Dah. Udah jelas hasil tanding bolanya. Kita lanjut utas soal Papua, ya... Buat yg baru bergabung, tadi aku sudah cuap2 cukup banyak di sini:
Td utasnya putus pas peralihan Orde Sukarno ke Orde Suharto. Kehadiran Suharto menjelang diselenggarakannya PEPERA di Papua Barat jelas membuat persoalan jadi jauh lebih rumit.
Pertama, bahkan sebelum PEPERA diselenggarakan 1969, Suharto sudah memberi konsesi tambang yang kelewatan rakusnya buat Freeport di Papua thn 1967. Dgn adanya Kontrak Karya buat Freeport, Suharto kudu "memastikan" bahwa PEPERA akan dimenangkan pro-Indonesia.
Kedua, Suharto telah menjalankan politik berdarahnya di seantero Indonesia dr tahun 1966-68. Jangankan hak kebebasan berpendapat, hak hidup saja tidak dia hormati. Itu di wilayah di mana pers Barat ada. Bagaimana di Papua?
Kombinasi antara keharusan Suharto mengamankan posisi Freeport di Papua, dgn kepercayaan dirinya untuk melakukan represi telanjang, jelas mempengaruhi jalannya PEPERA di Papua.
Aku tidak akan bahas pelaksanaan PEPERA secara khusus. Sudah banyak yg melakukan itu. Yg perlu kita bahas adlah kenapa PEPERA yg patut dicurigai dilwarnai represi tentara ORBA malah diterima oleh PBB?
Persoalan utamanya adalah bergesernya perimbangan kekuatan internasional antara kubu Sovyet dan Amerika Serikat. Pasca krisis rudal nuklir di Kuba, Sovyet sangat berhati2 untuk tidak menginjak jempol Amerika dlm hal international affairs.
Adalah satu hal yg sangat menyesakkan ketika orang2 komunis dan mereka yg dituduh komunis dibantai di Indonesia, tapi Uni Sovyet atau RRT bergeming saja. Ini menunjukkan kehati2an berlebihan dr kedua adidaya komunis itu dalam bermanuver.
Konstelasi international super powers ini yg memungkinkan Amerika melenggang dlm mendukung "hasil PEPEERA". Australia pun, yg cukup konsisten mendukung Papua Merdeka, bungkam sejuta bahasa menyikapi hasil PEPERA.
Tapi apa lancung, PBB telah mengesahkan hasil PEPERA. Secara sah, Papua Barat adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Terlebih lagi karena PBB telah menghapuskan status Papua Barat sbg Non-Self Governing Territory sejak 1963.
Secara teknis, rakyat Papua Barat telah kehilangan haknya untuk menentukan nasib sendiri di tahun 1969. Secara de facto teritori dikuasai ABRI, secara de jure, kedaulatan Indonesia atas Papua Barat sdh diakui dunia.
Sekalipun kita tahu betapa brutalnya ABRI di Papua Barat, apa yg terjadi di sana tidak lebih dan tidak pula kurang bila dibandingkan dengan apa yang dialami rakyat Indonesia secara keseluruhan di bawah Orde Baru. "Di sini tidak ada HAM, yang ada hanya Angkatan Darat."
Sialnya buat Papua Barat, Indonesia lantas menginvasi Timor Leste (yg ini benar invasi). Lalu pecah pula pemberontakan GAM di Aceh. Berhadapan dgn tiga daerah yg menuntut kemerdekaan ini, Suharto menggila dgn DOM-nya.
Tanpa DOM saja, rakyat Indonesia tdk bs lepas dari bayang2 kekuasaan militer; apalagi di wilayah di mana militer memegang penuh kekuasaan. Di jaman DOM inilah ABRI benar2 bertindak laksana tentara pendudukan.
Tapi, sekali lagi aku musti tekankan: yg terjadi di Papua di jaman DOM tidaklah lebih baik atau lebih buruk drpd yg terjadi di wilayah Indonesia lainnya di masa2 "pembasmian PKI". Kita musti perhatikan benar2 soal ini.
Yg membedakan Papua dari semua daerah Indonesia lainnya adalah Freeport. Kehadiran kota modern dgn segala kenyamanan hidup, di tengah belantara dan ketimpangan ekonomi, benar2 membuat nyata perasaan "dijajah" di tengah rakyat Papua.
Jatuhnya Suharto dan Reformasi pun tidak membawa perubahan berarti bagi Papua. Bahkan Otonomi Khusus pun rasanya tidak cukup punya dampak bagi Papua. Represi jalan terus, penghisapan atas kekayaan bumi Papua jg jalan terus. Smntara jalan utk merdeka tak ada.
Sampai meletusnya krisis Bosnia. Sbgaimana bs kita lihat dlm kasus2 pernyataan kemerdekaan di berbagai komunitas, biasanya dunia internasional menyerahkan keputusan terakhir pd negara induk. Bosnia sbnarnya bs berakhir dgn kegagalan utk merdeka.
Namun kemudian Serbia melancarkan represi yang keji terhadap rakyat Bosnia, represi yang sudah dapat digolongkan sebagai genosida. Ini membuat dunia internasional harus ikut campur utk menghentikan pelanggaran HAM berat dan sistematik di Bosnia.
Dan, berkat campur tangan internasional ini, Bosnia justru mendapatkan kemerdekaan. Kasus Bsnia memberi preseden: pelanggaran HAM berat dan sistematis dapat menjadi dasar bagi dunia internasional utk menganugerahkan kemerdekaan pada satu komunitas.
Peluang Papua Barat untuk merdeka sudah tertutup sejak PEPERA 1969. Tapi sejak preseden dari Bosnia, peluang itu terbuka lagi. Ada alasan untuk menuntut kemerdekaan: pelanggaran HAM berat dan sistematis.
Bisa dibilang, satu2nya harapan bagi mereka yg menginginkan kemerdekaan Papua sekarang adalah jika pelanggaran HAM berat di Papua berlanjut, dan dapat dibuktikan bahwa pelanggaran itu sistematis.
Sukarno telah berhasil membuat dunia internasional mengakui kedaulatan RI atas Papua Barat. Tapi Represi yg dilakukan Suharto & pelanggaran HAM yang sekarang masih terus terjadi di Papua bs merusak semuanya. Bs membuat dunia internasional mencabut kedaulatan RI atas Papua Barat.
Jadi, ancaman terbesar bagi kelangsungan kedaulatan RI di Papua Barat bukanlah OPM, melainkan dari aparat keamanan itu sendiri. Aparat keamanan RI di Papua harus dapat menahan diri agar terhindar dari tindak pelanggaran HAM. Tiap Pelanggaran HAM adlh amunisi bg Papua Merdeka.
Aku harus akui bahwa Pemerintahan Jokowi melakukan jauh lebih banyak untuk Papua ketimbang pemerintahan sebelumnya, bahkan jika kita menggabung total semua yg dilakukan Megawati dan SBY. Tapi itu belum menyentuh masalah yg mengancam kedaulatan RI atas Papua Barat.
Salahkan Serbia. Serbia-lah yg bikin gara2 sehingga pelanggaran HAM skrg bs dipakai sbg alasan untuk menuntut kemerdekaan. Tapi inilah kenyataan di Jaman Now, yang kita hadapi terkait tuntutan kemerdekaan Papua Barat.
Sampai hari ini, Komisi PBB untuk Dekolonisasi masih bersikukuh menolak petisi untuk membahas masuknya Papua Barat dalam Daftar Teritori yang Berhak Menentukan Nasib Sendiri. Penolakan terakhir dilakukan September 2017 lalu. Tp jika pelanggaran HAM berat berlanjut....
Jika pelanggaran HAM berat (eksekusi tanpa peradilan, penghilangan paksa, penyiksaan) berlanjut di Papua, bukan tidak mungkin, atau malah sangat mungkin Komisi PBB untuk Dekolonisasi berubah pikiran tentang hak menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat.
Jika Presiden Jokowi terpilih kembali tahun 2019, masalah HAM di Papua ini harus sangat diperhatikan. Aparat keamanan harus diberi penyadaran bahwa sekarang ini perilaku merekalah yg membahayakan kedaulatan RI atas Papua. Penegakan HAM harus lebih diseriusi lagi.
Akan sangat baik jika Jokowi mendirikan sebuah Komisi Khusus di Papua utk penegakan HAM ini, terutama mencegah pelanggaran HAM berat. Komisi yg terdiri dari sipil, militer, pejabat pemerintah, pemangku adat, ahli HAM dan pekerja kemanusiaan... pendeknya semua pihak terkait.
Dengan penegakan HAM yg serius di Papua, pemerintahan Jokowi akan dapat menyingkirkan satu2nya dasar yg sekarang dapat digunakan untuk lobi mencari dukungan internasional bagi kemerdekaan Papua.
So... aku sudahi dulu ya utasnya. Aku membuka diri untuk diskusi, silakan jika ada sanggahan atau tambahan.
