Thread by @PartaiSocmed

APAKAH KPK MASIH BERTAJI?

*sebuah opini*

Semalam nonton #ILCMasihkahKPKBertaji yg cukup berimbang dan menambah ilmu. Ada narasumber yg bilang KPK akan berjalan mundur, ada pula yg bilang KPK sudah mati.
Semua pendapat tersebut tidak salah, namun menurut kami KPK masih akan tetap BERTAJI. Tetapi..

KPK masih akan bertaji dengan syarat dan ketentuan berlaku!

Untuk kasus2 korupsi yg tidak menyangkut kekuasaan dan oligarkinya kami pastikan KPK akan tetap garang dan efektif. Sekarang pun KPK sudah mengumumkan sedang menyelidiki puluhan kasus dugaan korupsi

Tapi kasus2 dugaan korupsi yg akan ditangani KPK sejak berlakunya UU KPK yg baru dan terpilihnya komisioner baru akan lebih selektif.
Mengapa demikian? Karena ada konflik kepentingan yg terkandung dalam UU itu sendiri.

Kepada siapa KPK kemungkinan tidak bertaji?
1. Presiden dan keluarganya.
2. Petinggi2 parpol koalisi penguasa.
3. Petinggi sesama lembaga penegak hukum.
4. Kepala daerah bagian dari parpol koalisi penguasa.
5. Menteri2 kabinet.
6. Semua pihak yg memiliki akses ke kekuasaan.

Jika sebelumnya pihak2 yg tidak suka atau sedang berperkara sering menuduh KPK sebagai alat kekuasaan dan oleh karenanya menuntut revisi UU. Maka dengan berlakunya UU No 19 tahun 2019 KPK justru secara resmi jadi alat kekuasaan!

Bagaimana dengan korupsi yg dilakukan kader partai lain diluar koalisi penguasa yg semua ikut menyetujui revisi UU KPK itu? Disinilah sialnya (atau bodohnya?) mereka..

Meskipun semua parpol di DPR menyetujui revisi UU yg melemahkan KPK itu tetapi dgn berlakunya UU hasil revisi maka posisi parpol2 non koalisi pemerintah akan berada dibawah belas kasihan penguasa!

Sebab sejak sekarang semua kasus2 korupsi dari parpol2 diluar koalisi Jokowi akan diusut secara tuntas, baik kasus yg masih gress maupun kasus korupsi masa lalu.

Tapi KPK akan cenderung lebih 'sensitif' terhadap kasus korupsi yg menyangkut oligarki kekuasaan.

Karakter pemerintahan Jokowi yg suka memanfaatkan hukum sebagai alat kekuasaan adalah rahasia umum.
Contoh, kasus Harry Tanoe yg ditangani Kejaksaan Agung (dibawah Presiden). Di awal kasusnya begitu heboh, tapi mana kelanjutannya setelah Perindo jadi partai pendukung Jokowi?

Makanya sungguh aneh ketika PD mengkritik draft Perpres KPK yg menempatkan pimpinan KPK di bawah Presiden. Sebab ketika mereka menyetujui UU baru KPK sesungguhnya mereka sudah menyetujui KPK dibawah Presiden. Dan menyetujui parpol2 non penguasa dibawah belas kasihan penguasa.

Untuk sebagian pihak yg melihat kepentingan bangsa ini hanya pada hari ini saja mungkin tidak merasa keberatan bahkan senang dengan kondisi ini. Tapi bayangkanlah apa yg akan terjadi pada bangsa ini untuk jangka panjang?

Bagi yg masih percaya Jokowi melakukan ini demi kebaikan negeri maka cobalah berpikir dari sudut pandang ini: Jika sekarang pun hukum sudah digunakan sebagai alat kekuasaan lantas bagaimana nanti jika kita dapat Presiden yg korup dan semena2?

Sekian kultwit kami, semoga mencerahkan dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.