Thread by @PartaiSocmed

INDONESIA DARURAT DEREGULASI SEKTOR PENERBANGAN

Banyak yg bilang harga tiket pesawat mahal sekarang ini adalah akibat perang tarif antar maskapai di masa lalu yg mengakibatkan banyak maskapai gulung tikar. Bahkan Menhub Budi Karya pun meyakini pendapat ini.
Padahal pendapat tersebut tak sepenuhnya benar.

Untuk membuktikan betapa salahnya pandangan Menhub Budi Karya itu maka perlulah kita menengok kembali sejarah sektor penerbangan komersiil kita, sejak dari masa Orba hingga kini.

Pada masa Orde Baru pesawat masih merupakan sarana transportasi mahal yg tak bisa dinikmati oleh semua kalangan.
Jangankan naik pesawat, membayangkan bisa terbang dengan pesawat saja tak pernah terlintas dalam pikiran banyak orang saat itu

Zaman Pak Harto, sulitnya izin dari Pemerintah untuk mendirikan maskapai penerbangan baru membuat dunia penerbangan Indonesia tidak kompetitif.
Akibatnya bisa ditebak, harga tiket pesawat mahal dan hanya mereka yg berduit saja atau yg dibiayai kantor yg bisa naik pesawat.

Saat itu maskapai yg beroperasi di Indonesia terbatas seperti Garuda, Merpati, Bouraq, Mandala.
Tentu saja sulitnya izin dari pemerintah tak berlaku bagi anak Soeharto. Tommy Soeharto belakangan ikut meramaikan dunia penerbangan Indonesia dengan maskapainya Sempati Air.

Era berganti. Soeharto jatuh diganti Habibie lalu diganti oleh Gus Dur.
Di era Gus Dur inilah dikeluarkan deregulasi sektor penerbangan yg sangat progresif melalui Kepres No 33 Tahun 2000. Jika sebelumnya izin mendirikan maskapai dipersulit mk di era Gus Dur sangat di permudah!

Sedemikian progresifnya deregulasi penerbangan era Gus Dur itu, izin maskapai bisa diberikan pada perusahaan yg hanya mengoperasikan dua buah pesawat saja, itupun nyewa!

Tak heran, bisnis maskapai penerbangan di Indonesia pun tumbuh pesat. Jika sebelum tahun 2000 hanya ada 5 maskapai penerbangan besar berjadwal, maka setelah deregulasi itu jumlahnya naik tiga kali lipat menjadi 15 maskapai!

Dampak dari deregulasi penerbangan Gus Dur itu dirasakan langsung oleh rakyat. Akibat timbulnya persaingan diantara maskapai penerbangan maka harga tiket pesawat pun menjadi turun.
Rakyat kecil yg sebelumnya tidak bisa naik pesawat jadi bisa menikmati transportasi udara murah

Akibat kompetisi, harga tiket pesawat jadi murah, pertumbuhan jumlah penumpang pesawat pun melonjak drastis.
Jk di akhir Orde Baru jumlah penumpang pesawat cuma 6 juta pertahun, mk pada tahun 2009 jumlah penumpang pesawat jadi 40 juta pertahun!
Semua berkat deregulasi Gus Dur.

Lion Air yg saat ini merupakan salah satu pelaku duopoli bisnis penerbangan kita pun tumbuh dan besar akibat deregulasi penerbangan Gus Dur ini.
Lion Air pertama beroperasi dgn 2 buah pesawat bekas dari hasil sewa.

Namun Toyotomi Hideyoshi, samurai yang berasal dari rakyat biasa itu seketika membuat larangan rakyat menjadi samurai ketika dia berkuasa. Semata agar tak muncul kompetitor yg mengikuti jejak suksesnya.

Sayang seribu sayang, dengan segala manfaat yg sudah dirasakan rakyat dari deregulasi penerbangan era Gus Dur itu terpaksa dihentikan karena satu penyebab: LOGICAL FALLACY!

Sebuah logical fallacy yg diyakini oleh pejabat pembuat kebijakan memang dapat berdampak luar biasa merusak bagi rakyat.

Bentuk sesat pikir tersebut adalah: "Harga tiket pesawat murah adalah penyebab kecelakaan pesawat".

Padahal tak ada hubungan sama sekali antara harga tiket murah dengan keselamatan penerbangan. Bahkan KPPU menyatakan tiket 0 Rupiah sekalipun tak terkait safety!

Mengapa tiket murah tak ada kaitannya dengan keselamatan penerbangan? Sebab berapapun harga tiket yg dijual pihak maskapai TIDAK BOLEH mempengaruhi standar keselamatan penerbangan.
Disinilah peran sentral Menhub sebagai regulator untuk memastikan standar keselamatan dipatuhi!

Jika ada maskapai penerbangan sampai melakukan 'kompromi' terhadap standar keselamatan karena alasan tiket murah maka tugas Kemenhub untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Jadi harga tiket murah sama sekali bukan dan tak boleh jadi alasan penurunan standar keselamatan.

Namun bagaimana bisa bertindak tegas pada maskapai yang "too big to fail"? Seburuk apapun maskapai tersebut.

Maka yg terjadi selanjutnya adalah regulasi2 yg memang diniatkan untuk mengurangi jumlah maskapai dan kompetisi. Dari sinilah terjadi kemunduran dunia penerbangan kita.

Bertentangan dengan semangat DEREGULASI era Gus Dur yg berhasil meningkatkan jumlah maskapai dan jumlah penumpang pesawat secara luar biasa. Di era SBY justru semangatnya adalah REGULASI yg menghambat bila perlu mengurangi jumlah maskapai.
Maka dikeluarkan UU No 1 Tahun 2009

Salah satu yg memberatkan pada UU No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan itu adalah keharusan semua maskapai untuk memiliki minimal 10 pesawat dan 5 diantaranya harus milik sendiri.
Maka maskapai2 kecil terpaksa harus menambah armada, merger atau tutup!

Sedangkan maskapai yg sudah terlanjur besar seperti Lion Air akan sangat diuntungkan karena kompetitor berkurang.
Tapi semua lupa jika Lion Air berawal dari dua pesawat saja dan semuanya sewa. Tak pernah ada maskapai sebesar Lion Air tanpa adanya deregulasi penerbangan Gus Dur!

Jadi argumen banyak pihak termasuk dari Menhub Budi Karya bahwa maskapai kita berguguran karena "predatory pricing" tidak sepenuhnya benar.
Faktanya Pemerintah ikut berperan aktif atas mati dan berkurangnya maskapai2 penerbangan Indonesia, lewat regulasi2 konyolnya!

Tanpa disadari regulasi2 pemerintah tersebut adalah penyebab utama terciptanya kondisi seperti sekarang ini. Jumlah maskapai mengerucut sesuai harapan pemerintah, bahkan sangat sukses hingga menjadi duopoli seperti sekarang ini.
Akibatnya bisa ditebak, harga tiket jadi mahal

Deregulasi: Jumlah maskapai tumbuh 👉 persaingan meningkat 👉 harga tiket pesawat murah 👉 jumlah penumpang meningkat 👉 ekonomi hidup.

Regulasi: Jumlah maskapai berkurang 👉 persaingan berkurang/hilang 👉 harga tiket mahal 👉 Jumlah penumpang menurun 👉 ekonomi mati.

Setelah deregulasi sektor penerbangan oleh Pemerintahan Gus Dur terjadi pertumbuhan jumlah maskapai maupun penumpang.

Setelah regulasi2 sektor penerbangan oleh pemerintahan pasca Gus Dur terjadi pengurangan jumlah maskapai maupun penumpang. Yg terparah adalah saat ini.

Kesimpulan: Yang kita butuhkan sekarang adalag DEREGULASI SEKTOR PENERBANGAN untuk menghadirkan kembali persaingan di dunia penerbangan kita agar konsumen/rakyat diuntungkan.

Pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada korporasi maskapai penerbangan!

Dan DEREGULASI sesungguhnya adalah semangat dari pemerintahan @jokowi.
Pangkas semua aturan2 sektor penerbangan yg menghambat hadirnya persaingan usaha yg menguntungkan konsumen/rakyat!

Jika Menhub tak memahami visi Presidennya maka pangkaslah menterinya!

Sekian kultwit kami. Semoga mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.