Thread by @febridiansyah

Tanya-Jawab (Q n A)
Tentang Penyingkiran Pegawai KPK menggunakan TWK dari aspek hukum sederhana..

A Thread

Q.1. Apakah pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN karena keinginan atau permintaan para Pegawai?
-
Tidak.
Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN adalah perintah UU 19 tahun 2019.

Sehingga, isu yang dimunculkan oleh sejumlah pihak bahwa Pegawai KPK meminta menjadi ASN, jelas keliru.

Ini adalah perintah UU. Karena itulah, mestinya KPK ataupun Pemerintah patuh dengan perintah ini.

Q.2. Apakah Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN sama seperti seleksi CPNS?
-
Tidak.
Karena itulah, PP 41 Tahun 2020 ataupun Perkom 1 Tahun 2021 menggunakan istilah: Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Diatur dsna, Pengalihan = Pengangkatan Pegawai KPK sampai menjadi ASN

Sehingga, berbagai pendapat yg menyamakan Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dengan seleksi CPNS sangat keliru.

Atau bisa jadi tidak paham dengan aturan hukum baik yg ada di UU KPK, PP 41 tahun 2020, Peraturan KPK ataupun Putusan MA & MK.

Atau bisa jd mmg tidak mau paham 😊

Q.3. Apakah ada aturan yang mengatakan proses seleksi, LULUS & TIDAK LULUS dalam Pengalihan menjadi ASN ini?
-
Tidak ada.
Perhatikan Tahapan Pengalihan di Pasal 4 ayat (1) PP 41 Tahun 2020 ini. Tidak satupun menyebut ada proses Seleksi. Karena mmg perintah UU adalah PENGALIHAN.

Q.4. Apakah ada aturan tentang TWK sebagai seleksi yg mengakibatkan LULUS/TIDAK LULUS?
-
Tidak ada.
Yg diatur di Peraturan KPK 1 tahun 2021 adalah Asesmen TWK.

Sbg sebuah asesmen sharusnya hasil TWK adalah utk mengidentifikasi & memahami kebutuhan pengembangan Pegawai ke depan.

Pada PP ataupun Peraturan KPK ttg Pengalihan jadi ASN ini tidak satupun mengatur konsekuensi TWK adalah pemberhentian.

Cacat hukum pemberhentian ini semakin terlihat ketika KPK justru menggunakan PP 63 Tahun 2005 ttg Sistem Manajemen SDM KPK.
Dengan alasan: Tuntutan Organisasi

Q.5. Apakah dg Putusan MK & MA, maka seluruh norma dan pelaksanaan TWK menjadi sah?
-
Tidak.
Putusan MK & MA hanya menilai norma. Bahwa aturan ttg TWK dgunakan sebagai bagian dari pengalihan jd ASN, boleh. Tp MK & MA tidak menilai benar/tidak PELAKSANAAN TWK.

Bahkan, Putusan MA menyatakan tindak lanjut hasil asesmen TWK menjadi kewenangan PEMERINTAH.

Hal ini bisa dipahami, bahwa seandainyapun pelaksanaan TWK dilakukan scr benar, tindak lanjutnya tidak otomatis pemberhentian, namun jd kewenangan Pemerintah.

Karena itu pulalah, setelah MA memutus pengujian Perkom 1/2020 tersebut, bagaimana Tindak Lanjut Asesmen TWK perlu ditanyakan pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Q.6. Apakah pelaksanaan TWK dilakukan secara benar?
-
Tidak.
@OmbudsmanRI137 & @KomnasHAM (2 lembaga negara) menemukan mal-administrasi & 11 pelanggaran HAM pada pelaksanaan TWK.

Silakan baca:

Temuan Ombudsman
ombudsman.go.id/news/r/ombudsm…

Temuan Komnas HAM
komnasham.go.id/files/20210816…

Poin temuan @OmbudsmanRI137 tentang TWK KPK ini pernah saya tuangkan di Thread di bawah ini..

https://twitter.com/febridiansyah/status/1418151909928538115

Q.7. Siapa yg seharusnya bertanggungjawab menyelesaikan semua kemelut ini?
KPK, BKN?
—
Tentu tidak mungkin bisa. Karena justru KPK dan BKN yg bermasalah dalam TWK ini.

Dalam kondisi separah ini, seorang Pemimpinlah yg bs menyelesaikan masalah.

Siapa?

Presiden.

Q.8. Apakah Presiden bisa lepas tangan atau buang badan dari masalah TWK ini?
-
Sepatutnya tentu tidak.

Pd Thread di bawah ini Saya uraikan 5 alasan kenapa Presiden memiliki tanggungjawab mengangkat 56 Pegawai KPK yg disingkirkan tsb.

https://twitter.com/febridiansyah/status/1441644677715795969

Q.9. Apakah jk Presiden mengangkat 56 Pegawai KPK menjadi ASN di KPK berarti Presiden mengintervensi KPK sbg lembaga Independen?
-
Tidak.

Ada 2 alasan:
1. Independensi KPK adalah dlm menjalankan Tugas & Wewenang. Ada 6 Tugas KPK (Pasal 6), tdk termasuk Kepegawaian.

2. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi Pembinaan PNS. Begitu KPK masuk rumpun kekuasaan eksekutif, maka mengikatlah sejumlah aturan ttg kepegawaian & ASN, kecuali yg diatur khusus.

Sehingga, jk ada pake alasan independensi KPK shg Presiden tidak boleh intervensi pengangkatan Pegawai KPK, suruh baca Pasal 3 & 6 UU KPK dan Pasal 3 PP 17 Thn 2020.

Bhkan ttg Manajemen PNS, kewenangan di KPK bukan pada Pimpinan, melainkan Sekjen. Itupun delegasi dr Presiden.

Lebih dari itu, yg paling utama adanya fakta pemberhentian Pegawai KPK dilakukan dg cara TWK yg melanggar hukum dan melanggar 11 jenis Hak Asasi Manusia (HAM).

Lebih dr aspek teknis hukum tsb, sesungguhnya tanggungjawab moral & kepemimpinan saat ini ada di pundak Presiden.