Ni Gerindra-Demokrat sdh sepakat utk menyebut diri mereka "kerakyatan" dan pemerintahan Jokowi sbg "neoliberal" atau neolib. Tapi apa itu neolib? Bagaimana kita bs dgn mudah mengenali apakah satu rejim neolib atau tidak? Ada beberapa ciri:
Aku tak akan bahas sejarah neolib atau konfigurasi internasionalnya atau filsafat di belakangnya. Aku hanya akan kasih tahu WUJUD neolib itu. Ada LIMA ciri dasar neoliberalisme:
1) Perdagangan bebas: ini bagian dari ciri umum kapitalisme. Tapi secara khusus, "perdagangan bebas" di bawah neolib tunduk pada pengaturan dari Tritunggal Iblis IMF, Bank Dunia dan World Trade Organization.
Sejak penghujung Orde Baru, Indonesia sdh masuk dalam jerat Tritunggal Iblis ini. Suharto terpaksa tunduk pd IMF krn krisis ekonomi 97-98. Smp jaman SBY, Indonesia makin dalam terjerat, Bank Dunia membiayai PNPM, program ekonomi andalan SBY.
Dan di Jaman Jokowi ini, Indonesia msh belum bs lepas dari Tritunggal Iblis ini. Malah nampaknya Bank Dunia maupun IMF makin rajin merayu Jokowi. Bantuan WB utk Reformasi Agraria nampaknya jalan masuk utk mengikat komitmen Jokowi thdp Perdagangan Bebas Neoliberal.
2) Pasar Terbuka; artinya penghapusan proteksi terhadap pengusaha dalam negeri, memangkas cukai buat impor Dlm hal ini, Jokowi sbnarnya hanya meneruskan kebijakan pendahulunya, termasuk keterlibatan dalam G20 dan komitmen thdp Bogor Goals.
Jokowi menghadapi sebuah Tatanan Dunia yg aneh, di mana biang neoliberalisme, yakni USA, justru makin proteksionis saat ini. Penegasan komitmen Jokowi thdp Open Market bisa justru menguntungkan Indonesia utk rebut posisi strategis dlm global economic struggle.
Walau demikian, kalau kita mau ketat mengaplikasi ciri Neoliberalisme, komitmen Jokowi thdp Bogor Goals merupakan pertanda bahwa ciri Neolib "open market" ada pada pemerintahan Jokowi.
3) Privatisasi, penjualan BUMN pada swasta. Di era Jokowi, hal ini terjadi secara parsial. Misal untuk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pemerintah tetap memegang saham mayoritas untuk BUMN yg diprivatisasi, dan penjualannya dilakukan melalui rights issue dan pasar bursa. Jd bukan dijual langsung ke swasta. Ini beda sekali dgn era SBY di mana 36 BUMN dijual ...
1. PT Asuransi Jasa Indonesia, 2. Bank Tabungan Nasional, 3. Jakarta Lloyd, 4. Krakatau Steel, 5. Industri Sandang, 6. PTB Inti, 7. Rukindo, 8. Bahtera Adi Guna, 9. PT Perkebunan Nusantara III, 10. PT Perkebunan Nusantara IV, 11. PT Perkebunan Nusantara VII, 12. Sarana Karya.
13. Semen Batu Raya, 14. Waskita Karya, 15. Sucofindo, 16. Surveyor Indonesia, 17. Kawasan Berikat Nusantara, 18. Kawasan Industri Medan, 19. Kawasan Industri Makasar, 20. Kawasan Industri Wijaya Kusuma, 21. BNI Persero, 22. Adhi Karya, 23. Pembangunan Perumahan
24. Kawasan Industri Surabaya, 25. Rekayasa Industri. 26. PT Dirgantara Industri, 27. Boma Vista, 28. PTB Barata, 29. PTB Inka, 30. Dok Perkapalan Surabaya, 31. Dok Perkapalan Koja Bahari, 32. Biramaya Karya, 33. Yodya Karya, 34. Kimia Farma dan Indo Farma (merger),
35. PT Kraft Aceh, dan 36. Industri Kapal Indonesia.
Jd, sekalipun masih terjadi privatisasi di era Jokowi, proses ini berlangsung secara sangat terbatas. Sangat jauh dr obral BUMN yg dilakukan SBY.
Jd, sekalipun masih terjadi privatisasi di era Jokowi, proses ini berlangsung secara sangat terbatas. Sangat jauh dr obral BUMN yg dilakukan SBY.
4) Deregulasi. Tidak semua pemangkasan regulasi utk memudahkan bisnis merupakan bagian dari neoliberalisme. Yg jadi bagian neolib adlh pmangkasan aturan yg menyangkut perlindungan hak2 dasar rakyat (yg dianggap sbg biaya "tak perlu" oleh neolib).
Di jaman Jokowi terjadi pemangkasan regulasi dalam skala yg tak pernah terbayangkan bisa terjadi di Indonesia. Tapi deregulasi itu bukan saja menguntungkan bisnis (dgn pangkas birokrasi) tp jg dlm hal pelayanan publik.
Sayangnya, baik deregulasi di bidang bisnis maupun pelayanan publik msh belum sepenuhnya efektif. Kita tak akan bahas sebabnya, OOT. Yg kita perlu pahami adalah dlm hal deregulasi, Jokowi tdk melakukan deregulasi dlm kerangka neoliberalisme.
5) Pemangkasan Belanja Publik, menyerahkan layanan publik pd sektor swasta. Dlm hal inilah jelas kelihatan Jokowi tidak menerapkan neoliberalisme. Belanja publik meningkat pesat, BUMN menikmati peningkatan luar biasa dlm laba operasi.
Tentu masih ada BUMN yg merugi. Tapi jelas kelihatan bagaimana penguatan sektor ekonomi milik negara ini berjalan dgn kuat. Jika kondisi ekonomi dunia menguntungkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melejit luar biasa.
Naas memang bahwa penguatan badan2 ekonomi milik negara ini terjadi justru di tengah meningkatnya ketegangan antar para super power perdagangan (yg berkulminasi pd perang dagang USA-RRT).
Mari kita rekapitulasi:
1) Perdagangan bebas: siapapun presidennya, kita tak akan lepas dari jerat IMF-WB-WTO. Hanya revolusi yg mungkin akan bs memutus belenggu ini. Itupun belum tentu;
1) Perdagangan bebas: siapapun presidennya, kita tak akan lepas dari jerat IMF-WB-WTO. Hanya revolusi yg mungkin akan bs memutus belenggu ini. Itupun belum tentu;
2) Pasar Terbuka: Jkw nampak mendukungnya, tp ini mungkin malah akan menguntungkan Indonesia dlm percaturan ekonomi global terbaru.
3) Privatisasi: Ada beberapa privatisasi BUMN di jaman Jokowi, tapi jelas tidak separah di jaman SBY;
3) Privatisasi: Ada beberapa privatisasi BUMN di jaman Jokowi, tapi jelas tidak separah di jaman SBY;
4) Deregulasi: Deregulasi Jokowi lebih banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya, dan bukan jenis deregulasi neolib; hny saja prakteknya tdk semanis teorinya;
5) Peran BUMN: justru mendapatkan peningkatan di jaman Jokowi. Puncaknya adalah upaya perebutan 51% saham Freeport.
5) Peran BUMN: justru mendapatkan peningkatan di jaman Jokowi. Puncaknya adalah upaya perebutan 51% saham Freeport.
Jadi, apakah Jokowi neolib? Aku kira tidak. Aku lebih condong menyebutnya OLD liberal, bukan neoliberal. Bagaimana menurut kamu?
