itu bentuk sarkasme sebagian dari kita yang frustasi atas fenomena pemaksaan pendapat cara hidup baik dan benar versi segelintir orang.

Satu hal yang pasti, banyak saudara kita yang non muslim memiliki pemahaman berbeda tentang hal yang boleh dan tak boleh dikonsumsi.

📷culturainquieta

Daging yang berasal dari hewan yang hidup di 2 alam atau daging babi misalnya, apakah karena mayoritas tak mengkonsumsi lantas ternak penghasil daging tersebut tak boleh dipelihara di Indonesia?

Analogi itu mungkin tidak sepenuhnya tepat, namun, minuman beralkohol yang dalam Perpres itu diatur adalah juga tentang cerita kedaulatan ekonomi kita. Kita tak perlu import sesuatu yang bisa kita produksi sendiri.

📷Joe Webb

Sama dengan makanan, bukankah kita pun tak berhak mengatur boleh dan tidaknya minuman beralkohol itu dikonsumsi hanya karena kita percaya itu tak baik?

Di samping itu, bukankah pariwisata sebagai sumber penting ekonomi kita membutuhkan kepastian akan hal itu juga? Negara harus jelas ketika membuat aturan.

📷icanvas

Perpres itu dibuat karena negara juga punya kewajiban membuat regulasi yang pasti terkait minuman beralkohol hingga bagaimana aturan turunannya.

Yang pasti, negara ingin kembali mengambil peran dalam menegakkan aturan main terkait minuman beralkohol.

Siapa tak paham bila monopoli terhadap minuman ini pernah dan masih di monopoli oleh hanya segelintir orang saja? Elit bangsa ini?

Paling tidak, dulu pernah sebuah perusahaan yang dibuat khusus untuk orang dekat dari penguasa Orde Baru

📷TrashriotartTumbl

demi memperoleh hak monopoli dan koordinasi atas penjualan minuman beralkohol diseluruh Indonesia.
.
.

Sebuah PT dibentuk. Tata niaga minuman keras itu diberlakukan dengan mengeluarkan
stiker khusus yang harus ditempelkan pada minuman yang diperjualbelikan.

Alasannya adalah demi mengontrol penjualan minuman beralkohol yang saat itu tidak sinkron pengawasannya.

Mereka hanya jualan sticker, dan namun otoritas yang dimilikinya luar biasa besar hingga razia atas minuman tanpa bersticker dapat melibatkan aparat negara.

Hal itu terjadi pada era 90-an. Setiap tahun, mereka mendapat untung tak kurang dari 40-50 miliar rupiah. Berapa angka hari ini? Dengan kurs hari ini dan jumlah yang juga semakin berlupat, angka itu pasti sudah menyentuh triliun rupiah.

Negara memang harus hadir, bukan hanya dari sisi ekonomi semata, namun kepastian hukum serta keberpihakan pada seluruh golongan.
.
.
.

"Jadi, rakyat boleh mabok sekarang gitu?

Nyetir mobil sambil mabok, tentu bukan karena apa yang kita minum membuat kita ditangkap, karena UU melarang orang mengemudi sambil mabok.

Tidak semua barang yang diijinkan negara boleh dijual, cocok bagi kita bukan? Negara hanya ingin hadir bagi semua warganya.

Saya tak akan beli barang yang tak saya butuhkan. Bukan berarti barang yang tak saya butuhkan tak boleh dijual bukan?

Tapi kalau ada duit, saya akan beli saham yang dipertahankan Gubernur DKI. Menikmati manisnya miras tanpa meminumnya
.
.

📷sanatlibiblog