Kulwit malam ini, terkait dengan janji kampanye "penghapusan pajak sepeda motor" 
1. Mengapa dari sejak SD kita diberi pelajaran matematika?...Tentu supaya kita bisa berhitung secara benar, agar hitungan kita tidak berada di jalan yang menyesatkan orang lain, atau malah jadi bahan tertawaan karena kita dianggap botol.
2. Untuk perhitungan2 ekonomi, di jurusan ekonomi dan studi pembangunan, mahasiswa belajar ekonometri, matematika ekonomi , statistik dsb. Mempelajari hal itu, mahasiswa jadi tahu bagaimana sesungguhnya cara berhitung secara ekonomi.
3. Pun demikian saat kita belajar teori Pengambilan keputusan dalam ilmu manajemen, kita mengenal apa yang dinamakan Decision Tree, yg bisa digunakan untuk menganalisis setiap keputusan yang kita buat, dengan perhitungan thdp probabiltas dari setiap alternatif yg ada.
4. Maksud dari Decision Tree tsb adalah analisis terhadap berbagai alternatif untuk mencari keputusan terbaik dari alternatif yang ada. Komperhensifitas dari perhitungan dg angka2 probabilitas yg paling mungkin jadi landasan dlm analisis itu.
5. Kemarin kita disodori oleh janji kampanye dari salah satu tim pemenangan capres/cawapres, yg dlm logika matematika, ekonomi dan teori decision making, saya anggap tidak rasional alias “ngawur”.
6. Asal bunyi adalah kesan yang dapat saya tangkap, untuk lontaran janji kampanye tsb. Janji tsb dibuat tanpa mengindahkan kaidah dari cara2 berhitung yg logis dan rasional sbgmn sy nyatakan di atas.
7. Betapa tidak, jika pajak speda motor dihapuskan, maka dampaknya adalah terhadap APBD seluruh Provinsi di Indonesia. Hal ini karena salah sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi adalah “Pajak Kendaraan Bermotor”, yg salah satu unsurnya “Pajak Sepeda Motor”.
8. Roda Pemda provinsi harus berjalan. Salah satu sumber pembiayaan utk jalannya roda pemerintahan tsb tentu saja dari pajak sepeda motor. Jadi jika pajak sepeda motor dihapuskan, siapa yg hrs bertanggungjawab thdp berkurangnya sumber bagi pembiayaan pemda provinsi?
9.Dengan demikian efek multiplier dari hilangnya pajak sepeda motor dalam APBD dipastikan akan menjadi beban tggjawab APBN. Mungkin Pemerintah pusat harus memformulasikan kembali Dana Perimbangan Pusat-Daerah utk mengatasi masalah akibat hilangnya pajak sepeda motor itu.
10. Akibat perbesaran Dana Perimbangan Pusat-Daerah, APBN akan mengalami kontraksi yang akan memperbesar angka defisit APBN tsb.
11. Menurut Data dari Kemenhub yg dikutip kompas.com, hingga tahun 2016 jmlh sepeda motor di Indonesia adlh 106.538.948 unit.
Sumber: regional.kompas.com/read/2018/06/0…
Sumber: regional.kompas.com/read/2018/06/0…
12. Katakanlah Pajak Kendaraan Bermotor bagi speda motor rata2 Rp.200.000/thn, maka utk jumlah 106.538.948 unit, maka beban APBN/thn utk mengganti cost loss APBD slrh Provinsi adalah Rp. 21.307.789.600.000. Jangan pandang enteng jumlah yg akan memperbesar defisit APBN tsb?
13. Jadi kembali kepada topik ttg penghapusan pajak Speda Motor itu, janji tsb dianggap ngawur, krn tdk didasarkan kpd identifikasi dr kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah yang bersumber dari PAD pada Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia
14. Selain itu, kengawuran itu juga karena janji penghapusan sepeda motor itu tdk didasarkan kpd analisis kinerja PAD serta gap analysis dari peta kemampuan keuangan Daerah seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia.
15. Janji tsb mungkin dibuat tanpa membaca UU 28 Tahun 2009 serta UU 23 Tahun 2014.. Kedua UU tsb shrsnya dijadikan acuan yuridis, jika janji tsb ingin disebut memenuhi kriteria akademis dan benar2 dihasilkan dari suatu kajian ilmiah.
16. Sy sih tdk punya maksud lain, krn kulwit ini hanya sebagai masukan. Sebagai rakyat pemilih, sy juga berharap bhw program2 yang disodorkan dlm kampanye pilpres ini benar2 realistis, logis dan rasional, bukan hasil dari ber-andai2 hanya utk meningkatkan elektabilitas.
17. Demikian… selamat malam, dan juga selamat berakhir pekan.
