Thread by @hotradero

Teman-teman di Kementrian Keuangan adalah salah satu pejabat pemerintah yang paling kompeten dan kredibel soal ekonomi dan keuangan yang pernah saya temui. Mereka cerdas, mereka juga profesional dan pekerja keras.

Sering sekali mereka tetap harus masuk kantor sampai dengan hari-hari terakhir tutup tahun, demi menjaga agar pemasukan dan pengeluaran keuangan negara dapat terpenuhi dengan baik.

Ada istilah "wayangan" yang diperkenalkan saat Pak Agus Marto menjabat Menkeu.

Maksudnya "wayangan" adalah kerja sampai larut malam di hari-hari menjelang tutup tahun mengurusi penerimaan pajak, pembiayaan APBN, persiapan audit, dan perencanaan keuangan negara untuk tahun berikutnya.

Begitu Desember selesai, sudah harus mengejar penerbitan SUN di pasar internasional sebelum keduluan negara-negara berkembang lain demi beroleh kupon yang rendah dan perolehan optimal.

Selesai Januari-Februari sudah ada kesibukan luar biasa menjelang laporan pajak.

Dan tiba-tiba saja Kuartal I tiba. Muncul kesibukan rutin terkait pencairan anggaran Kementerian dan Lembaga serta mulainya pencairan Dana Perimbangan Daerah. Tidak bisa asal, karena harus diimbangi dengan tingkat pencapaian daerah.

Begitu mulai masuk Mei-Juni - sudah mulai sibuk menyusun RAPBN untuk tahun berikutnya. Tidak semua Kementerian dan Lembaga serta Pemda menyampaikan isian secara tepat waktu dan tepat jumlah. Semua kementerian dan lembaga selalu ingin anggaran mereka naik.

Anggaran yang naik itu dibiayai oleh apa? Penerimaan pajak dan penerbitan surat utang. Maka harus seimbang antara seberapa besar anggaran boleh naik, efisiensi yang sudah terjadi - serta besarnya pendanaan yang dibutuhkan.

Semua dokumen RAPBN tiap tahun harus siap sebelum Perayaan Proklamasi, karena besoknya akan menjadi dokumen resmi yang diajukan ke DPR untuk dibahas. Dan angka gambaran sudah harus jelas, padahal ada variabel seperti kurs, tingkat bunga dan inflasi, serta lifting migas.

Dalam berbulan-bulan pembahasan dengan DPR ini, semua parameter ekonomi harus dipantau agar asumsi dapat sedekat mungkin. Tiap fraksi dan parpol di DPR punya prioritas masing-masing maka harus diplomatis menjaga anggaran.

Dan akhirnya RAPBN tahun berikutnya disahkan oleh DPR untuk menjadi APBN yang akan digunakan pada tahun berikutnya. Baru saja bernapas lega, eh tiba-tiba sudah mendekati akhir tahun lagi. Siap-siap untuk "wayangan" di bulan Desember.

Maka sebutan Menteri Keuangan sebagai "Menteri Pencetak Utang" oleh Capres 02 adalah penghinaan luar biasa atas kerja keras Kementerian Keuangan. Juga gambaran kedangkalan berpikir serta perilaku yang tak pantas disampaikan seorang Capres.